Sri Mulyani juga mencantumkan pesan untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadhewa

DEPOKPOS – Sri Mulyani resmi meminta maaf ke publik setelah direshufle Presiden Prabowo Subianto dan menyerahkan jabatan menteri keuangan (menkeu) ke Purbaya Yudhi Sadewa.

Sri Mulyani mengakui ada kekurangan dan kekhilafan selama menjadi menteri keuangan. Melalui akun Instagramnya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maafnya ke masyarakat.

“Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf,” kata Sri Mulyani di akun Instagram @smindrawati, Selasa (9/9).

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua elemen di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menitipkan keuangan negara kepada para mantan anak buahnya di Kemenkeu.

Tak lupa, Sri Mulyani juga mencantumkan pesan untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadhewa. Sri Mulyani mengucapkan selamat kepada suksesornya itu.

“Menjalankan peran sebagai Menteri Keuangan adalah tanggung jawab yang luar biasa penting dan menantang. It’s a long and winding road… Semoga kesuksesan dan kemudahan selalu menyertai langkah Pak Purbaya dalam melaksanakan tanggung jawab ini,” tulis Sri Mulyani.

Di akhir postingan, ia membubuhkan kalimat yang selalu ia ucapkan akhir-akhir ini.

“Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Presiden Prabowo Subianto mengganti sejumlah menteri di kabinetnya. Prabowo menunjuk Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan.

Selain itu, ia juga melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Kepastian kucuran dana untuk bank-bank BUMN itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 28 Agustus 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Beleid itu resmi berlaku mulai 1 September 2025.

“Besaran penggunaan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah),” tulis Pasal 2 ayat (3) beleid yang resmi ditandatangani Sri Mulyani pada Kamis (28/8).

Aturan tersebut terbit sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sri Mulyani berdalih upaya tersebut mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

“Dalam rangka pembiayaan KKMP dan/atau KDMP perlu dilakukan sinergi pendanaan antara pemerintah dan bank,” klaim sang Bendahara Negara dalam Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 63 Tahun 2025.

Momen terbitnya aturan tersebut bertepatan dengan aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta. Pemicunya adalah gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR RI.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bakal mengalokasikan anggaran Rp83 triliun di Himbara sebagai jaminan kredit Kopdes Merah Putih. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di APBN 2026, yakni pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.

Selain menyiapkan dana jaminan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk menopang pembangunan Kopdes Merah Putih melalui Dana Desa. Jumlahnya bahkan tembus Rp60,6 triliun untuk tahun depan.

“Dalam hal ini, Kemenkeu akan meletakkan dana, menaruh dananya di Himbara, dananya berasal dari pemerintah Rp83 triliun. Kami akan letakkan di sana (Himbara) yang nanti dipakai untuk akses para koperasi (Kopdes Merah Putih) tadi untuk meminjam,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Sumber: CNN Indonesia

Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, tampak sekelompok massa masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa sejumlah barang dari kediaman tersebut.

Dari keterangan warga setempat, diketahui aksi penjarahan tersebut seolah telah dikoordinasikan sebelumnya.

Salah seorang warga sekitar Jalan Mandar, Olav, mengaku sempat menemui kelompok penjarah dan berbincang.

“Bukan orang sini, saya sudah tanya, itu rata-rata.” ujar Olav kepada wartawan di Jalan Mandar, Bintaro Sektor III, Tangerang Selatan, Minggu (31/8/2025).

“Yang pertama dari Pamulang, yang kedua itu dari Tangerang sama Depok,” sambung Olav.

Olav menaksir kelompok tersebut berusia 25-35 tahun. Ia juga menyebut rumah Sri Mulyani memang jarang dihuni.

“Ini mah rumahnya emang nggak ada orang, kosong. Cuma ada barang doang, orangnya nggak sempat tinggal di sini,” ungkapnya.

Diketahui, situasi demo massa di Jakarta sekitar semakin tak terkendali, massa mulai menjarah kediaman pejabat publik dari anggota DPR hingga menteri. Penjarahan dilakukan mulai Sabtu siang, malam hari hingga Minggu dinihari (31/8/2025) sekitar pukul 04.00 WIB.

Total sudah lima rumah pejabat yang dijarah mulai anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, rumah Ketua DPR RI Puan Maharani nyaris saja dijarah warga pada pukul 04.00 WIB Minggu.

Selain penjarahan, sejumlah fasiltas umum menjadi korban dan dirusak. Sebanyak tujuh gerbang tol dibakar saat demo di Jakarta pada Jumat 29 Agustus 2025, berakhir ricuh. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas pelayanan jalan tol juga mengalami kerusakan.

Dua halte Transjakarta kembali dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab pada Sabtu pagi (30/8/2025). Peristiwa ini menimpa Halte Bundaran Senayan dan Halte Pemuda Pramuka. Dengan kejadian ini, total sudah tujuh halte menjadi korban pembakaran.

Sebelumnya, lima halte lebih dulu dibakar dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat, 29 Agustus 2025, yaitu Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan BDKI, dan Halte Gerbang Pemuda.

Tak cuma Transjakarta dan gerbang tol, beberapa bagian dari stasiun MRT, khususnya stasiun Istora Mandiri mengalami kerusakan. Hal ini sempat membuat perjalanan MRT tidak berhenti di Stasiun Istora Mandiri.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp599.440,9 Trilyun

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran hampir Rp600 triliun untuk membayar bunga utang tahun depan.

Rencana itu tertuang dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

“Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp599.440,9 miliar,” dikutip dari dokumen Kementerian Keuangan tersebut.

Jumlah bunga utang terdiri dari dua komponen. Pembayaran bunga utang luar negeri Rp60,7 triliun dan pembayaran bunga utang dalam negeri Rp538,7 triliun.

Pembayaran bunga utang meliputi pembayaran kupon atas Surat Berharga Negara (SBN), bunga atas pinjaman, dan biaya lain yang timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang.

Pembayaran bunga utang di RAPBN 2026 naik 8,6 persen dari outlook pembayaran utang pada tahun anggaran 2025. Meski naik, pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Pada 2025, bunga utang tumbuh 13 persen dari realisasi pembayaran bunga utang 2024.

Dokumen itu menjelaskan pembayaran bunga utang diarahkan untuk memenuhi pembayaran bunga utang secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang.

Selain itu, pemerintah mendorong efisiensi bunga utang melalui pengelolaan portofolio yang optimal serta penerbitan utang secara fleksibel dan oportunistis dari sisi size, timing, tenor, mata uang, dan instrumen.

“Mendorong pengembangan dan pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid,” dikutip dari dokumen itu.