Untuk Kota Depok sendiri, pelantikan diperkirakan akan digelar di Bogor

DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengonfirmasi bahwa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah hampir selesai.

Anggota KPU Depok Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM), Achmad Firdaus, menyampaikan bahwa proses kini memasuki tahap akhir, yakni penetapan.

Namun, penetapan ini masih menunggu hasil penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemarin kita sudah ke MK untuk pembacaan gugatan. Gugatan tersebut kemudian dicabut, tapi karena sudah terregistrasi, prosesnya tetap dilanjutkan. Sidang pencabutan perkara di MK akan digelar sekitar tanggal 17 Januari,” ujar Achmad Firdaus, Rabu (15/01/25).

Setelah proses di MK rampung, KPU akan melengkapi dokumen-dokumen administrasi sebagai bagian akhir dari tugas mereka dalam Pilkada.

Terkait pelantikan, Achmad Firdaus menyebutkan bahwa proses ini bukan lagi kewenangan KPU, melainkan berada di ranah DPRD.

Meski begitu, ia menyampaikan informasi bahwa pelantikan kepala daerah kemungkinan besar akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 mendatang.

“Pelantikan awalnya dijadwalkan pada 10 Februari. Namun, karena banyak daerah yang masih berperkara, ada wacana dari Komisi II DPR RI untuk menunda pelantikan hingga Maret agar semua pelantikan dilakukan serentak. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah,” jelas Firdaus.

Ia juga menambahkan bahwa pelantikan kemungkinan besar akan dilakukan secara terpisah berdasarkan wilayah provinsi.

Untuk Kota Depok sendiri, pelantikan diperkirakan akan digelar di Bogor.

Melihat ke depan, Achmad Firdaus menjelaskan bahwa KPU RI tengah mengusulkan program peningkatan partisipasi masyarakat sebagai fokus utama di tahun 2025.

Meski demikian, rencana ini masih sebatas wacana dan akan diputuskan pada bulan Agustus mendatang.

“Sosialisasi akan menjadi prioritas, tetapi ini belum final karena perencanaan Pilkada 2027 juga sudah mulai dipersiapkan,” katanya.

Sebagai bagian dari tahapan pasca-Pemilu, KPU Depok akan menggelar evaluasi di pertengahan atau akhir Januari.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kinerja dan pelaksanaan Pilkada guna memperbaiki proses ke depannya.

“KPU Depok kini menunggu tahapan penetapan dan undangan resmi dari DPRD untuk pelantikan. Tahapan akhir ini diharapkan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintahan baru segera bisa dilantik dan mulai bekerja,” tutupnya.

“PSU kan punya prosedur, saya rasa sesuai dengan peraturan, kalau memang memenuhi unsur, kami menerima rekomendasi Bawaslu,” kata Wahyu usai menghadiri pembukaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 pada tingkat Jakarta Pusat, Rabu.

Sebelumnya tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono menginginkan adanya PSU.

Wahyu menjelaskan, PSU bisa dilaksanakan jika memang ada alasan yang kuat, seperti adanya temuan satu pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama.

Lalu, adanya bencana alam atau force majeur yang menyebabkan pemungutan suara terkendala, dan adanya kerusakan surat suara.

Sehingga, PSU tidak bisa dilakukan jika alasannya ada warga yang mengaku tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara atau formulir C6.

PSU juga tidak bisa dilakukan jika ada salah satu atau beberapa saksi dari pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi.

“Tidak ada unsur di dalamnya itu, misalnya tidak dibagikan pemberitahuan. Jadi tidak bisa juga PSU kan tidak ada syaratnya,” ucap Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyebut pihaknya juga tidak masalah menerima adanya keluhan atas pelayanan yang sudah dilakukan KPU DKI Jakarta. Menurut Wahyu, setiap lembaga pelayanan pastinya memiliki kekurangan.

“Siapapun yang keberatan dengan layanan kami, atau tidak puas layanan kami, saya rasa ada prosedurnya, yang pasti kami akan mempersiapkannya apapun,” ujar Wahyu.

Menyikapi Tim Hukum RIDO yang juga berencana melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Wahyu juga menyatakan pihaknya siap dilaporkan. Bagi Wahyu, yang terpenting pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada.

“KPU terima apa saja, mau dilaporkan ke DKPP kami siap juga, dilaporkan ke mana saja kami siap, yang penting kami yakin sudah menjalankan sesuai peraturan yang ada,” tegas Wahyu.

Sebelumnya, Tim Hukum RIDO menilai KPU Jakarta telah melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu, khususnya pasal 15 yang mengharuskan KPU bertindak profesional.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah di Jakarta, Kamis, menyebutkan, hasil ini terungkap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta tingkat Kota Jakarta Pusat pada Rabu (4/12) hingga Kamis ini.

“Kita telah menyelesaikan rekapitulasi delapan kecamatan di tingkat kota administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya kita akan memasuki tahapan selanjutnya agenda pencermatan,” kata Efni.

Saksi dari tiga pasangan calon (paslon) yang bertarung yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno hadir dalam pleno ini

Berikut hasil rekapitulasi tingkat kota Jakarta Pusat di delapan kecamatan:

1. Kecamatan Kemayoran

DPT: 186.935

Pengguna Hak Suara: 107.200

Suara Sah: 98.568

Suara Tidak Sah: 8.632

RK-Suswono: 36.885

Dharma-Kun: 10.486

Pram-Rano: 51.197

2. Kecamatan Menteng

DPT: 65.534

Pengguna Hak Suara: 37.826

Suara Sah: 33.841

Suara Tidak Sah: 3.985

RK-Suswono: 12.726

Dharma-Kun: 3.213

Pram-Rano: 17.902

3. Kecamatan Senen

DPT: 98.702

Pengguna Hak Suara: 49.328

Suara Sah: 44.908

Suara Tidak Sah: 4.420

RK-Suswono: 15.793

Dharma-Kun: 4.973

Pram-Rano: 24.142

Baca juga: Tim Pramono-Rano dukung penegakan hukum di TPS Pinang Ranti

4. Kecamatan Sawah Besar

DPT: 95.756

Pengguna Hak Suara: 50.721

Suara Sah: 47.949

Suara Tidak Sah: 2.772

RK-Suswono: 14.944

Dharma-Kun: 5.977

Pram-Rano: 27.028

5. Kecamatan Johar Baru

DPT: 101.504

Pengguna Hak Suara: 69.013

Suara Sah: 55.393

Suara Tidak Sah: 5.520

RK-Suswono: 22.316

Dharma-Kun: 6.045

Pram-Rano: 27.032

6. Kecamatan Cempaka Putih

DPT: 76.984

Pengguna Hak Suara: 45.923

Suara Sah: 42.015

Suara Tidak Sah: 3.908

RK-Suswono: 15.627

Dharma-Kun: 4.523

Pram-Rano: 21.865

7. Kecamatan Gambir

DPT: 70.999

Pengguna Hak Suara: 37.345

Suara Sah: 34.638

Suara Tidak Sah: 2.707

RK-Suswono: 11.241

Dharma-Kun: 3.951

Pram-Rano: 19.446

8. Kecamatan Tanah Abang

DPT: 125.137

Pengguna Hak Suara: 66.293

Suara Sah: 60.160

Suara Tidak Sah: 6.133

RK-Suswono: 22.703

Dharma-Kun: 5.697

Pram-Rano: 31.760

Mandra merupakan salah satu artis yang menjadi ikon di sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”

JAKARTA – Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta 2024 dari PDIP, Rano Karno, diantar oleh Mandra sahabatnya menuju KPU Daerah Jakarta untuk pengundian nomor urut paslon Pilgub Jakarta 2024.

Mandra merupakan salah satu artis yang menjadi ikon di sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”.

“Kita bawa kenek sekarang. Bandar ikan kita, bawa ini bandar ikan. Sama saya bawa anak saya ini si Rey Bong si doel kecil. Insya Allah mudah-mudahan lancar semua,” kata Rano berkelakar di Hotel Acacia, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menyebut bahwa Mandra selalu mengantarnya setiap dirinya maju sebagai calon di Pilkada.

Menggunakan kemeja putih, Pramono dan Rano Karno didampingi oleh sejumlah tokoh dalam agenda pengundian nomor urut ini.

Adapun nama-nama pihak yang datang mendampingi bakal gubernur Jakarta diantaranya adalah Cak Lontong, Mandra, dan seorang aktor pemeran film Si Doel.

Berdasarkan jadwalnya, Pramono dan Rano berangkat dari The Acacia Hotel di kawasan Jakarta Pusat. Paslon yang diusung oleh PDIP dan Partai Hanura itu datang menggunakan oplet.

KPU Jakarta akan melaksanakan agenda pengundian nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

“Yang pasti tadi kami sudah menetapkan tiga pasangan calon yang besok diikuti oleh pengambilan nomor urut ya. Ini lokasi pengambilan nomor urut di sini,” kata Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta pada Ahad, 22 September 2024.

Pengundian nomor urut tersebut dilakukan langsung oleh masing-masing paslon di gedung KPU Jakarta dengan mengambil bola di fishball yang telah disediakan. Acara pengundian nomor urut berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku menerima segala tanggapan dari pihak manapun. Baginya, seluruh pendapat perlu dihargai sebagai keindahan demokrasi.

“Nggak ada masalah. Saya ke sana kan sebagai undangan. Kalau ditolak kan saya nggak akan berdiri di podium. Bahwa di sana ada pendukung juga, itulah indahnya demokrasi,” kata Ridwan yang akrab disapa Bang Emil saat dijumpai di Jakarta, Kamis.

Menurut Ridwan, ekspresi dapat disampaikan dengan berbagai cara. Entah itu dengan mengacungkan ibu jari, berteriak, membuat spanduk dan lain sebagainya.

Sehingga, bagi dirinya yang sudah dua kali menjalani pilkada, hal tersebut sudah biasa dia hadapi.

“Saya sudah mengalami dua kali pilkada mirip-mirip. Jadi saya nggak gimana-gimana. Diterima dengan lapang dada, terima kasih atas ekspresinya,” kata Ridwan.

Tak hanya itu, terkait penolakan dukungan dari Jakmania, Ridwan juga menegaskan bahwa sudah berkali-kali menyatakan akan mencintai grup tersebut apabila terpilih menjadi gubernur Jakarta kelak.

Namun, lanjut Ridwan, apabila pihak Jakmania belum menerima, dia pun memahami hal tersebut. Dia mengatakan, sebagai orang baru, saat ini dia sedang fokus untuk mempelajari tentang Jakarta.

“Poinnya, jika ada kesempatan pasti saya lakukan (bertemu Jakmania). Bukan dijadikan spesial. Semua yang saya datangi adalah sumber pembelajaran sebagai calon gubernur. Sebagai orang baru saya tahu diri. Pengetahuan masih minim sehingga diperbanyak silaturahmi untuk mengetahui apa sih harapan aspirasi masyarakat,” kata Ridwan.

Nama-nama yang diusulkan diantaranya adalah KH. Luthfi Hakim, MA, DR.H.Marullah Matali, H. Zainuddin MH,SE,  Prof. Dr. H. Dailami Firdaus dan  Moh. Ihsan, SH.

JAKARTA – Pimpinan dan pengurus Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982 mengadakan sebuah Konfrensi Pers dengan tema “Suku Betawi Menyongsong Sukses Pilkada 2024 di Jakarta” bertempat di Hotel Tavia Heritage, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut, mereka mengumumkan nama-nama yang akan diusulkan kepada para pimpinan partai politik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.(7/07/2024).

Nama-nama yang diusulkan diantaranya adalah KH. Luthfi Hakim, MA, DR.H.Marullah Matali, H. Zainuddin MH,SE,  Prof. Dr. H. Dailami Firdaus dan  Moh. Ihsan, SH.

Usulan ini lahir dari hasil konsultasi dengan para sesepuh dan tokoh adat dalam rangka menyongsong sukses pilkada 2024. Mereka menekankan bahwa usulan tersebut harus dipandang demi keberlanjutan peradaban Betawi yang telah ada turun-temurun sejak 3.000 tahun lalu.

Suku Betawi, yang merupakan salah satu suku asli Nusantara dengan jumlah sekitar 7 juta jiwa, kini berada pada urutan keenam dari 1.340 suku di Indonesia. Di Jakarta sendiri, suku Betawi menempati urutan kedua dengan jumlah sekitar 3 juta jiwa atau 27% dari total populasi ibu kota.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, suara suku Betawi memiliki peran yang sangat menentukan dalam pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini menjadi semakin relevan setelah disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang menegaskan kedudukan suku Betawi sebagai Putra Asli Daerah dan menempatkan budaya Betawi sebagai prioritas bersama suku-suku lain yang tinggal di Jakarta.

Dengan kedudukan tersebut, suku Betawi kini memiliki hak untuk mendapat ruang dan pelibatan langsung dalam spektrum politik dan pemerintahan. Semangat “Vox Betawi Vox Dei, No Betawi No Party” menjadi seruan utama dalam upaya ini, menegaskan bahwa suara Betawi adalah suara Tuhan dan tanpa Betawi, tidak ada pesta demokrasi.

Melalui usulan ini, suku Betawi berharap dapat berperan lebih dalam menentukan arah masa depan Jakarta, serta memastikan budaya dan nilai-nilai Betawi tetap terjaga dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan di ibu kota.