Ratusan siswa SMKN 1 Depok dikabarkan gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun ini. Kejadian ini diduga disebabkan oleh keterlambatan pihak sekolah dalam mengunggah data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hanya satu menit.

Padahal, data PDSS sangat penting karena menjadi acuan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kabar mengenai siswa yang tidak dapat mengikuti SNBP ini menyebar luas di Instagram, dan berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 158 siswa terdampak. Pesan-pesan tersebut berasal dari akun-akun yang mengaku sebagai siswa atau orang tua murid SMKN 1 Depok (radardepok.com, Rabu, 05/02/2025).

Keterlambatan dalam pengisian PDSS ternyata juga terjadi di sejumlah sekolah lain. Di Jawa Barat misalnya, terdapat 108 sekolah yang mengalami keterlambatan (detikjabar, 07/02/2025). Keterlambatan ini disebabkan oleh kesalahan administratif yang menimbulkan polemik dan kekhawatiran orang tua siswa. Lebih jauh lagi, hal ini menyoroti pentingnya kesiapan sekolah dalam mengelola data akademik peserta didik.

Sengkarut PDSS bukanlah hal baru; bahkan pada tahun 2023, sebanyak 1.387 sekolah mengalami keterlambatan dalam memfinalisasi PDSS. Masalah ini mencerminkan adanya kelalaian dan kurangnya pengawasan yang ketat dalam proses administratif. Kesalahan administratif, meskipun terkesan sepele, dapat berdampak besar pada masa depan siswa yang telah menunggu kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.

Keterlambatan dalam penuntasan PDSS menunjukkan tantangan besar yang dihadapi institusi pendidikan dalam memenuhi tenggat waktu yang sudah ditentukan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan ini adalah terbatasnya fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai di tingkat sekolah. Banyak sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil atau dengan anggaran terbatas, kesulitan menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk pengisian data secara efisien.

Selain itu, kekurangan tenaga pengelola data yang terlatih juga menjadi hambatan karena pengisian PDSS membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prosedur dan keakuratan data. Gangguan teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil, seringkali menjadi masalah tambahan yang memperlambat proses pengisian data. Ketidaktahuan atau ketidaksiapan pihak sekolah dalam mengelola proses administratif juga berperan besar dalam menciptakan keterlambatan ini.

Diperlukan upaya lebih maksimal dalam meningkatkan kapasitas SDM dan fasilitas sekolah agar mereka dapat mengikuti prosedur administrasi dengan lebih baik, tanpa terbebani oleh kendala teknis maupun sumber daya yang terbatas. Selain itu, kebijakan yang lebih fleksibel dan dukungan dari negara sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Kenyataannya, meskipun banyak sekolah menghadapi kendala dalam penuntasan PDSS, negara tidak memberikan perpanjangan waktu yang memadai atau dukungan konkret untuk mengatasi sengkarut administratif ini. Sebaliknya, kebijakan yang ada cenderung kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, terutama bagi sekolah-sekolah dengan fasilitas terbatas.

Negara tampaknya tidak memberikan pelonggaran waktu atau akses lebih luas bagi sekolah dalam menyelesaikan pengisian data PDSS, yang seharusnya menjadi perhatian utama untuk memastikan siswa di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang adil untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Bahkan, dalam beberapa kasus, keterbatasan fasilitas dan sumber daya di sekolah seakan tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. Alih-alih memberikan solusi fleksibel, negara lebih menekankan pada kepatuhan terhadap tenggat waktu tanpa mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh banyak sekolah.

Kebijakan ini berisiko memperburuk ketidakadilan, di mana siswa dari sekolah-sekolah dengan kendala administratif terpaksa kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melalui jalur SNBP, meskipun mereka memiliki potensi yang baik. Seharusnya, negara hadir dan bertanggung jawab atas hal ini, memberikan solusi yang adil, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan administratif yang bisa dihindari.

Penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan fleksibel dalam menyelesaikan sengkarut PDSS, terutama dalam menetapkan tenggat waktu dan proses verifikasi data yang tidak memberatkan pihak sekolah. Sebagai contoh, fleksibilitas dalam penyesuaian tenggat waktu atau pemberian kesempatan bagi sekolah yang mengalami kendala teknis akan sangat membantu mengurangi potensi kerugian bagi siswa. Oleh karena itu, kebijakan semacam ini harus dirumuskan dengan memperhatikan sisi manusiawi dan keadilan, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan yang seharusnya bisa dihindari dengan prosedur yang lebih sederhana dan transparan.

Islam memandang bahwa prinsip pelayanan administratif yang sederhana, profesional, cepat, dan ditangani oleh ahlinya adalah keniscayaan yang seharusnya diterapkan dalam setiap sistem, termasuk dalam pendidikan. Oleh karena itu, prosedur yang rumit atau ketidakjelasan dalam pengisian data PDSS dapat dihindari dengan memastikan bahwa setiap langkah administratif dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi.

Sistem pendidikan dan administratif yang sesuai dengan ajaran Islam harus mampu mengantisipasi masalah seperti ini dengan menciptakan aturan yang jelas dan mudah dipahami, serta memastikan adanya pengawasan yang efektif. Implementasi sistem seperti ini juga harus berjalan seiring dengan penerapan aturan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Hal ini penting, untuk menciptakan lingkungan yang adil dan mendukung perkembangan potensi setiap individu tanpa terkendala oleh administrasi yang rumit atau tidak adil.