Edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian Polisi Bersama Masyarakat demi untuk meningkatkan kesadaran para pengemudi pentingnya mematuhi ketentuan batas muatan kendaraan overload dan over dimensi.

Pengemudi diingatkan agar memastikan barang yang diangkut sesuai dengan kapasitas kendaraan dan ketentuan yang berlaku.

Yang dapat memengaruhi kestabilan kendaraan,, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Selain membahayakan pengemudi, kondisi tersebut juga dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kompol Darmawati,SE,SH,MH menekankan bahwa.” keselamatan harus menjadi prioritas utama bagi setiap pengemudi, “khususnya sopir truk dan kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan raya terutama di jalan tol.

Dalam memberikan arahan, petugas selalu bersama masyarakat mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan komunikatif dan adaptif agar pesan keselamatan dapat dipahami serta diterapkan oleh para pengemudi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di jalan raya

Melalui kegiatan edukasi Polisi Bersama Masyarakat tersebut, para sopir diharapkan semakin memahami pentingnya memeriksa kapasitas muatan sebelum melakukan perjalanan, memastikan kondisi kendaraan laik jalan, serta mematuhi peraturan lalu lintas.

Upaya ini adalah Polisi Bersama Masyarakat, yang mengedepankan pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan edukasi demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Kompol Darmawati,SE,SH,MH,. bersama jajaran Induk PJR BSD Korlantas Polri diharapkan terus mendorong tumbuhnya kesadaran berlalu lintas di kalangan pengemudi kendaraan angkutan.

Dengan kepatuhan terhadap batas muatan dan peraturan yang berlaku, risiko kecelakaan dapat ditekan sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman.

Sahabat Masyarakat di Jalan Raya. “Polisi Bersama Masyarakat untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas.”ujarnya.

Hingga Selasa, sebanyak 18 korban meninggal dunia telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, sembilan korban telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, sedangkan sembilan korban lainnya masih dalam proses identifikasi.

“Setiap korban yang ditemukan, dilakukan proses identifikasi dengan mengacu pada data antemortem dan post mortem. Setelah identitas korban dipastikan, korban segera diserahkan kepada keluarga,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, guna mendukung proses identifikasi, Polri melakukan pengumpulan data antemortem dari keluarga korban serta pengambilan sampel DNA untuk digunakan sebagai data pembanding.

Pemeriksaan dapat meliputi rekam medis, sidik jari, gigi, properti, serta pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

Sebelumnya, Biddokkes Polda Jawa Barat mengambil sampel DNA dari keluarga korban untuk kemudian dikirimkan ke Pusdokkes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Tim DVI Polda Kalimantan Selatan bersama Pusdokkes Polri dan Inafis terus melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang telah dievakuasi.

Ia menegaskan bahwa proses identifikasi akan dilakukan secara cermat untuk memastikan kepastian identitas sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga.

“Data antemortem yang dikumpulkan dari keluarga menjadi bagian penting dalam proses rekonsiliasi. Polri terus memastikan setiap data diperiksa dan dicocokkan secara cermat sehingga identitas korban dapat dipastikan sebelum diserahkan kepada keluarga,” katanya.

Basarnas menyatakan bahwa hingga Selasa pukul 11.30 WITA, sebanyak 126 korban telah ditemukan yang terdiri dari 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Sementara itu, 117 korban masih dalam proses pencarian dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8.

Nilai US$17.400 jika dikonversi dalam rupiah saat ini mencapai sekitar Rp297 juta.

“Tim gabungan KPK dengan Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan sejumlah 4 orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (10/4).

Budi mengatakan para terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat.

“Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang sejumlah US$17.400,” imbuhnya.

Budi menuturkan, dalam modusnya, oknum tersebut mengaku sebagai utusan dari pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada Anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya.

“Selanjutnya para pihak yang diamankan langsung dibawa ke PMJ Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.

KPK lantas memberi imbauan kepada seluruh jajaran di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta berbagai unsur masyarakat lainnya, agar selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPK dan melakukan tindakan-tindakan kriminal, penipuan, pemerasan, ataupun yang mengaku dapat melakukan pengaturan perkara di KPK.

KPK mengajak masyarakat yang mengetahui adanya modus-modus tersebut agar segera melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH) setempat atau kepada KPK melalui call center 198 agar bisa segera ditindaklanjuti.

Budi menjelaskan dalam menjalankan setiap penugasan, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK.

Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apa pun, sehingga tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa ‘mengurus’ suatu perkara yang ditangani oleh KPK.

KPK, lanjut Budi, tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK.

KPK juga tidak pernah menerbitkan ataupun bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK.

Budi menambahkan KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah. Situs resmi yang dikelola oleh KP dapat diakses di www.kpk.go.id.

“Perangkat sosialisasi antikorupsi baik berupa buku, poster, maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK dan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pun dilakukan secara cuma-cuma atau gratis,” ucap Budi.

“Demikian halnya seluruh pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis,” pungkasnya.

“Kami hadir untuk melayani masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan cara humanis, profesional, dan sesuai aturan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E P Hutagalung di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, seribuan personel tersebut merupakan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, dan Polsek jajaran.

Ia memastikan pengamanan dilakukan dengan prinsip melayani masyarakat dan menghormati hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Ada 1.031 personel gabungan untuk melayani aksi unjuk rasa,” ujarnya.

Melalui akun instagram resmi BEMUI_Official, BEM UI menggelar aksi solidaritas untuk aktivis KontraS Andrie Yunus yang menjadi korban serangan penyiraman air keras.

Dalam seruannya, BEM UI menyatakan bahwa Andrie Yunus bersama koalisi masyarakat sipil sedang mengajukan Gugatan Judicial Review UU TNI, terutama terhadap Pasal 47.

Untuk itu, BEM UI siap mengawal gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan menggelar aksi unjuk rasa di Pintu Belakang Mahkamah Konstitusi.