Soal Ormas Minta THR, Wamenag: Itu Budaya Lebaran

Polda Metro Jaya telah mengimbau masyarakat agar melapor jika ada ormas yang meminta THR secara paksa

DEPOKPOS – Belakangan ini ramai kabar ormas membuat resah karena meminta uang THR kepada para pengusaha di pelbagai wilayah di Jabodetabek. Salah satunya datang dari Depok. Polisi tengah menyelidiki sebuah edaran permintaan uang THR dari tiga ormas kepada pengusaha di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Surat edaran oleh tiga ormas itu turut beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut, ketiga ormas itu meminta THR dengan dalih social control keamanan menjelang Lebaran.

“Sejumlah pemilik usaha di Sawangan mengaku resah setelah menerima tiga surat dari organisasi masyarakat (ormas) yang meminta dana keamanan Hari Raya Idulfitri,” demikian keterangan dalam unggahan yang beredar.

Polda Metro Jaya telah mengimbau masyarakat agar melapor jika ada ormas yang meminta THR secara paksa. Sebab, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan, pemaksaan itu bisa dikategorikan sebagai bentuk pemerasan.

Wamenag Tak Permasalahkan Ormas Minta THR

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i tak mempersoalkan jika Ormas meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke para pengusaha lantaran dianggap sebagai budaya berlebaran di Indonesia sejak dulu kala.
“Saya rasa itu budaya lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Tak perlu dipersoalkan,” kata Syafi’i dalam video yang dikutip dari 20Detik.

Syafi’i berkelakar terkadang ormas-ormas tersebut mendapatkan THR, terkadang juga tidak mendapatkannya.

Diketahui, Muhammad Syafi’i adalah Wakil Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra periode 2020-2025.

Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, 21 Oktober 1959 ini diketahui meniti kariernya dalam dunia politik bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dikutip dari laman resmi Fraksi Gerindra, bersama PPP, Romo berhasil duduk menjadi Anggota DPRD Kota Medan periode 1997-1999.

Dia bahkan tercatat sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan periode 1985-1995. Lalu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Medan periode 1995-2000.

Setelah itu, Romo memutuskan pindah menjadi kader Partai Bintang Reformasi (PBR). Dia menduduki posisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBR periode 2002-2006.

Di bawah bendera PBR, Romo juga berhasil lolos menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2004-2009.

Sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Partai Gerindra, Romo terakhir tercatat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBR periode 2006-2011.

Tak lama setelah bergabung dengan Partai Gerindra, Romo langsung menduduki posisi Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra periode 2012-2020.

Kini, Muhammad Syafi’i adalah Wakil Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra periode 2020-2025.

Pos terkait