Aksi walk out Fraksi PDIP Jabar ini dipicu atas ketidaksukaan mereka atas pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

FWJI NEWS – Aksi walk out dilakukan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Jabar dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Aksi walk out tersebut, dipicu atas ketidaksukaan mereka dengan pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di acara Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yang dilaksanakan di Gedung Negara Cirebon, 7 Mei 2025 lalu. Fraksi PDIP DPRD Jabar menilai, pernyataan Gubernur Dedi mendiskreditkan lembaga legislatif.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan hal itu merupakan hak mereka. Karena, semua pihak berhak mengungkapkan tindakan mereka, termasuk Fraksi PDIP Jabar yang melakukan walk out dalam rapat paripurna, dimana dinilainya sebagai ekspresi dari kepentingan politik mereka.

“Itu hak setiap orang, mau walk out, mau tidak. Artinya setiap orang berhak, setiap partai politik, fraksi berhak mengekspresikan setiap kepentingan politik,” ujar Dedi di Gedung Negara Pakuan, Jumat (16/5/2025).

Sebelumnya, aksi walk out Fraksi PDIP Jabar ini dipicu atas ketidaksukaan mereka atas pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di acara Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yang dilaksanakan di Gedung Negara Cirebon, 7 Mei 2025 lalu. Fraksi PDIP DPRD Jabar menilai, pernyataan Gubernur Dedi mendiskreditkan lembaga legislatif.

Saat itu, Dedi membahas soal pembangunan dihadapan pada kepala desa se-Jabar. Saat itu, dia menyatakan jika dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

“Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit,” kata Dedi, dalam pidatonya.

“Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR,” imbuhnya.

Dia juga menyampaikan, bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. “Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati,” katanya.

Atas dasar itu, ketika rapat paripurna berlangsung, salah satu kader PDIP, Doni Maradona Hutabarat yang melakukan interupsi.

Menurut Doni, pernyataan Dedi Mulyadi telah menyinggung melukai marwah DPRD Jabar. Sebab itu, Gubernur Jabar didorong untuk memberikan klarifikasi.

“Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat,” kata Doni dalam ruang rapat paripurna.

Aksi walk out tersebut juga diikuti juga oleh Wakil ketua DPRD Jabar, Ono Surono. Meski demikian rapat tersebut tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari fraksi lainnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan berdalih, aksi walk out tersebut untuk membela marwah DPRD Jabar yang dianggap tidak ada oleh Gubernur Jabar.

“Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi dan minta klarikasi ke gubernur. Kami membela DPRD bukan Fraksi,” ujarnya usai rapat paripurna.

Semestinya, kata dia, Gubernur Jabar harus melibatkan DPRD Jabar dalam setiap kebijakan yang digulirkan. Mengingat, legislatif merupakan representasi perwakilan seluruh warga Jabar.

Selain itu, menurut Memo, eksekutif dan legislatif harus bergandengan tangan demi memajukan wilayah Jabar. Bukan saling menjatuhkan satu sama lainnya.

“Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDIP walk out demi kehormatan DPRD bukan fraksi,” kata Memo.

Artikel Reaksi Dedi Mulyadi Saat Fraksi PDIP Jabar Walk Out di Rapat Paripurna pertama kali tampil pada FWJI News.

Lalu sanksi apa yang akan diterima Supian Suri? Ataukah masalah selesai dengan permohonan maaf?

DEPOKPOS – Wali Kota Depok Supian Suri mengungkapkan permohonan maafnya, termasuk kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atas kebijakannya yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik.

“Saya kemarin juga sudah ditegur sama Pak Gubernur. Saya sudah menyampaikan surat permohonan maaf kalau kebijakan yang saya ambil bertentangan dengan ketentuan,” ujar Supian, Selasa.

Seperti diketahui, kebijakan yang diambil Supian Suri telah menentang keputusan pemerintah pusat, termasuk Dedi Mulyadi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Lalu sanksi apa yang akan diterima Supian Suri? Ataukah masalah selesai dengan permohonan maaf?

“(Perihal sanksi) saya enggak tahu. Tapi, prinsipnya saya sudah menyampaikan dalam bentuk surat ke Pak Dedi, sudah saya kirim. Suratnya juga sudah sampai ke Pak Gubernur dan tembusan ke Kemendagri dan PAN-RB,” lanjutnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Supian terkait polemik kebijakan tersebut. Dedi menyampaikan ada sekitar tiga alasan yang mendasari kebijakan tersebut.

Pertama, izin penggunaan mobil dinas untuk mudik dianggap sebagai bentuk apresiasi kepada ASN yang telah mengabdi.

Kedua, mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN tetap menjadi tanggung jawab mereka meskipun sedang mudik. Oleh karena itu, meski ditinggal, ASN harus bertanggung jawab jika mobil dinas yang mereka gunakan mengalami risiko, termasuk kehilangan.

Ketiga, pemberian izin ini juga bertujuan untuk memastikan ASN dapat kembali pulang setelah mudik tanpa alasan kendala transportasi.

Artikel Supian Suri Minta Maaf Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Masalah Selesai? pertama kali tampil pada FWJI News.

Dedi Mulyadi berencana memanggil Wali Kota Depok bersamaan dengan kunjungannya ke kota tersebut.

“Besok ada pertemuan, akan kami panggil,” kata Dedi di Gedung Sate pada Selasa, 8 April 2025.

Sebelumnya, keputusan Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan penggunaan mobil dinas untuk mudik mengundang kontroversi.

Di satu sisi, kebijakan ini disambut oleh pengguna kendaraan negara itu guna memudahkan mobilitas mereka. Namun di sisi lain banyak sorotan karena pemakaian fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

“Kami mengizinkan kepada teman-teman (ASN) yang memang dipercaya pegang kendaraan dinas,” ujar Supian pada Kamis, 27 Maret 2025.

Supian menyatakan alasannya tidak melarang bawahannya menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran ke kampung halaman mereka lantaran tidak semua ASN memiliki kendaraan. Sehingga ia berharap bisa membantu ASN sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini.

Kedua, Supian mengatakan kebijakan tersebut bisa memudahkan mereka kembali ke Depok, sehingga tidak terhambat masalah transportasi.

Ketiga, pihaknya meminta mereka bertanggung jawab terhadap kendaraan dinasnya.

Artikel Dedi Mulyadi Minta Supian Suri Klarifikasi Soal Izin Mobil Dinas untuk Mudik Hari Ini pertama kali tampil pada FWJI News.

Pemanggilan tersebut terkait izin yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik dengan menggunakan mobil dinas

DEPOKPOS – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan telah menjadwalkan pemanggilan Wali Kota Depok, Supian Suri.

Pemanggilan tersebut terkait izin yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik dengan menggunakan mobil dinas.

“Tanggal 8 akan kita undang bupati walikota, termasuk wakil walikota Depok,” kata Dedi Mulyadi kepada wartawan usai halal bihalal di rumah dinas Ketua MPR RI, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4).

Dalam pertemuan itu, Dedi mengaku akan menekankan agar kejadian yang terjadi di Depok, Jawa Barat tidak terulang kembali.

Teguran kepada Wali Kota Depok sudah dilakukan atas izin penggunaan mobil dinas oleh ASN untuk mudik. Dia mengakui wali kota yang baru menjabat itu masih membutuhkan banyak latihan agar tetap taat terhadap seluruh aturan.

“Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, , Wali Kota Depok Supian Suri telah mengizinkan penggunaan mobil dinas (Mobdin) untuk mudik dengan alasan faktor keamanan kendaraan.

Ketika ditinggal mudik, mobil dinas yang ditinggal di rumah menjadi pertimbangan sehingga faktor keamanan unit menjadi salah satu pertimbangan diperbolehkannya untuk digunakan mudik.

“Artinya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, hilang, ya itu menjadi tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara kalau memang itu terjadi,” kata Supian, Minggu (30/3).

Supian juga menegaskan, ASN yang diberikan kendaraan dinas harus bertanggung jawab untuk menjaganya. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan hilang, maka menjadi tanggung jawab mereka dan harus mengembalikan kerugian negara.

“Prinsipnya mau bawa pulang kampung atau tidak dibawa kemana-mana ya pertanggungjawaban terhadap mobil dinas melekat terhadap yang diamanahkan,” tegasnya.

Selain itu, Supian ingin memberikan apresiasi pada ASN yang telah mengabdi. Sehingga mereka yang hendak mudik bisa terbantu karena tidak semua ASN memiliki kendaraan pribadi untuk bisa mudik.

“Yang kedua juga diharapkan akan bisa memudahkan mereka kembali ke Depok, sehingga tidak terhambat masalah transportasi. Ya yang ketiga kami tetap meminta bertanggung jawab terhadap kendaraan dinasnya,” ujar dia.

Artikel Buntut Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Panggil Supian Suri 8 April pertama kali tampil pada FWJI News.

Bima Arya menjelaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang seharusnya digunakan untuk tugas dan pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi

DEPOK – Supian Suri dinilai abai dengan kebijakan yang telah diterapkan Pemprov Jawa Barat. Dedi menegaskan Supian Suri tidak mengikuti instruksi gubernur perihal larangan mobil dinas dipakai mudik.

Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi berpotensi merugikan negara jika terjadi kerusakan.

“Iya dong abai. Kan begini risikonya. Gimana kalau mobilnya (dinas) di jalan mengalami problem? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan,” tegas Dedi Mulyadi kepada awak media usai melaksanakan shalat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada Senin (31/3/2025).

Gubernur juga mengkritik argumen Supian Suri yang menyatakan bahwa tidak semua ASN memiliki mobil pribadi.

Dedi menjelaskan bahwa ASN yang diberikan mobil dinas umumnya berpangkat Eselon III dan II, yang seharusnya memiliki kemampuan finansial untuk membeli kendaraan pribadi.

“Tunjangan (Eselon III dan II) cukup, kalau tunjangan ASN Eselon III dan II itu cukup, enggak mungkin enggak punya mobil. Kalau masih punya mobil, ngapain pake mobil dinas? Sederhana logikanya,” tuturnya.

Wamendagri Sebut Keputusan Keliru dan Merugikan Negara

Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, tegas menyatakan bahwa keputusan tersebut keliru dan merugikan negara.

Bima Arya menjelaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang seharusnya digunakan untuk tugas dan pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi.

“Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik,” ujar Bima usai salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat (31/3/2025),

Ia juga menekankan risiko kerusakan dan kerugian negara yang mungkin timbul akibat penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.

“Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, dengan pelayanan publik, apalagi untuk kepentingan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara,” tegasnya.

“Kami meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan hal ini, menjaga hal ini. Ini sudah aturan yang tidak berubah,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa Supian Suri akan menerima teguran dan sanksi dari pembina kepegawaian.

“Ya kita akan tegur, sanksinya tentu akan disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur pasti akan memberikan sanksi,” ujar Bima Arya.

Artikel Supian Suri Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Wamendagri: Keliru dan Merugikan Negara pertama kali tampil pada FWJI News.

Supian Suri dinilai tak patuhi larangan Wamendagri, Bima Arya, soal mobil dinas tak boleh dipakai untuk mudik.

Meski begitu, Supian Suri mengaku memiliki alasan khusus terkait pemberian izin penggunaan mobil dinas untuk mudik.

Menurut Wali Kota Depok ini, tak semua ASN memiliki mobil pribadi. Oleh karenanya, penggunaan mobil dinas dirasa akan membantuk mengakomodir perjalanan mudik para ASN.

Kebijakan itu pun menuai polemik. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbicara mengenai hal tersebut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah memberikan teguran kepada Supian Suri.

Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM mengingatkan kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Tadi malam sudah saya tegur, nanti ga boleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya, nanti abai,” ungkap Dedi setelah melaksanakan shalat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada Senin (31/3/2025).

Supian Suri dinilai abai dengan kebijakan yang telah diterapkan Pemprov Jawa Barat. Dedi menegaskan Supian Suri tidak mengikuti instruksi gubernur perihal larangan mobil dinas dipakai mudik.

Sebelumnya, Kemendagri melalui Wamendagri, Bima Arya, melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik.

Bima Arya juga menegaskan akan memberi teguran kepada ASN yang nekat menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2025.

Artikel Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Supian Suri Kena Semprot Gubernur Dedi Mulyadi pertama kali tampil pada FWJI News.

Rapat ini salah satunya membahas sinkronisasi tata ruang, percepatan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), hingga solusi normalisasi sungai yang selama ini terhambat kepemilikan lahan di garis sempadan sungai.

“Evaluasi ini penting agar Jawa Barat dapat segera membenahi tata ruangnya dan mendorong RDTR yang lama mandek agar segera berproses,” ujar Dedi Mulyadi, Selasa (10/3/2025).

“Sehingga pada kesempatan ini kita mensinkronisasikan untuk pada ujungnya adalah untuk dua hal,” imbuh Dedi Mulyadi.

Yang Pertama, kata Dedi Mulyadi, terbangunnya iklim investasi yang sehat dan yang kedua terbangunnya postur lingkungan yang sehat.

“Sehat itu bebas penyakit dan bebas bencana, kedua hal ini yang cukup penting,” jelas Dedi Mulyadi.

Selain itu, Dedi Mulyadi menjelaskan, ada hal yang menggembirakan pada kesempatan ini karena ditemukannya solusi.

Solusi tersebut,. lanjut Dedi Mulyadi, dari normalisasi sungai dan solusi dari terkuasainya ruang hulu oleh para pengembang.

“Nah kemudian solusinya nanti akan segera dibahas minggu depan di Kementerian PUPR, sehingga kegiatan normalisasi sungai dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai melalui girik dan sejenisnya,” papar Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, itu merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan.

“Insya Allah lah berbagai hal di Jawa Barat hambatan nya bisa terselesaikan dengan baik berkat kerjasama antara Pemprov Jabar dan Kementerian ATR BPN,” ungkap Dedi Mulyadi.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa tanah yang berada di garis sempadan sungai akan ditetapkan sebagai tanah negara dan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Tanah di sempadan sungai yang dikuasai masyarakat akan dikaji ulang. Jika ditemukan proses kepemilikan yang tidak sah atau ada kecurangan, sertifikatnya akan dibatalkan,” tegas Nusron.

Namun, jika kepemilikan tanah itu sah secara hukum, maka pemerintah akan melakukan pengadaan tanah dengan sistem ganti rugi atau pemberian kompensasi (kerahiman).

Tak hanya itu, ternyata masih ada 10 kabupaten di Jawa Barat yang belum merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“RTRW yang tidak direvisi menyebabkan perizinan menjadi kacau. Banyak izin kegiatan yang tidak memiliki dasar karena zoning area belum jelas,” ujar Nusron Wahid.

Saat ini, hanya 17 persen wilayah di Jawa Barat yang memiliki RDTR, sehingga pemerintah daerah didorong untuk segera mempercepat proses penyusunannya.

Artikel Bahas Tata Ruang, Menteri ATR BPN dan Gubernur Jabar Gelar Rapat di Pemkot Depok pertama kali tampil pada FWJI News.

Sebelumnya, Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau agar kegiatan study tour SMAN 6 Depok ke Bali dibatalkan

DEPOK – SMAN 6 Depok tetap melanjutkan program Kunjungan Objek Belajar (KOB) meskipun mendapat imbauan tegas dari Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membatalkannya.

Keputusan ini diambil setelah melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat dan mendapat persetujuan dari wali murid, komite sekolah, serta pihak sekolah dalam rapat darurat yang digelar pada Minggu (16/2/2025).

Sebanyak 347 siswa mengikuti KOB yang akan berlangsung selama delapan hari, dimulai pada Senin (17/2/2025), hingga Senin (24/2/2025). Program ini mencakup kunjungan ke beberapa perguruan tinggi serta observasi budaya di tiga kota, dengan Surabaya dan Malang sebagai destinasi utama, serta Bali sebagai penutup perjalanan.

Menurut Syahri, perwakilan dari sekolah, KOB ini memiliki tujuan yang berbeda dengan yang disampaikan dalam video viral Dedi Mulyadi.

Fokus utama program adalah mengunjungi empat perguruan tinggi negeri (PTN) di Surabaya dan Malang guna mendapatkan informasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru serta memperluas wawasan akademik siswa.

Selain itu, dalam rangka observasi lingkungan dan budaya, para siswa akan tinggal bersama keluarga di Desa Kungkuk, Batu, Malang. Di sana, mereka akan merasakan kehidupan pedesaan secara langsung dengan terlibat dalam aktivitas bertani dan beternak.

Pada hari terakhir perjalanan, siswa akan mengunjungi Bali sebagai destinasi wisata untuk menutup rangkaian kegiatan.

Pihak sekolah juga memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal karena kendala biaya. Untuk itu, sistem subsidi silang telah diterapkan, di mana komite sekolah akan membantu para siswa atau wali murid yang mengalami kesulitan membayar biaya program sebesar Rp3,8 juta.

Sebelumnya, Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau agar kegiatan study tour SMAN 6 Depok ke Bali dibatalkan. Imbauan ini disampaikannya setelah menerima berbagai keluhan dari pihak yang merasa keberatan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk program tersebut.

“Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, lebih baik study tour-nya tidak perlu dilaksanakan,” ujar Dedi pada Sabtu (15/2/2025).

Dedi mengungkapkan bahwa biaya perjalanan ke Bali diperkirakan mencapai Rp3,5 juta per siswa. Jika ditambah dengan pengeluaran pribadi seperti uang saku dan konsumsi tambahan, total beban biaya bagi orang tua bisa mencapai sekitar Rp5,5 juta. []

Artikel Dilarang Dedi Mulyadi, SMAN 6 Depok Tetap Gelar Study Tour ke 3 Kota pertama kali tampil pada FWJI News.