Seperti yang terjadi di Polres Mojokerto, ketika awak media konfirmasi dan mencoba meminta tanggapan terkait bungkamnya Kasat Narkoba Polres Mojokerto, AKP Erik terkait adanya dugaan aliran dana terhadap 3 pelaku penyalahgunaan pil koplo, Kapolres Mojokerto, AKBP Dr.(C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., enggan memberikan tanggapan ataupun hak jawab.

AKBP Dr.(C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., malah menanyakan terkait legalitas media apakah sudah terverifikasi Dewan Pers dan sudah UKW. Dimana, hal ini menunjukkan bahwa Kapolres Mojokerto tidak mengetahui tentang UU Pers No. 40 Tahun 1999.

“Hak jawab berarti sebagai wartawan kepada Polres Mojokerto ya. Sebelum saya perintahkan ke Kasi Humas, saya bisa dikirimi PDF perusahaan pers yang tersaftar Dewan Pers dan hasil UKW ya. Memang ada perintah dari saya ke Kasi Humas untuk merapikan dulu mitra-mitra mana yang wartawan dan mana yang citizen journalist,” pesan whatsapp Kapolres Mojokerto pada hari Senin (09/03/2026).

Menyikapi hal itu, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyinggung kapasitas seorang Kepala Kepolisian Mojekerto telah melakukan pembungkaman informasi dan berdalih melibatkan peraturan yang digelembungkan dewan pers soal UKW dan verifikasi media.

Persoalan itu tegas disampaikan Opan, bahwa peraturan yang dibuat Dewan Pers soal UKW dan verifikasi media sejatinya melanggar konstitusi. Dia menyebut dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers tidak adanya perintah UKW dan verifikasi media.

“Kita bicara soal konstitusi Undang Undang Pers, dan bukan bicara soal peraturan ilegal dewan pers ya. Dimana di dalam UU Pers jelas tugas dewan pers hanya melakukan pendataan perusahaan-perusahaan pers dan juga tidak ada kaitannya dengan UKW. “Jelas Opan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Opan menilai peristiwa yang dilakulan Satnorkoba Polres Mojekerto melanggar Perkap Polri dan proses hukum terhadap pelaku kejahatan. Hal itu tentunya akan membawa dampak buruk bagi AKBP Andi Yudha Pranata selaku Kapolres.

“Kapasitas seorang Kapolres guna menjawab konfirmasi rekan-rekan media sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah kejurnalistikan. Dia seakan-akan menuduh konfirmasi yang dilayangkan awak media tidak perlu dijawab dengan alasan UKW dan verifikasi media. Itu jelas sangat mendiskriminatifkan kerja jurnalistik. “Singgungnya.

Lebih lanjut Opan juga menegaskan bahwa Jurnalis bukanlah mitra akan tetapi sebagai bentuk sinergitas dalam informasi faktual dan aduan masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi dasar pentingnya jajaran kepolisian memahami tugas dan fungsi jurnalis serta lebih mendalami UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah Undang Undang tunggal atau Lex specialis yang sampai detik ini tidak ada Peraturan Pelaksana (PP) nya. Meski dewan pers membuat peraturan pelaksana versi mereka, itu jelas sebagai produk ilegal yang tidak memiliki kekuatan hukum konstitusi dari profesi jurnalis. “Pungkas Opan.[]

Artikel Ketum FWJ Indonesia Sentil Kapolres Mojokerto Tak Paham UU Pers pertama kali tampil pada FWJI News.

Belum lama ini, seorang warga Jakarta Utara dilaporkan meninggal dunia setelah terlindas truk kontainer di jalur distribusi menuju pelabuhan. Peristiwa tragis ini menambah daftar panjang kecelakaan yang melibatkan kendaraan logistik berukuran besar di kawasan tersebut.

Ironisnya, kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi di tengah kondisi kemacetan yang hampir setiap hari melumpuhkan sejumlah ruas jalan utama menuju pelabuhan. Antrian panjang truk kontainer kerap memadati jalan-jalan di Jakarta Utara, memicu kemacetan parah serta meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya, khususnya pengendara sepeda motor.

Masyarakat kini mendesak manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak bersikap cuek, duduk manis dan bungkam terhadap situasi yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu.

Aktivitas logistik di Pelabuhan Tanjung Priok memang terus meningkat seiring pertumbuhan perdagangan nasional. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah truk kontainer yang keluar masuk pelabuhan tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur jalan maupun sistem manajemen lalu lintas yang memadai. Hal itu dikatakan Anung Mhd, selaku Ketua Komite Masyarakat Pengawas Kota Pelabuhan (KOMPASKOPEL) yang Juga Sebagai Koordinatoor Aliansi Jakarta Utara Mengugat (A-JUM) pada keterangan persnya di Jakarta, Kamis (13/3/2026).

Situasi kemacetan itu lanjut Anung telah menjadi kronis serta berulang kalinya kecelakaan yang menelan korban jiwa di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Dia menilai tidak hanya sebagai persoalan lalu lintas biasa, tetapi juga berpotensi masuk dalam kategori kelalaian penyelenggara negara. Dalam perspektif hukum, kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) apabila pemerintah mengetahui adanya risiko bahaya bagi masyarakat namun tidak melakukan langkah pencegahan yang memadai.

“Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. “Jelas Anung.

Dia juga menyebut dalam konteks ini, apabila pemerintah daerah maupun pihak pengelola kawasan mengetahui adanya kemacetan ekstrem dan risiko kecelakaan akibat arus truk kontainer tetapi tidak melakukan penataan sistem lalu lintas, penyediaan jalur khusus logistik, atau langkah mitigasi keselamatan lainnya, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum.

Selain itu, pentolan aktivis muda Jakarta Utara itu juga menyinggung soal kewajiban pemerintah untuk menjamin keselamatan lalu lintas yang sudah jelas dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah memastikan terselenggaranya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

“Apabila kewajiban itu tidak dijalankan secara optimal dan mengakibatkan korban jiwa di jalan, maka masyarakat memiliki dasar untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum. “Tegasnya.

Masyarakat di kawasan Jakarta Utara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur. “Negara tidak boleh abai ketika keselamatan warganya terancam setiap hari di jalan-jalan sekitar kawasan pelabuhan. Jika tidak ada perbaikan serius, bukan tidak mungkin masyarakat akan menempuh langkah hukum sebagai bentuk tuntutan atas hak keselamatan di ruang publik. “Singgung Anung.

Selain itu, sejumlah pemerhati transportasi menilai persoalan itu tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah rutin. Tanpa penataan yang serius, kawasan pelabuhan berpotensi menjadi titik rawan kecelakaan yang terus memakan korban jiwa.

Warga menuntut adanya langkah nyata dan segera dari pihak terkait, antara lain pengaturan jadwal operasional truk kontainer, pembangunan kawasan penyangga logistik, peningkatan pengawasan keselamatan kendaraan berat, serta perbaikan infrastruktur jalan di kawasan pelabuhan.

“Pelabuhan adalah jantung logistik nasional. Tetapi jangan sampai aktivitas ekonomi yang besar justru mengorbankan keselamatan warga di sekitarnya,” ujar seorang tokoh masyarakat Jakarta Utara.

Direktur baru PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) serta Gubernur DKI Jakarta diharapkan segera mengambil langkah tegas dan terukur untuk mengatasi persoalan kemacetan serta kecelakaan truk kontainer di kawasan pelabuhan.

“Jika tidak ada perubahan kebijakan dan penanganan serius dalam waktu dekat, masyarakat khawatir tragedi demi tragedi akan terus berulang di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, sementara warga yang tinggal di kawasan tersebut tetap menjadi pihak yang paling dirugikan. “Ulas seorang warga.

Sebagai referensi buruk, A-JUM mencatat kejadian macet horor selama 3 hari di bulan april tahun 2025 jangan sampai terulang kembali ini warning, lebih baik mencegah sebelum terulang kembali.[]

Artikel A-JUM Sebut Jakarta Utara Biang Macet Akibat Truk Kontainer, Pramono dan Pelindo Duduk Manis pertama kali tampil pada FWJI News.

600 paket takjil yang disebar dikatakan Rosid selaku ketua DPD FWJI DKI Jakarta merupakan menu siap saji berupa makanan klontong dengan variasi isi dan minuman. Pemberian paket takjil itu lanjut Rosid tersebar di 3 titik pusat aktivitas warga yang terletak di depan Polres Metro Jakarta Utara, perempatan pasar permai dan di persimpangan jalan menuju tanjung priok.

“Target kami untuk para pengguna jalan yang melintas maupun mereka yang berjalan kaki. Tidak luput juga buat para supir angkot dan supir truk-truk besar serta warga yang memang membutuhkannya. “Kata Rosid paska kegiatan, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kegiatan itu adalah salah satu agenda program sosial bermasyarakat organisasinya dengan tanpa pamrih dan hanya mengharapkan ridho pahala Allah SWT. “Tujuannya ya hanya itu selain menjaga sinergitas tanpa batas, kami juga melakukan kolaborasi antar lembaga, serta TNI dan Polri. “Jelasnya.

Sebut Aldi seorang pengendara sepeda motor yang menerima paket takjil mengatakan kegiatan yang dilakukan organisasi wartawan FWJI ini cukup bagus dan dapat memberikan keberkahan bagi kami pengguna jalan raya untuk persiapan berbuka puasa dijalan. Semoga hal positif tersebut mendapatkan pahala dan keberkahan. “Ucapnya.[]

Artikel 600 Paket Takjil Disebar FWJI DPD DKI Jakarta pertama kali tampil pada FWJI News.

Kunjungan itu kata Ketua FWJ Indonesia DPD Jawa Barat Tony Maulana sebagai bentuk komunikasi dua arah dalam pembentukan karakter serta membangun pondasi Sumber Daya Manusia (SDM) jurnalis di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

“Banyak hal yang kita bahas dalam pertemuan malam tadi, diantaranya persiapan pengukuhan FWJ Indonesia korwil Kuningan serta berbagai rancangan program kedepan. “Kata Tony, Minggu (1/3/2026).

Selain itu, lanjut Tony program-program kedepan yang dibahas bersama akan memberikan gebrakan baru bagi Kabupaten Kuningan. Tentunya hal itu akan menjadi bagian sejarah penting demi kemajuan Bangsa terkhusus pondasi kultur budaya, sosial ekonomi serta peningkatan kualitas SDM jurnalis.

“Mengacu pada komitmen organisasi kami yang mengusung visi misi Bersama Membangun Bangsa, kami berharap Pemerintahan setempat, DPRD, para tokoh masyarahat, para alim ulama, lintas agama, stakeholder serta rekan-rekan seprofesi dapat menjaga sinergitasnya demi kepentingan bersama. “Pesannya.

Dalam pertemuan itu, hadir ketua umum FWJ Indonesia beserta jajaran dan para pengurus FWJ Indonesia di hotel Ayong Linggar Jati Kuningan Jawa Barat.

Dikesempatan yang sama, Plt. Ketua korwil Kuningan Ahmad Nurcahya menyebut FWJI Kuningan akan konsisten serta berkomitmen menjaga keutuhan dan kebersamaan sebagai wujud dari amanah AD/ART organisasi.

“Kami berkomitmen, dan komitmen itu akan kami jaga bersama guna merealisasikan program-program FWJI Kuningan kedepan. “Ucapnya.

Ahmad juga menyampaikan, dalam agenda pengukuhan FWJI Kuningan sudah disepakati bersama yang akan dijadwalkan jelang Hari Pers Sedunia, “tadi sudah berkoordinasi dengan ketua DPD Jabar dan usulan rekan-rekan. Tanggal 9 Mei 2026 kami akan langsungkan pengukuhan FWJI kuningan, dan agenda itu pun sudah di setujui ketua umum kami. “Jelas Ahmad.[]

Artikel Bahas Kultur Budaya dan Program Kerja, FWJ Indonesia Siap Gaungkan Kuningan Jawa Barat pertama kali tampil pada FWJI News.

Bahkan dikatakan ketua panitia silaturahmi akbar 2026 Doni Ardon yang diketahui sebagai ketua SMSI Bekasi Kabupaten ini telah melakukan audience dengan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh di Kantor Bupati Karawang, Senin, 23 Februari 2026 tadi.

“Pertemuan itu membahas agenda besar Silaturahmi Akbar Pers 2026 wilayah Jawa Barat 7 yang meliputi wilayah Bekasi, Karawang dan Purwakarta. “Ucap Doni Ardon.

Lanjut Doni, para panitia lainnya mewakili insan pers wilayah Bekasi, Karawang dan Purwakarta bahkan sudah mendapat ijin dari Bupati Karawang terkait penggunaan Aula Husni Hamid sebagai tempat pelaksanaan Silaturahmi Akbar Pers 2026 pada tanggal 11 Maret 2026 mendatang.

Dijelaskannya bahwa kegiatan Silaturahmi Akbar Pers 2026 merupakan pertemuan besar insan pers di wilayah Jawa Barat 7 (Bekasi, Karawang, Purwakarta) yang bertujuan membangun persahabatan, solidaritas, dan sinergitas antar insan pers, mulai dari organisasi pers, wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, CEO dan para praktisi pers.

“Silaturahmi Akbar Pers ini juga sabagai sarana penyampaian aspirasi kawan-kawan jurnalis terhadap kepala daerah dan anggota DPR RI dalam rangka membangun kemandirian insan pers. Peran penting organisasi kewartawanan serta kerjasama media dan informasi yang membangun. “Jelas Doni.

Karenanya, kegiatan Silaturahmi Akbar Pers 2026 akan menghadirkan anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7 dan membidangi investasi.

Ditambahkan sekretaris panitia, Nurdin Syam atau yang biasa disapa Mister Kim bahwa pers memiliki peran penting dalam menjaga ruang publik tetap sehat, mencerdaskan kehidupan bangsa, memerangi hoaks, dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

Sebagai pilar keempat demokrasi (setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif), Pers juga berperan sebagai penyedia informasi terverifikasi, alat kontrol sosial konstruktif, agen edukasi publik, dan penyalur aspirasi masyarakat.

“Kondisi saat ini, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi, maka persaingan industri pers semakin ketat dan dominasi platform digital membuat kesejahteraan insan pers semakin mendesak untuk diperhatikan. “Ujar Mr. Kim.

Atas dasar hal tersebut, dalam Silaturahmi Akbar Pers 2026 pihak panitia juga akan mengagendakan dialog antara insan pers dengan anggota DPR RI yang membidangi investasi dan menghadirkan para praktisi industri, asosiasi pengusaha, kamar dagang dan industri.

“Ke depannya, insan pers tak hanya sebatas melakukan sinergitas dengan pihak pemerintahan saja, tetapi juga mampu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri yang ada di wilayah Bekasi, Karawang dan Purwakarta. “Ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan antara Bupati Karawang dengan Panitia Silaturahmi Akbar Pers 2026, yakni dari SMSI Kabupaten Bekasi, FWJ Indonesia Korwil Karawang Irfan Shahab, Ratna, Mardiman Ujung, Nana Soeharna dan Dadang AH.[]

Artikel Catat, Silaturahmi Akbar Pers 2026 Bertempat di Karawang, 11 Maret 2026 Mendatang pertama kali tampil pada FWJI News.

Hal itu terlihat saat Ketua Pembina Laznas AQL Peduli, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), meresmikan meunasah dan menyerahkan bantuan perahu di Dusun Rantau Panjang, Desa Sijudo, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, Senin (16/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky.

Dalam kesempatan itu, UBN menegaskan bahwa fase tanggap darurat telah berlalu, namun pekerjaan besar membangkitkan kembali sendi-sendi kehidupan masyarakat masih berlangsung.

Melalui gerakan “Membangun dari Meunasah”, AQL Peduli mengarahkan program pada penguatan pusat ibadah sebagai titik konsolidasi sosial sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi warga.

Di Aceh Timur, delapan unit meunasah yang rusak akibat banjir saat ini masih dalam proses pembangunan. Meunasah tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan musyawarah masyarakat.

“Ramadhan adalah momentum terbaik untuk bangkit. Bangkit dalam iman dan bangkit dalam kepedulian sosial,” ujar UBN.

Selain pembangunan meunasah, AQL Peduli menyerahkan tujuh unit perahu bermesin untuk menunjang mobilitas warga. Perahu tersebut akan dimanfaatkan sebagai ambulans air, transportasi pelajar, serta sarana distribusi logistik ke wilayah yang sulit dijangkau.

Upaya pemulihan juga menyasar sektor sosial budaya. Sebanyak 21 ekor sapi disalurkan guna mendukung pelaksanaan tradisi meugang di Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan bahwa dampak banjir masih dirasakan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Banyak sawah tertimbun lumpur dan tambak rusak, sehingga memerlukan dukungan berkelanjutan.

Ia menyebutkan tiga sektor prioritas pemulihan, yakni keagamaan, pendidikan, dan penguatan ekonomi warga. Pendataan kerusakan rumah juga terus dilakukan untuk diajukan ke pemerintah pusat.

Rangkaian kegiatan kemanusiaan tersebut turut melibatkan tim medis yang dipimpin Prof. Dr. Ridha Darmajaya. Tiga dokter diterjunkan untuk memberikan layanan pengobatan gratis bagi warga terdampak, terutama di daerah pedalaman.

Kehadiran tim medis dinilai penting untuk mencegah munculnya penyakit pascabencana dan memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung.*

Artikel UBN Ajak Pulihkan Ekonomi dan Sosial Aceh pertama kali tampil pada FWJI News.

Dugaan tersebut disampaikan berdasarkan informasi dan data yang diterima tim wartawan anggota FWJI Kepri dari berbagai sumber. “Kami berharap agar Pak Menteri PU peduli terhadap informasi yang kami sampaikan dengan mengirimkan tim audit yang independen. Bukan sekedar formalitas,” ucap Ketua DPD FWJI Kepri, Rudi Sah Indra, Senin (11/1/2026).

Rudi menjelaskan bahwa melalui surat dengan format pdf (soft copy) yang dikirim langsung ke aplikasi Whatsapp Menteri PU dan Sekjen Kementerian PU pada tanggal 13 Desember 2025 lalu, dia membeberkan banyaknya dugaan gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek pemeliharaan dan pengadaan barang/konstruksi/jasa yang dikerjakan beberapa perusahaan swasta di seluruh wilayah Kepri.

Selain itu dengan kondisi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menjabat lebih dari 5 hingga 7 tahun dan di antaranya terdapat dua pasangan suami istri, dinilai sangat berpotensi memperkuat jaringan praktik KKN. Dari informasi yang didapat, diantara PPK tersebut ada juga yang tidak memiliki sertifikasi PBJ. Namun hingga saat ini belum terlihat respon dari Menteri PU.

“Kami ingin adanya tim audit independen yang turun langsung kelapangan, bukan cuma menanya-nanya. Misalnya audit ke Bendungan Sei Gong Batam, Polder Pengendali Banjir Tanjungpiayu, Kelarik dan Tapau di Natuna, Sei Gesek, Sebayar dan lain-lainnya. Kepala Balai, pejabat di bagian Operasional dan Pemeliharaan (OP) maupun Tata Laksana dan para PPK harus diperiksa,” tegasnya.

Lebih lanjut Rudi menegaskan jangan seperti temuan BPK RI di tahun 2019 lalu pada pembangunan jaringan Daerah Irigasi di Kelarik dan Tapau Kanan, Natuna. “Saat itu ditemukan kelebihan pembayaran dengah potensi kerugian negara sebesar 1,3 milyar rupiah lebih dan uang tersebut akhirnya dikembalikan tanpa ada status hukumnya. Masak iya uang sebesar itu dianggap kelalaian?” tambahnya.

Rudi menerangkan berdasarkan informasi yang diterima, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut diduga banyak yang tidak memenuhi standar proses tender ataupun penunjukan langsung sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan tidak melalui BP2JK. Bahkan sebagian besar hanya dikerjakan oleh 2 oknum yang menggunakan nama Badan Usaha berbeda-beda milik pihak ketiga. Kedua oknum ini merupakan rekan Kepala BWSS IV Kepri, Syauqani Afnani Rangkuti, sewaktu ia menjabat Kepala BWSS III Riau di Pekanbaru.

“Sekarang ini Syauqani tengah melakukan renovasi besar-besaran di kantor BWSS Kepri meskipun baru saja direnovasi oleh Kepala Balai sebelumnya pada tahun 2024 lalu. Perusahaan yang mengerjakannya pun diduga tak memenuhi syarat. Ini pemborosan uang negara dan tidak sesuai dengan efisiensi yang dicanangkan pemerintah,” ucapnya.

Rudi mengaku bahwa sebelum menyampaikan kronologis terkait temuan tim FWJ Indonesia DPD Kepri atas beberapa permasalahan dan dugaan praktik KKN di lingkungan BWSS IV kepada Menteri PU, pihaknya telah dua kali mendatangi Kantor BWSS IV Kepri di Batam (25/11/2025 dan 28/11/2025) untuk meminta klarifikasi. Namun Kepala Balai, Syauqani Afnani Rangkuti, tidak bersedia menemui tim FWJ Indonesia DPD Kepri. Ia hanya menyuruh Kepala Seksi OP Nurhanif Sutama, Kepala Seksi Pelaksana Siratjuddin Jahidin dan Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Atin Supriatna, untuk memberikan penjelasan.

Rudi juga menambahkan bahwa selain dugaan-dugaan permasalahan di atas, pihaknya mendapat informasi internal bahwa Syauqani Afnani Rangkuti selaku Kepala BWSS IV Kepri kerap bersikap arogan, mengancam copot jabatan, menebar hasutan dan intimidatif kepada para pegawai dan pejabat di bawahnya. Selalu bersikap arogan dengan mengatakan bahwa dirinya punya koneksi orang kuat dan tak takut kepada siapapun. Bahkan ada dugaan ia menerima upeti dengan total senilai 300 juta rupiah dari pejabat di bawahnya yang berusaha mempertahankan posisi jabatannya.

Sejak menjabat pada Juli 2025 lalu, Syauqani diketahui tidak menempati fasilitas rumah dinas. Ia menyewa sebuah rumah di kawasan Tiban Mentarau, Sekupang, senilai sekitar Rp35 jutaan per tahun. Rudi membeberkan bahwa Syauqani membeli perlengkapan serba baru dan fasilitas rumah tersebut dengan menghabiskan biaya yang ditaksir lebih dari Rp100 juta. Diduga uang tersebut berasal dari upeti para bawahannya.

“Kami mendengar bahwa setelah adanya temuan kami, saat ini Syauqani tiba-tiba berubah menjadi lebih ramah kepada para pegawai dan pejabat di bawahnya. Namun tetap saja menyebar hasutan dan tuduhan-tuduhan terhadap pejabat di bawahnya kepada pegawai lainnya, sehingga menimbulkan suasana saling mencurigai dan tak nyaman dalam bekerja. Ini contoh etika pemimpin yang buruk,” ujarnya.

Sementara itu saat menyampaikan klarifikasi kepada tim FWJ Indonesia DPD Kepri, Kepala Seksi Pelaksana, Siratjuddin Jahidin, membantah kalau dugaan-dugaan tersebut tidak benar. Ia menjelaskan bahwa semua proyek/pekerjaan di lingkungan BWSS IV Kepri telah memenuhi standar dan prosedur, disetujui pusat, prosesnya tetap melalui BP2JK, diawasi dan diaudit oleh BPK RI, Inspektorat juga Kejaksaan. Sedangkan terkait jabatan PPK dan yang lainnnya, semua ditetapkan oleh Kementerian PU.

“Soal etika Kepala Balai, kami tak berwenang memberikan penjelasan. Ya biasalah yang namanya ibu-ibu,” ungkapnya.

Menanggapi klarifikasi ini, Ketua FWJI DPD Kepri, Rudi Syah Indra menyatakan akan tetap menunggu respon dan tindakan nyata dari Menteri PU, Dody Hanggodo. Ia menuturkan bahwa pihaknya bahkan berencana menggelar aksi unjuk rasa di BWSS IV Kepri dan Kementerian PU bersama DPP FWJI di Jakarta jika tidak dilakukan audit atas laporan melalui surat tersebut.

“Kami tidak serta merta membuat laporan tanpa dasar. Untuk melakukan audit dan pembuktian tentunya tugas Aparat Penegak Hukum. Fungsi kami hanya sebagai pemberi informasi ataupun sinyalemen. Kami ingin melihat sekuat apa koneksi Kepala Balai yang kabarnya tidak takut walau sampai ke menteri sekalipun,” ucapnya.

Rudi juga berharap agar Kementerian PU tidak hanya menerima laporan kinerja atau prestasi BWSS IV Kepri melalui informasi di kertas dan foto-foto. Tapi dengan menelusuri langsung keadaan dan rutinitasnya di lapangan.

“BWSS IV Kepri ini lebih banyak menampilkan foto-foto seremoni yang dipoles di medsos. Tapi saat terjadi musibah banjir di Kepri, tidak sedikitpun tampak kepeduliannya. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa merespon positif kronologi yang telah kami sampaikan demi terwujudnya infrastruktur PU yang andal dan berkelanjutan dalam rangka menggapai Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.[]

Artikel Soal Dugaan KKN di Lingkungan BWSS IV Kepri, FWJ Indonesia Desak Menteri PU Bentuk Tim Audit Independen pertama kali tampil pada FWJI News.

Melalui pengurus DPP FWJI terhimpun donasi/bantuan berupa makanan ringan/snack dan juga susu UHT serta pakaian layak pakai, yang diserahkan melalui Kantor Koshabara Baharkam Polri, di Pasir Gunung Selatan, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, pada hari Sabtu, (13/12/2025).

Tri Wulansari salah satu pengurus DPP FWJI didampingi oleh Risky Syaifulloh dari salah satu Tim 9 FWJI menyerahkan bantuan yang diterima oleh petugas piket saat itu, yakni Bharada Iksan dan Bharada Rio untuk ditampung terlebih dahulu dan nantinya akan disalurkan ke lokasi bencana.

“Terima kasih untuk rekan – rekan jurnalis yang tergabung dalam FWJI dan juga dari para donasi yang memberikan kepercayaan untuk menyalurkan bantuan bencana peduli Sumatera kepada FWJ Indonesia, semoga amal kebaikan dan rasa perduli kita bisa sedikit meringankan beban mereka, “kata Wulan.

Wulan juga mengatakan, “bantuan kita lebih prioritas untuk kaum anak-anak yang menjadi korban bencana disana, yakni berupa susu, biskuit dan snack, semoga dengan adanya makanan ringan untuk anak-anak ini dapat sedikit menjadi pelipur lara buat mereka, walau tak banyak, dan harapan dan do’a kami dari keluarga besar FWJ Indonesia semoga tidak ada lagi bencana susulan dan berharap agar infrastruktur segera ditanggulangi dengan cepat oleh pemerintah, agar mereka yang terdampak dapat segera menata kehidupannya lagi.

Risky Syaifulloh, Wakil Ketua Tim 9 DPP FWJI menambahkan, “Kami dari Tim 9 FWJ Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk korban bencana Sumatera, Semoga amal kebaikan kita semua dapat diterima dan menjadi berkah bagi kita semua.

“Kami juga berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di sana dan dapat meringankan beban mereka. “tutupnya.[]

Artikel Peduli Bencana Sumatera, FWJI Salurkan Bantuan Melalui Baharkam Polri pertama kali tampil pada FWJI News.

LAZNAS Dewan Dakwah bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi para pengungsi di wilayah terdampak. Para dai Dewan Dakwah menjadi ujung tombak dalam respons bencana, mulai dari koordinasi lapangan, pendampingan masyarakat, hingga distribusi bantuan ke sejumlah titik yang sulit dijangkau.

Sejak hari pertama, LAZNAS Dewan Dakwah menerjunkan tim di masing-masing provinsi. Operasi ini dipimpin para dai daerah dengan dukungan 25 relawan:

• Ustadz Asrof Abdu Syakur di Aceh
• Ustadz Rodhi di Sumatera Utara
• Ustadz Sayyaf Siraj di Sumatera Barat

Para dai tersebut membentuk tim cepat tanggap dan mendirikan posko sebagai pusat koordinasi. Hingga kini, terdapat 11 posko yang beroperasi di tiga provinsi.

Posko LAZNAS Dewan Dakwah Aceh:

1. Desa Meue, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya

2. Desa Baro Yaman, Kec. Mutiara, Kab. Pidie

3. Desa Seupeu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar

4. Desa Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

5. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang

Posko LAZNAS Dewan Dakwah Sumatera Barat:

1. Kenagarian Koto Tuo, Kec. IV Koto, Kab. Agam

2. Palembayan, Kab. Agam

3. Malalak, Kab. Agam

4. Jl. Srigunting No. 2, Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang

5. Jaringan Rumah Sakit Ibnu Sina, Sumatera Barat

Posko LAZNAS Dewan Dakwah Sumatera Utara:

1. Jl. Laksana, Kel. Kota Matsum IV, Kec. Medan Area, Medan

Giat Lapangan di Tengah Kondisi Sulit

Di tengah akses yang terputus, hujan yang masih turun, listrik dan sinyal yang kerap padam, serta lumpur tebal yang menutupi jalan dan rumah, tim LAZNAS Dewan Dakwah tetap bergerak. Bersama pemerintah setempat, mereka melakukan:

Pertama, distribusi bantuan: hygiene kits, air minum, makanan siap saji, popok bayi, dan kebutuhan pokok.

Kedua, perasi dapur umum. Ketiga, evakuasi barang milik warga terdampak

Keempat, pembersihan permukiman. Kelima, pelayanan kesehatan. Keenam, penyediaan alat komunikasi darurat.

Di balik upaya tersebut, sejumlah dai dan daiyah di Sumatera juga menjadi korban bencana. Namun mereka tetap memilih berada di garis depan membantu warga.

Salah satunya Ustadzah Fudhla. Rumahnya di Desa Pante Lima, Kec. Meureudu, Pidie Jaya, terendam hampir tiga meter. Hingga hari ke-11 pasca banjir, desanya masih dipenuhi lumpur dan genangan setinggi betis. Meski begitu, ia tetap mendampingi tim bersama Ustadz Asraf untuk menyalurkan bantuan.

Situasi serupa dialami Ustadz Samsul di Desa Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Aceh Tamiang. Ia terisolasi selama delapan hari karena listrik dan jaringan komunikasi padam total. Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah dengan kerusakan terparah, bahkan sempat digambarkan seperti kota mati.

Data terbaru BNPB per 8 Desember 2025 mencatat 953 korban meninggal, 275 orang masih hilang, dan 5.000 warga luka-luka. Kerusakan fasilitas umum serta sarana pendidikan juga sangat luas.

LAZNAS Dewan Dakwah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan layanan kemanusiaan di seluruh wilayah terdampak. Para dai tetap menjadi garda terdepan menguatkan masyarakat secara fisik, sosial, dan spiritual hingga kondisi pulih sepenuhnya.

Dalam waktu dekat, Tim Pusat LAZNAS Dewan Dakwah akan terjun langsung ke lokasi bencana untuk mengawal distribusi bantuan dari kantor pusat di Menara Dakwah, Kramat Raya 45, menuju posko-posko di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Konvoi kemanusiaan ini akan diberangkatkan pada Jumat, 12 Desember 2025, terdiri dari mobil rescue, truk tangki air, dan truk logistik.*

Artikel Buka 11 Posko di Lokasi Banjir Sumatera, Laznas Dewan Dakwah Terdepan Respon Bencana pertama kali tampil pada FWJI News.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Nonsan, Korea Selatan.

Gubernur Pramono mengapresiasi komitmen Nonsan dalam menjaga kerja sama aktif yang selama ini terjalin, khususnya melalui penyelenggaraan Nonsan Strawberry Festival di Jakarta.

“Nonsan Strawberry Festival tidak hanya menjadi wadah promosi bagi produk unggulan Kota Nonsan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi ekonomi serta mempererat hubungan budaya antara kedua kota. Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan festival ini tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Jakarta,” ujar Pramono dalam siaran persnya.

Gubernur Pramono mengungkapkan, festival yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026 tersebut merupakan penyelenggaraan ketiga di Jakarta. Ia optimistis, pasar Jakarta dapat menyerap lebih dari 20 ton stroberi, mengingat tingginya permintaan dan besarnya pasar ibu kota.

“Jakarta adalah salah satu pasar stroberi terbesar di dunia. Kami berharap, penyelenggaraan tahun depan semakin sukses dan membawa dampak positif bagi masyarakat Jakarta maupun Nonsan,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Nonsan, Baek Sung Hyun, menyampaikan kunjungan ini bertujuan mempererat kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, serta mempersiapkan festival mendatang agar lebih meriah.

“Nonsan terkenal sebagai produsen stroberi terbaik di dunia karena didukung cuaca, teknologi, dan kualitas tanah yang unggul. Kami akan kembali membawa stroberi terbaik kami dan mempersembahkan festival yang lebih baik tahun depan,” ujar Wali Kota Baek Sung Hyun.

Ia juga mengundang masyarakat Indonesia untuk hadir pada Nonsan International Expo 2027 yang akan berlangsung pada Februari – Maret selama 24 hari di Nonsan, Korea Selatan.

Selain di bidang pariwisata dan promosi produk unggulan, Wali Kota Baek Sung Hyun menyampaikan harapannya agar kerja sama dapat diperluas ke sektor pertanian, teknologi, serta pengembangan inovasi antara kedua pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih telah disambut dengan sangat baik di Jakarta, sebuah kota visi dunia. Kami berharap kerja sama ini terus diperkuat di berbagai sektor,” tandasnya. (B. Karmila)

Artikel Jakarta – Korea Perkuat Kolaborasi, Sambut Persiapan Strawberry Festival 2026 pertama kali tampil pada FWJI News.