Proses pelaksanaan PPDB Jabar 2024 berlangsung 2 tahap. Pendaftaran tahap I pada 3-7 Juni 2024 sedangkan tahap II pada 24-28 Juni 2024.

Berikut cara cek link pengumuman PPDB Jabar Tahap I dan perlu caranya jika server mengalami eror atau down.

Jadwal pengumuman PPDB Jabar 2024 Tahap I akan diumumkan pada 19 Juni 2024 melalui website resminya, ppdb.jabarprov.go.id.

Siswa yang dinyatakan lolos wajib melakukan daftar ulang dengan rentang waktu 20-21 Juni 2024.

Bagi siswa yang dinyatakan tidak lolos dapat mengikuti PPDB Jabar 2024 tahap II Jalur Prestasi pada 24-28 Juni 2024 mendatang.

Link Pengumuman PPDB Jabar 2024 SMA/SMK Tahap I melalui laman resmi PPDB Provinsi Jawa Barat yakni ppdb.jabarprov.go.id:

1. Buka website resmi di link berikut ini https://ppdb.jabarprov.go.id/wilayah_ppdb/cadisdik.
2. Pilih kota atau kabupaten sesuai dengan wilayah pendaftaran sekolah
3. Kemudian klik “Hasil Seleksi”
4. Setelah itu pilih sekolah SMA/SMK
5. Isi kota dan jenis sekolah (negeri ataupun swasta)
6. Pilih sekolah tujuan dengan klik “Lihat”
7. Masukan nomor pendaftar
8. Pilih jalur penerimaan
9. Selanjutnya peserta dapat melihat hasil seleksi PPDB Jabar 2024 sesuai jalur yang diikuti.

Berikut cara atasi jika server PPDB Jabar 2024 alami eror atau down:

1. Bersihkan riwayat pelacakan, cache, dan cookies
2. Gunakan koneksi internet yang cukup stabil
3. Gunakan koneksi internet yang menyediakan space bandwith cukup sehingga dalam pengiriman file atau berkas tidak mengalami kendala.
4. Gunakan waktu di jam-jam tak sibuk seperti tengah malam.

Jika masih ditemukan kendala dalam server PPDB Jabar, siswa dapat menghubungi hotline PPDB Jabar di 082129243191.

Adapun jadwal PPDB Jabar 2024 SMA/SMK Tahap II yang dibuka pada 24-28 Juni 2024 yakni:

1. Pendaftaran PPDB Jabar 2024 Tahap II pada 24-28 Juni 2024.
2. Masa sanggah verifikasi: 24-28 Juni 2024
3. Tes minat dan bakat, program bidang keahlian (SMK) dan Uji Kompetensi Prestasi Kejuaraan (SMA) bagi yang melaksanakan pada 1-2 Juli 2024
4. Rapat Dewan Guru Penetapan Hasil Seleksi PPDB Tahap II pada 3-4 Juli 2024
5. Pengumuman PPDB Tahap II pada 5 Juli 2024
6. Daftar ulang PPDB Tahap II pada 8-9 Juli 2024
7. Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS): pada 15-17 Juli 2024
8. Tahun ajaran baru 2024/2025 pada 15 Juli 2024.

PPDB sistem zonasi di Kota Bogor beberapa waktu lalu menimbulkan banyak polemik

BOGOR – Polresta Bogor menangkap dan menetapkan lima tersangka dalam kasus kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi di Kota Bogor. Kelima tersangka melakukan modus operandinya masing-masing dan meraup keuntungan jutaan rupiah.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengungkapkan lima tersangka berinisial SR, AS, MR, BS, dan MS beraksi menjelang PPDB zonasi pada Juli 2023. Modus yang dilakukan antara lain membuat alamat fiktif di Kartu Keluarga (KK), memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, dan sebagainya.

Ia menyebut, tersangka SR telah memalsukan KK sebanyak sembilan kali, AS empat kali, MR 40 kali, BS 50 kali, dan RS tujuh kali. Dalam pemeriksaan, tersangka SR membantu orang tua siswa sebanyak sembilan kali dengan meminta bayaran sebesar Rp 13,5 juta per orang.

Tersangka AS dan MR membuat KK yang beralamatkan fiktif di SDN Polisi 4 Kota Bogor dan Masjid At Taqwa. Mereka menerima uang sebesar Rp 300 ribu per orang yang ingin nama anaknya dimasukkan ke alamat KK tersebut.

Kemudian, tersangka BS telah melayani 50 orang yang ingin dibantu untuk didaftarkan ke PPDB zonasi secara daring dengan tarif berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta per orang. Selanjutnya, tersangka RS berperan membuat KK palsu dengan mengubah tanggal dikeluarkan dan tanda tangan kepala Disdukcapil Kota Bogor dalam bentuk PDF. Mereka mengunggah KK palsu ini ke dalam aplikasi PPDB daring dengan tarif sebesar Rp 7 juta per orang.

“(Nominalnya) dikalikan saja. Untuk tersangka SR sebesar Rp 13 juta dikali 9, BS Rp 3 juta dikali 50, AS Rp 300 ribu dikali 4, MR Rp 300 ribu dikali 40, RS Rp 7 juta dikali 7. Ini baru yang ngaku, yang nggak diakui pasti lebih dari itu,” kata Bismo, Jumat (29/9/2023).

Untuk sementara, kata Bismo, para orang tua murid yang menggunakan jasa para tersangka hanya menjadi saksi. Sedangkan jeratan hukum hanya diterapkan kepada para pelaku yang terancam hukuman pidana tujuh tahun penjara.

“Untuk para tersangka kita kenakan Pasal 263 juncto 266 KUHP, yaitu secara bersama-sama menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau membuat surat palsu, yang dimaksud Pasal 266 KUHP juncto Pasal 55 KUHP subsider 263 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman 7 tahun penjara,” jelasnya.

Diketahui, PPDB sistem zonasi di Kota Bogor beberapa waktu lalu menimbulkan banyak polemik. Wali Kota Bogor Bima Arya pun melakukan sidak terhadap alamat peserta dan ditemukan banyak data peserta PPDB yang tidak sesuai dengan domisili.

Sempat dibentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan terhadap seluruh aduan yang masuk. Hal itu untuk mencegah kecurangan atau manipulasi data yang dilampirkan peserta.

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor pun memutuskan untuk memperketat proses perpindahan kependudukan pada layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor. Polresta Bogor Kota juga menerima sejumlah laporan yang mengadukan dugaan kecurangan dalam PPDB zonasi. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota pun melakukan penyelidikan dan pendalaman.