Ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengenai wilayah Palestina yang diduduki, Navi Pillay, menyampaikan pengumuman itu pada hari ini, Selasa (16/9).

“Kami telah mengidentifikasi presiden [Isaac Herzog], Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu dan mantan menteri pertahanan [Yoav Gallant] berdasarkan pernyataan dan perintah yang mereka berikan,” kata Pillay ke Al Jazeera.

“Karena ketiga individu ini adalah agen negara, menurut hukum, negaralah yang bertanggung jawab. Jadi, kami katakan negara Israel-lah yang telah melakukan genosida,” imbuh dia.

Menurut laporan itu Komisi menemukan selain pernyataan pejabat Israel, ada bukti tidak langsung yang mengarah pada niat untuk genosida.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel menolak keras dan membantah laporan tersebut.

“Israel dengan tegas menolak laporan yang menyimpang dan salah ini dan menyerukan penghapusan segera Komisi Penyelidikan ini,” demikian pernyataan Kemlu Israel, dikutip AFP.

Israel telah meluncurkan agresi brutal ke Palestina sejak Oktober 2023. Sejak saat itu, mereka menggempur habis-habisan warga dan objek sipil.

Israel juga telah membatasi bahkan memblokir bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza di tengah agresi sehingga membuat warga berada dalam krisis pangan.

Korban Genosida Israel di Gaza

Israel telah meluncurkan agresi brutal ke Palestina sejak Oktober 2023. Sejak saat itu, mereka menggempur habis-habisan warga dan objek sipil.

Israel juga telah membatasi bahkan memblokir bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza di tengah agresi sehingga membuat warga berada dalam krisis pangan.

Imbas agresi Israel, lebih dari 64.000 warga di Palestina tewas dan jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi.

Namun , pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese pada Senin, mengungkap  680.000 warga di Palestina tewas dan jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi.

“Tujuh ratus sepuluh – ini adalah jumlah hari yang penuh kengerian yang dialami rakyat Gaza. Enam puluh lima ribu adalah jumlah warga Palestina yang dipastikan tewas, di mana 75 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sebenarnya, kita akan mulai berpikir dengan angka 680.000, lantaran angka ini diklaim sejumlah akademisi dan ilmuwan sebagai jumlah korban tewas sesungguhnya di Gaza,” kata Albanese saat konferensi pers.

Jumlah itu diperkuat oleh banyak sumber, di antaranya majalah Lancet, dokumen militer Israel yang bocor dan perkiraan jumlah korban tewas akibat pemboman dan penghancuran bangunan, katanya.

Jumlah itu diperkuat oleh banyak sumber

DEPOKPOS – Warga sipil yang tewas di Jalur Gaza diperkirakan mencapai 680.000 orang, dengan sekitar 75 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, ungkap pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese pada Senin.

“Tujuh ratus sepuluh – ini adalah jumlah hari yang penuh kengerian yang dialami rakyat Gaza. Enam puluh lima ribu adalah jumlah warga Palestina yang dipastikan tewas, di mana 75 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sebenarnya, kita akan mulai berpikir dengan angka 680.000, lantaran angka ini diklaim sejumlah akademisi dan ilmuwan sebagai jumlah korban tewas sesungguhnya di Gaza,” kata Albanese saat konferensi pers.

Jumlah itu diperkuat oleh banyak sumber, di antaranya majalah Lancet, dokumen militer Israel yang bocor dan perkiraan jumlah korban tewas akibat pemboman dan penghancuran bangunan, katanya.

Albanese juga mengatakan bahwa angka resmi itu merupakan perkiraan yang sangat rendah.

Negara-negara yang tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Israel sendiri melanggar hukum internasional, ucapnya.

Pada September, sebagai bagian dari ekspansi operasi militer di Kota Gaza, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mulai menyerang gedung-gedung tinggi di kota tersebut yang menurut militer digunakan kelompok pejuang Palestina.

Juru bicara IDF, Effie Defrin, pada awal September mengatakan bahwa pihaknya telah menguasai 40 persen wilayah Kota Gaza dan akan memperluas operasi militer dalam beberapa hari mendatang.

Resolusi yang disahkan pada Jumat (12/9) itu juga berarti mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Menurut keterangan resmi, resolusi ini didukung oleh 142 negara. Resolusi Majelis Umum PBB ini sekaligus mendukung Deklarasi New York terkait solusi dua negara.

“Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mendukung Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara,” tulis akun X @UN_News_Centre, Jumat (12/9).

Namun, selain 142 negara yang mendukung, ada 10 negara yang menolak resolusi ini dan terdapat 12 negara lainnya yang memilih abstain. Israel menjadi salah satu dari 10 negara yang menolak resolusi ini.

Negeri Zionis itu menolak resolusi dengan klaim deklarasi ini hanya menguntungkan Hamas. Selain itu, Amerika Serikat yang masih menjadi sekutu Israel juga turut menolak resolusi tersebut.

Beberapa negara lain yang menolak resolusi ini datang dari regional Amerika Selatan, seperti Argentina dan Paraguay. Hungaria menjadi satu-satunya negara Eropa yang menolak pengakuan negara Palestina merdeka di Majelis Umum PBB.

Kemudian, ada negara tetangga Indonesia, Papua Nugini, yang ikut menolak resolusi tersebut. Empat negara lain yang menolak juga berasal dari Oseania, seperti Micronesia, Palau, Tonga, dan Nauru.

Sementara itu, resolusi di Majelis Umum PBB ini disahkan beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan pembentukan negara Palestina.

Resolusi tersebut mengusulkan Otoritas Palestina (PA) untuk memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina, dengan pembentukan komite administratif transisi segera setelah gencatan senjata di Gaza.

Resolusi ini juga mengecam serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza, serta “pengepungan dan kelaparan yang menyebabkan bencana kemanusiaan dan krisis perlindungan.”

Prancis dan Arab Saudi menjadi pihak yang mengajukan resolusi ini untuk mendukung pengakuan atas negara Palestina yang merdeka dan memproyeksikan solusi dua negara.

Berikut 10 negara yang menolak pengakuan negara Palestina merdeka di Majelis Umum PBB, Jumat (12/9).

1. Israel
2. Amerika Serikat
3. Argentina
4. Hungaria
5. Papua Nugini
6. Micronesia
7. Paraguay
8. Palau
9. Tonga
10. Nauru

Berikut 12 negara yang abstain dukung pengakuan negara Palestina Merdeka di Majelis Umum PBB (12/9).

1. Albania
2. Kamerun
3. Ceko
4. Ekuador
5. Ethiopia
6. Fiji
7. Guatemala
8. Samoa
9. Sudan Selatan
10. Kongo
11. Makedonia Utara
12. Moldova

Pj Sekda Bone Andi Saharuddin menerangkan bahwa pihaknya telah komunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga diputuskan ditunda kenaikan PBB-P2 tersebut.

“Penyesuaian 65 persen ini ditunda dulu. Sesuai arahan pemerintah pusat terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone, maka dari itu kita tunda dan akan kita kaji ulang kembali,” kata Andi Saharuddin kepada wartawan, Selasa (19/8).

Saharuddin menerangkan pihaknya akan melakukan kajian terkait tarif PBB-P2 tersebut. Ia pun meminta masyarakat yang sudah membayar pajak tak perlu khawatir.

“Yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Hingga pukul 23.55 WITA, massa aksi masih bertahan di beberapa titik untuk menolak kenaikan PPB-P2 di Kantor Bupati Bone hingga malam hari.

Saharuddin mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi serta diharapkan keputusan penundaan kenaikan PPB-P2 tersebut bisa meredakan aksi protes tersebut.

“Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pemerintah daerah wajib patuh dan tunduk terhadap instruksi pemerintah pusat,” ujarnya.

Hal itu disampaikannya terkait dengan ramai soal pajak bumi dan bangunan (PBB) di berbagai daerah.

“Ada satu hal yang perlu kita pahami sama-sama yaitu perumahan atau tempat tinggal atau housing itu sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Bahkan Persatuan [sic] Bangsa-Bangsa telah menetapkan soal ini sejak tahun 1948,” kata Anies dalam video di akun Instagram miliknya, Rabu (20/8).

Anies mengatakan wujud konkret dari hak asasi itu adalah kebutuhan luas minimal tanah dan bangunan dibebaskan dari beban PBB.

Ia mencontohkan kebijakan yang sudah diterapkan di Jakarta pada 2022. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan 60 meter persegi pertama dari luas tanah dan 36 meter persegi pertama dari luas bangunan tidak dikenai PBB.

“Ini diatur, ada pergubnya, Pergub nomor 23 tahun 2022 tentang PBB. Artinya apa? Semua unit rumah di Jakarta, ada sebagian dari lahan itu yang tidak dikenai pajak. Ini semua rumah, termasuk rumah mewah di kawasan mahal,” ujarnya.

Ia menjelaskan penentuan angka 60 meter tanah dan 36 meter bangunan merujuk pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sehat.

“Jadi kesimpulannya, kalau kebutuhan atas perumahan yaitu tanah dan bangunan Itu adalah kebutuhan yang merupakan hak asasi manusia yang harus kita penuhi,” kata Anies.

“Jadi jangan sampai kebijakan pajak terhadap bumi dan bangunan melupakan aspek bahwa ada hak asasi atas perumahan yang harus dihormati, hak asasi itu jangan dipajaki. Yang dipajaki adalah luasan lahan yang di atas kebutuhan dasar,” ujarnya.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan)

Sebelumnya, ramai di sejumlah daerah terkait kenaikan PBB yang dinilai memberatkan masyarakat. Di Pati, demo besar digelar imbas kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen, meski belakangan kebijakan tersebut dibatalkan karena protes masyarakat.

Di Cirebon, Jawa Barat, kenaikan PBB hingga 1.000 persen. Pemkot Cirebon menyatakan kenaikan sejak tahun lalu.

Bone, Sulawesi Selatan, kenaikan PBB hingga 300 persen. Kenaikan imbas adanya penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Badan Pertanahan Negara.

Gelombang protes dari warga pun terjadi. Kemudian di Jombang, Jawa Timur, kenaikan PBB hingga 1.202 persen. Ada juga Semarang, Jawa Tengah, kenaikan PBB sebesar 441 persen.