Selain memberi dana Rp 200 juta untuk RW di Jakarta, Ridwan Kamil juga berencana menaikkan insentif untuk RT/RW se-Jakarta dengan nominal setinggi-tingginya. “Program ini hadir agar pembangunan di RW itu bisa dilaksanakan secara demokratis dan maksimal,” kata pria yang akrab disapa Emil itu, saat ditemui di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Emil turut menjanjikan kepada RT dan RW yang totalitas dalam membangun wilayahnya, bakal mendapatkan gaji yang layak dari pemerintah. “RT/RW yang kerja keras luar biasa, kami naikkan nanti penghasilannya setinggi-tingginya,” ujar eks gubernur Jawa Barat itu.

Adapun perihal insentif dan pendanaan itu, bukan diberikan kepada individu pejabat RT/RW. Melainkan bakal disalurkan demi kepentingan wilayah tersebut. Emil sebelumnya juga sudah membeberkan program ini saat deklarasi relawan di Hotel Swiss-Belinn, Kemayoran, Senin, 16 September lalu.

Dia menyebut, anggaran untuk setiap RW bisa menggunakannya demi kelancaran pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Selain itu, dana tersebut juga bisa untuk merealisasikan kegiatan ekonomi di lingkungan RW seperti mendirikan koperasi dan bantuan dana usaha.

“Perlu saya klarifikasi, ini bukan insentif untuk pengurus RW, ya, tapi anggaran untuk pengelolaan lingkungan. Basisnya harus kebijakan,” ucap Emil, sembari menyebut, “Misalnya untuk membeli gerobak sampah, pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan perbaikan jalan di gang-gang.

Berdasarkan hasil undian, berikut adalah daftar nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Jakarta berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan masing-masing calon:

Nomor urut satu (1): Ridwan Kamil-Suswono

Nomor urut dua (2): Dharma-Kun

Nomor urut tiga (3): Pramono-Rano

Pengundian nomor urut tersebut dilakukan langsung oleh masing-masing paslon di gedung KPU Jakarta dengan mengambil bola di fishball yang telah disediakan. Acara pengundian nomor urut berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB.

Adapun urutan pengambilan pengundian nomor urut didasarkan pada waktu kedatangan paslon. Pasangan calon yang terlebih dulu datang ke KPU akan mendapat giliran pertama untuk mengundi, disusul oleh paslon yang tiba setelahnya dan antrean terakhir diberikan oleh paslon yang tiba paling akhir.

Sebagai paslon yang tiba pertama di KPU Jakarta, Pramono-Rano mendapatkan giliran awal untuk mengundi nomor urut. Berdasarkan pantauan Tempo, paslon yang diusung oleh PDIP itu tiba di KPU Jakarta pukul 18.39 WIB.

Setelahnya, paslon Dharma-Kun yang tiba pukul 18.42 WIB menyusul kedatangan Pramono-Rano. Antrian terakhir diberikan kepada Ridwan Kamil-Suswono sebagai paslon yang tiba terakhir dengan waktu kedatangan sekitar pukul 18.44 WIB.

Dalam agenda pengundian nomor itu, para paslon didampingi oleh beberapa tokoh. Pramono Anung-Rano Karno ditemani oleh Cak Lontong dan Mandra.

Sementara itu, paslon Ridwan Kamil-Suswono datang ke kantor KPU Jakarta bersama dengan istrinya, Atalia Prataya dan Mochamad Iriawan alias Irwan Bule.

Untuk paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana, hadir mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari yang tiba sekitar pukul 17.25 WIB.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku menerima segala tanggapan dari pihak manapun. Baginya, seluruh pendapat perlu dihargai sebagai keindahan demokrasi.

“Nggak ada masalah. Saya ke sana kan sebagai undangan. Kalau ditolak kan saya nggak akan berdiri di podium. Bahwa di sana ada pendukung juga, itulah indahnya demokrasi,” kata Ridwan yang akrab disapa Bang Emil saat dijumpai di Jakarta, Kamis.

Menurut Ridwan, ekspresi dapat disampaikan dengan berbagai cara. Entah itu dengan mengacungkan ibu jari, berteriak, membuat spanduk dan lain sebagainya.

Sehingga, bagi dirinya yang sudah dua kali menjalani pilkada, hal tersebut sudah biasa dia hadapi.

“Saya sudah mengalami dua kali pilkada mirip-mirip. Jadi saya nggak gimana-gimana. Diterima dengan lapang dada, terima kasih atas ekspresinya,” kata Ridwan.

Tak hanya itu, terkait penolakan dukungan dari Jakmania, Ridwan juga menegaskan bahwa sudah berkali-kali menyatakan akan mencintai grup tersebut apabila terpilih menjadi gubernur Jakarta kelak.

Namun, lanjut Ridwan, apabila pihak Jakmania belum menerima, dia pun memahami hal tersebut. Dia mengatakan, sebagai orang baru, saat ini dia sedang fokus untuk mempelajari tentang Jakarta.

“Poinnya, jika ada kesempatan pasti saya lakukan (bertemu Jakmania). Bukan dijadikan spesial. Semua yang saya datangi adalah sumber pembelajaran sebagai calon gubernur. Sebagai orang baru saya tahu diri. Pengetahuan masih minim sehingga diperbanyak silaturahmi untuk mengetahui apa sih harapan aspirasi masyarakat,” kata Ridwan.

Kang Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil – menyampaikan langsung usulan itu kepada Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin saat rapat terbatas via video conference dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (7/4/20).

Ikut dalam rapat terbatas jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.

Menurut Kang Emil, PSBB yang sudah diberlakukan di DKI Jakarta perlu juga mencakup semua wilayah di Bodebek dikarenakan 70 persen persebaran COVID-19 secara nasional berada di kawasan Jabodetabek. Untuk itu, Kang Emil mengusulkan namanya bukan Klaster DKI Jakarta tapi Klaster Jabodetabek.

“Hampir 70 persebaran persebaran COVID-19 ada di Jabodetabek. Ini mengindikasikan semua terpusat di klaster itu. Maka usul saya tetapkan saja apa yang sudah ditetapkan di DKI Jakarta kepada Kota – Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok,” katanya.

Menurutnya, kasus positif yang banyak di kawasan Jabodetabek ditambah Bandung Raya menguatkan indikasi bahwa pola persebaran COVID-19 bersifat urbanitas.

“Semakin ke kota semakin banyak, semakin kabupaten semakin sedikit kasusnya,” sebut Kang Emil.

Kang Emil berpendapat, bila hanya DKI Jakarta saja yang menerapkan PSBB hasilnya tidak akan signifikan karena mobilisasi warga dari kawasan Bodebek ke Jakarta terbilang tinggi. Lagi pula jika nomenklaturnya klaster, maka tidak bisa lagi berpikir tentang wilayah administrasi pemerintahan.

“Kita tidak bisa lagi berpikir administrasi kewilayahan. Saya mengusulkan Kementerian Kesehatan mengambil inisiatif bersama Kepala Gugus Tugas, bahwa keputusan PSBB jangan satu wilayah saja kalau urusannya di klaster Jabodetabek. Tetapkan oleh Gugus Tugas yang kemudian diusulkan ke Presiden, bahwa PSBB-nya semua disamakan oleh sebuah radius kepadatan,” usulnya.

Konsekuensinya, kata Kang Emil, tidak ada lagi mobilisasi manusia antarwilayah di Jabodetabek, terkecuali pergerakan untuk urusan distribusi kebutuhan hidup rakyat.

“Kalau itu dijadikan keputusan hari ini atau besok maka semuanya serempak tidak ada lagi pergerakan di wilayah Jabodetabek,” tambah Kang Emil.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin pun menyadari kawasan Jabodetabek merupakan episentrum penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa. Karenanya perlu langkah strategis untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran virus.

“Saya sudah punya gambaran dan laporan dari Gubernur Jabar di antaranya mengenai pentingnya ada koordinasi antar tiga Gubernur dalam membatasi pergerakan antar wilayah di Jabodetabek dan mengajukan permenkes tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” kata Wapres.

Menurut Ma’ruf, apabila PSBB Klaster Jabodetabek seperti usulan Gubernur Jabar Ridwan Kamil jadi ditetapkan, maka Wapres meminta penguatan koordinasi antara tiga gubernur yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Gubernur Banten. “Karena itu penting adanya koordinasi antargubernur dalam implementasi PSBB tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI yang juga juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menuturkan, permasalahan utama COVID-19 adalah pembawa penyakit, yaitu mobilisasi manusia. Oleh karena perlu dilakukan pembatasan pergerakan dan aktivitas sosial.

“Jadi basis kita berpikir sebenarnya adalah pembawa penyakit yaitu manusia. Maka kita harus melakukan pembatasan pergerakan manusia,” ucap Achmad Yurianto yang akrab disapa Yuri.

Yuri sependapat dengan usulan Gubernur Jawa Ridwan Kamil untuk menjadikan kawasan Jabodetabek sebagai satu klaster PSSB. Pergerakan manusia tidak dapat dibatasi wilayah administrasi pemerintah.

“Jabodetabek harus dijadikan satu klaster yang kemudian dikelola dengan pendekatan basis epidemologi, sehingga penanganannya sama. Ini yang menjadi penting,” tegasnya.

Yuri melihat pergerakan dari wilayah penyangga ke Ibu Kota Negara cukup tinggi. Institusi perkantoran belum kompak menerapkan sistem kerja dari rumah. “Kami melihat masih belum semua institusi atau perkantoran yang menetapkan work from home. Ini yang menjadi masalah,” jelasnya.

Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Daud Achmad berharap, PSSB Klaster Jabodetabek segera diberlakukan. Pemda Provinsi Jawa Barat segera mengirimkan surat pengajuan PSSB untuk wilayah Bodebek kepada Kementerian Kesehatan.

“Jadi secara keputusan memang belum final tapi sudah disepakati akan ada Klaster Jabodetabek. Besok pagi surat pengajuannya akan dikirim ke Kemenkes, mudah-mudahan ada keputusan secepatnya,” harap Daud. []