Komitmen ini mengemuka dalam Lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) Kongres Ekonomi Umat ke-II Provinsi DKI Jakarta bertajuk “Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah Jakarta yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan” di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Acara yang dibuka dengan keynote dari Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH. Muhammad Faiz dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan optimalisasi potensi umat Islam dalam menopang perekonomian daerah.

Suharini Eliawati, M.Si., Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa saat ini peringkat perekonomian Jakarta berada di urutan 71 dunia. Target ambisius untuk melonjak ke posisi 50 besar dunia pada 2030 dipastikan tidak bisa dicapai sendiri oleh Pemprov DKI.

“Saat ini investasi kita ada pada angka 204,2 triliun,” ujar Suharini.

“Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2024, meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, kita pastikan Jakarta akan menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Ekonomi syariah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan,” tegasnya.

Suharini juga menyoroti perlunya menjaga inflasi agar tetap “terjaga dan terkendali”. Ia menawarkan tiga skenario pertumbuhan ekonomi, dengan skenario optimis mencapai 6,08% jika seluruh pihak, termasuk sektor ekonomi syariah, berpartisipasi aktif.

Mandat Halal dan Potensi Zakat Belum Optimal

Mursidi, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dengan semangat keadilan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia secara aktif mendukung rantai nilai halal terintegrasi dan berdaya saing serta melaksanakan business matching pembiayaan syariah bagi UMKM.

Sementara itu, Bukhari Muslim dari Bidang Registrasi Halal BPJPH mengingatkan tentang mandat wajib sertifikasi halal.

“Per 17 Oktober 2026, semua jenis makanan dan minuman harus bersertifikat halal. Kalau tidak, tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Bukhari.

BPJPH berupaya membantu UMKM, terutama rumah makan khas daerah, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui program sertifikasi halal gratis yang didanai dari CSR perusahaan besar.

Dari aspek filantropi Islam, Ahmad Abu Bakar MM, Kepala Baznas Bazis DKI Jakarta, menyampaikan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di DKI Jakarta mencapai 64 triliun per tahun. Namun, yang baru terkumpul dan dikelola Baznas Bazis DKI baru sekitar 400 miliar rupiah, menunjukkan kesadaran umat yang masih relatif rendah.

“Potensi zakat se-Indonesia itu ada 325 triliun. Artinya kita masih butuh perjuangan,” kata Ahmad Abu Bakar, seraya menekankan perlunya meningkatkan kepercayaan muzaki agar menunaikan ZIS melalui lembaga resmi.

Pemberdayaan Umat Jadi Solusi Kemiskinan

Bambang Suprihadi, Pimpinan Masjid Raya Bintaro Jaya melalui program Bank Infak, menawarkan model pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Gerakan ini telah membantu 1.700 UMKM dengan dana bergulir mencapai Rp 8,5 miliar.

“Kami adalah lembaga pemberdayaan ekonomi umat berprinsip syariah qardhul hasan, tanpa margin atau riba,” jelas Bambang.

“Dari 1.700 UMKM yang kami bantu, tingkat Non-Performing Financing-nya nol. Ini membuktikan mereka yang kecil ini patuh dan berintegritas untuk membayar,” tambahnya.

Bambang menegaskan bahwa charity atau bantuan sosial tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan, melainkan pemberdayaan ekonomi umat yang bisa mengubah status mustahik menjadi muzaki.

Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan FGD yang dihadiri akademisi, pelaku usaha, pegiat halal, asosiasi UMKM, dan perbankan. Diskusi ini menghasilkan tujuh butir Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta, yang mencakup:

1. Menguatkan pembiayaan syariah yang inklusif dan berkeadilan.

2. Mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai sumber keberlanjutan ekonomi umat.

3. Memperkuat peran masjid, pesantren, dan komunitas usaha sebagai inkubator UMKM syariah.

4. Memastikan standardisasi dan sertifikasi halal sebagai fondasi daya saing UMKM.

5. Mempercepat transformasi digital syariah.

6. Mengembangkan marketplace halal sebagai ekosistem pasar berbasis syariah.

7. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis.

Menutup kegiatan, Ketua Panitia, Deden Edi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak.

“Kami berterima kasih kepada Pemprov DKI, Baznas BAZIS DKI, Bank Indonesia, dan LPPOM yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Deklarasi yang lahir hari ini adalah langkah besar menuju ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan bagi umat Jakarta,” ungkapnya.

Kongres Ekonomi Umat ini diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Ekonomi Syariah dan penandatanganan bersama oleh para pemangku kepentingan. Rekomendasi kongres akan segera disusun untuk mendukung kemajuan dan penguatan ekonomi syariah di Jakarta*

Artikel MUI Dorong Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Syariah dan Motor Nasional pertama kali tampil pada FWJI News.

Forum yang mengusung tema “Fatwa Sebagai Pilar Peradaban Kota dan Penyangga Keutuhan Bangsa” ini mempertemukan para ulama, mufti, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan respons keagamaan yang relevan bagi masyarakat kota metropolitan.

Ketua Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta, Habib Ahmad Mujtaba bin Shahab, mengingatkan besarnya tanggung jawab seorang mufti.

Ia menilai posisi fatwa saat ini “tertinggal zaman” karena banyak persoalan baru yang belum terjawab. “Dulu posisi fatwa melampaui zaman, saat ini fatwa ketinggalan zaman,” ujarnya.

Mengutip I’lām al-Muwaqqi‘īn, ia menegaskan mufti adalah wakil Tuhan dalam memberi keputusan hukum, sehingga kesalahan fatwa berisiko secara spiritual. Karena itu, menurutnya, syarat-syarat ketat yang ditetapkan ulama klasik seperti al-Ghazālī harus menjadi rambu bagi siapa pun yang memberi fatwa.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Muhammad Faiz, menambahkan bahwa fatwa harus luwes dan kontekstual. Ia mencontohkan isu zakat fitrah yang kini lebih banyak dibayarkan dengan uang, serta dinamika standar kekayaan yang berbeda dari masa Nabi. “Konteks masyarakat berubah, termasuk persoalan media sosial. Ijtima’ ini perlu memberi jawaban alternatif yang relevan,” katanya.

Ia menekankan agar Komisi Fatwa MUI DKI tidak hanya berpikir lokal, tetapi mampu merespons perkembangan fatwa di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, menyoroti pentingnya harmonisasi ulama dan pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat. Ia mengibaratkan hubungan ulama–umara seperti orang tua bagi rakyat. “Kalau jalan sendiri-sendiri, anak-anaknya akan bingung,” ujarnya.

Ia menegaskan Jakarta sebagai kota global menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan aglomerasi wilayah. Karena itu, menurutnya, fatwa tidak hanya harus menjawab kebutuhan warga Jakarta, tetapi juga kawasan penyangga yang bergantung pada ibu kota.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta 2025 dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (27/11) dengan pembahasan berbagai isu kontemporer dan rencana penyusunan fatwa yang adaptif terhadap perkembangan sosial-kemasyarakatan.*

Artikel Ijtima’ Ulama MUI DKI Soroti Tantangan Fatwa di Era Global, Ulama–Umara Diminta Perkuat Sinergi pertama kali tampil pada FWJI News.

Ikhsan mengkritik keras sikap DPR yang menutup rapat akses ke gedung parlemen saat aksi demonstrasi

JAKARTA – Aksi demonstrasi yang berujung kericuhan hingga menimbulkan korban jiwa pada akhir Agustus lalu masih menyisakan keprihatinan.

Agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Ikhsan mengkritik keras sikap DPR yang menutup rapat akses ke gedung parlemen saat aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat. Menurutnya, sebagai “rumah rakyat”, DPR seharusnya bersifat terbuka, bukan justru dibentengi pagar tinggi dan digembok.

“Rumah wakil rakyat dibangun oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Mengapa pintunya digembok dan dipagari tinggi? Hal itu tidak semestinya terjadi. Di sejumlah negara lain, pagar gedung parlemen rendah bahkan terbuka untuk rakyat,” ujar Ikhsan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Ia menilai sikap tertutup DPR berpotensi memicu kemarahan massa. Mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi terhalang, sehingga aksi meluas dan rentan disusupi pihak yang bermaksud menciptakan kerusuhan.

“Apabila pintu DPR dibuka, mahasiswa akan menyampaikan aspirasi dengan tertib. Jangan salahkan publik apabila muncul rasa kecewa, sebab justru wakil rakyat yang menutup diri,” tegas Katib Syuriyah PBNU ini.

Ikhsan juga mengusulkan agar pagar DPR dipangkas dan gerbang dibuka untuk mempermudah akses rakyat. “Kalau perlu, pagarnya diperendah dan tidak ditutup rapat-rapat. Polisi dapat mengawal jalannya aksi. Demonstrasi itu sah dan dijamin oleh undang-undang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ikhsan menekankan bahwa DPR harus kembali pada fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat. “Jangan sampai rakyat merasa tidak memiliki rumah di gedung parlemen yang dibangun dari uang mereka sendiri,” pungkasnya.*

Artikel Wasekjen MUI: Rumah Rakyat Tidak Semestinya Berpagar Tinggi dan Digembok pertama kali tampil pada FWJI News.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Drg. H Deden Edi Soetrisna, MM dan Direktur BP PKU MUI DKI Jakarta, KH. Muladi, Ph.D., serta disaksikan langsung oleh Ketua MUI DKI Jakarta, KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun dan Prof. Dr. Bunyamin Kepala Bidang Pendidikan MUI DKI Jakarta. Penandatanganan kerja sama dilakukan di Cisarua Bogor, Jawa Barat, Senin (18/8/2025).

Melalui kerja sama ini, LPPOM DKI dan BP-PKU MUI DKI meluncurkan Program Duta Halal MUI DKI Jakarta, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mencetak kader-kader muda yang akan berperan sebagai agen sosialisasi dan edukasi halal di tengah masyarakat.

“Program Duta Halal ini menjadi langkah nyata MUI DKI Jakarta dalam mendukung pemerintah memperluas literasi halal. Kami berharap para kader dapat menjadi pionir yang mengajak masyarakat semakin peduli terhadap produk halal,” ujar KH. Muladi, Ph.D., Direktur BP PKU MUI DKI Jakarta.

Sementara itu, Drg. Deden Edi Soetrisna, MM, Direktur LPPOM DKI Jakarta, menambahkan bahwa Duta Halal akan dibekali dengan pendidikan, wawasan, dan keterampilan dalam menyampaikan pentingnya halal, tidak hanya dari sisi agama, tetapi juga kesehatan, etika bisnis, dan kepentingan masyarakat luas.

Prof. Dr. Bunyamin, Kepala Bidang Pendidikan MUI DKI Jakarta yang membidangi BP PKU, juga menegaskan pentingnya implementasi ilmu kader ulama. “Peran Kader Ulama bukan hanya sebatas ilmu teori, tetapi juga ilmu terapan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dalam memberikan edukasi tentang halal. Hal ini akan membuat masyarakat semakin memahami pentingnya sertifikasi halal,” ujarnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan:
• Masyarakat semakin memahami kewajiban halal dan berkomitmen menghadirkan produk halal dalam usahanya.
• Citra MUI semakin kuat sebagai lembaga pembina halal yang aktif, solutif, dan relevan dengan kebutuhan umat.
• Ekosistem halal di DKI Jakarta dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun, Ketua MUI DKI Jakarta, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini. “Program ini adalah bentuk nyata pengabdian MUI kepada umat. Melalui Duta Halal, kita ingin memastikan Jakarta menjadi motor penggerak ekosistem halal di Indonesia,” tegasnya.

Dengan sinergi LPPOM MUI DKI dan BP PKU MUI DKI, diharapkan Program Duta Halal menjadi inspirasi dan teladan dalam memperkuat pelayanan umat sekaligus mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.*

Artikel LPPOM dan BP PKU MUI DKI Jakarta Luncurkan Program Duta Halal pertama kali tampil pada FWJI News.

Program ini diharapkan dapat mendorong Jakarta menjadi provinsi percontohan dalam penguatan industri halal dan perlindungan konsumen muslim

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta secara resmi meluncurkan program Duta Halal MUI DKI Jakarta, sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat peran dakwah halal dan membangun ekosistem halal yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

Acara launching yang digelar di Jakarta Utara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, KH. Auzai Mahfudz, dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari jajaran MUI serta LPPOM MUI Provinsi DKI Jakarta.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Umum MUI Kota Jakarta Utara KH. Ibnu Abidin, Wakil Ketua MUI Kota Jakarta Utara KH. Sodikin Marzuki, serta jajaran Pimpinan LPPOM MUI DKI Jakarta: Drg. Deden Edi Soetrisna, KH. Dr. Abi Ikwanuddin (Wakil Direktur LPPOM sekaligus Bendahara Umum MUI Provinsi DKI Jakarta), dan KH. Abdul Muin, M.Pd.

Sebanyak 70 pengurus MUI Kota dan Kecamatan se-Jakarta Utara turut hadir dalam kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan sinergi kelembagaan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap Jaminan Produk Halal di tengah masyarakat.

Mewujudkan Dakwah Halal yang Masif dan Terstruktur

Dalam sambutannya, KH. Auzai Mahfudz menegaskan bahwa salah satu tugas utama MUI adalah menyampaikan dakwah tentang halal kepada masyarakat. Program Duta Halal ini diharapkan menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan tugas dakwah tersebut, sehingga peran MUI akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat luas, terutama dalam hal pembinaan dan edukasi halal.

Sementara itu, Drg. Deden Edi Soetrisna menegaskan bahwa kehadiran Duta Halal merupakan langkah konkret dalam memperluas jangkauan edukasi halal di masyarakat, baik kepada konsumen maupun para pelaku usaha.

“Program Duta Halal ini kami rancang untuk mendorong sosialisasi halal yang lebih luas dan masif. Ini juga merupakan bagian dari upaya bersama kita dalam membangun ekosistem halal khususnya di Jakarta, agar masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami pentingnya jaminan produk halal sesuai amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014,” ungkap Deden.

Ia juga menambahkan bahwa LPPOM MUI, sebagai lembaga pelopor sertifikasi halal di Indonesia, akan terus menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang profesional dan berintegritas, serta berkomitmen melindungi umat dari produk yang tidak halal.

Langkah Awal Menuju Kota Halal

Program Duta Halal MUI DKI Jakarta ini akan menyasar berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, jasa logistik, pengolahan daging, hingga UMKM. Para Duta Halal akan menjadi mitra strategis dalam mendampingi pelaku usaha agar lebih siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Dengan kolaborasi lintas struktur MUI, program ini diharapkan dapat mendorong Jakarta menjadi provinsi percontohan dalam penguatan industri halal dan perlindungan konsumen muslim.

Artikel Luncurkan Program Duta Halal, MUI DKI Perkuat Peran Edukasi dan Bangun Ekosistem Halal di Ibu Kota pertama kali tampil pada FWJI News.

Aksi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk dai kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) yang membakar semangat peserta aksi dengan seruan kemanusiaan dan perlawanan terhadap penjajahan

JAKARTA – Ribuan massa tumpah ruah memenuhi kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad pagi (3/8/2025), dalam Aksi Akbar “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” yang digelar oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Aksi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk dai kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) yang membakar semangat peserta aksi dengan seruan kemanusiaan dan perlawanan terhadap penjajahan.

“Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi mukmin untuk peduli Palestina. Cukup menjadi manusia untuk peduli Palestina,” seru UAS dari atas panggung utama, disambut takbir ribuan peserta.

Ustaz Abdul Somad menegaskan bahwa penderitaan rakyat Palestina bukan sekadar isu agama, tetapi panggilan nurani untuk seluruh umat manusia. Ia mengingatkan bahwa saat ini Palestina tengah menunggu suara dan langkah nyata dari umat Islam, termasuk dari Indonesia, negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

“Sekarang Palestina sedang menunggu orang Indonesia. Palestina sedang menunggu Muslim terjauh,” ujarnya lantang.

Dalam orasinya, UAS juga mengingatkan agar kepedulian terhadap Palestina tidak berhenti pada seremoni atau sekadar deklarasi. Ia mengajak para ulama dan umat Islam untuk terus menggaungkan isu Palestina melalui dakwah, simbol-simbol perjuangan, hingga aksi nyata seperti kampanye boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

“Wahai ulama, wahai ustaz, sampaikanlah khotbah. Pakailah syal Palestina agar umat selalu ingat. Ingatkan mereka dengan syal Palestina. Pakai hijab Palestina kepada ibu-ibu, anak-anak kita,” pesannya.

Ia bahkan mendorong aksi kreatif dalam menyebarkan kesadaran, seperti menempelkan stiker Palestina di tempat minum, motor, mobil, bahkan kulkas.

“Ketika haus dan minum, kita ingat Palestina,” tegasnya.

Terkait kampanye boikot, UAS menyampaikan seruan keras untuk tidak memberikan dukungan finansial sekecil apa pun kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan untuk produk Israel bisa berujung menjadi peluru yang membunuh warga sipil di Gaza.

“Tidak boleh ada satu rupiah pun untuk membeli produk Israel, yang digunakan untuk membeli peluru membunuh warga Palestina,” tandasnya.

Aksi ini menjadi bagian dari gelombang solidaritas global atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Jalur Gaza. Selain Ustaz Abdul Somad, hadir pula berbagai tokoh nasional, ulama, pimpinan ormas Islam, serta perwakilan kemanusiaan dan masyarakat lintas agama. Mereka bersatu menyuarakan satu pesan, hentikan penjajahan dan pelaparan terhadap rakyat Palestina.*

Artikel Ribuan Warga Padati Monas pada Aksi “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” pertama kali tampil pada FWJI News.

Beberapa program yang akan dilakukan diantaranya yakni dari Komisi Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi

DEPOK – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok sukses melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Tahun 2025 pada Selasa, (07/01). Sejumlah program kerja disepakati akan dilaksanakan pada tahun ini untuk kemaslahatan umat.

“Dalam kegiatan ini dibahas tentang program kerja dari sembilan komisi yang ada di MUI Kota Depok,” ujar Ketua Umum MUI Kota Depok, Syihabudin Ahmad, Sabtu (11\01/25).

Beberapa program yang akan dilakukan diantaranya yakni dari Komisi Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi dengan empat program. Pertama, membuat website atau portal berita khusus MUI Kota Depok aktif kembali agar setiap informasi yang ada bisa diakses oleh masyarakat.

Kedua, melakukan penguatan literasi digital berupa workshop atau seminar. Ketiga, membentuk badan otonom MUI yang merupakan kumpulan dari berbagai komisi yang ada dan keempat membuat podcast yang diisi oleh para ulama dan kiai.

“Infokom Digi merupakan ujung tombak MUI Kota Depok dalam menyampaikan pesan kepada umat atau masyarakat secara luas. Apalagi, saat ini semua sudah dengan digital tanpa adanya sekat waktu dan tempat yang harus dimanfaatkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Depok, Ahmad Damanhuri menyambut baik Mukerda MUI Kota Depok. Menurutnya, momentum ini selain memperkuat program kerja juga sebagai penguat dalam bidang dakwah.

“Diharapkan Mukerda ini mampu merumuskan program yang bisa memberikan kemaslahatan dan pemberdayaan bagi umat,” ungkapnya.

“Terlebih, dakwah yang dijalankan dengan lemah lembut, Islam Rahmatan Lil Alamin, memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga aqidah umat Islam,” tandasnya.

Artikel MUI Depok Sepakati Sejumlah Program untuk Tahun 2025 pertama kali tampil pada FWJI News.

Ustaz Aslan memberikan motivasi saat pembukaan Ujian Tahfidz Metode Askara Pondok Pesantren Nuu Waar, Selasa (31/12/2024).

Dikatakan Ustaz Aslan, para santri Nuu Waar yang sebagian besar berasal dari wilayah Indonesia Timur harus bangga belajar menjadi penghafal Alquran.

“Seorang anak yang sudah menghafal Alquran itu sudah memberi garansi, tiket ke surga kepada orang tua,” ujar Ustaz Aslan kepada para santri.

Menurut Ustaz Aslan, di Fakfak banyak generasi muda yang belum bisa membaca Alquran. Sehingga ketika dewasa, dan orangtuanya wafat, sang anak tidak bisa membacakan Alquran.

“Di Fakfak, banyak orang tua yang meninggal tapi anaknya tidak bisa baca Alquran. Tidak bisa baca yasinan. Akhirnya mencari orang lain untuk membacakan yasin,” kata Ustaz Aslan.

Sama dengan kota lain di Indonesia, di Fakfak generasi muda banyak yang terpapar bahaya gadget. Berbeda dengan di Ponpes Nuu Waar, sangat mendukung untuk belajar Islam. Karena santri tidak diperkenankan menggunakan gadget.

Ustaz Aslan berpesan agar para santri terus melanjutkan belajar Islam di Ponpes Nuu Waar. “Jangan keluar sebelum lulus dari pesantren ini. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik, tidak bisa membaca Alquran, kuburannya gelap. Ditemani cacing,” ujar Ustaz Aslan.

Dikatakan Ustaz Aslan, Alquran dapat memberikan syafaat di dalam kubur. Alquran sebagai jalan hidup. Alquran sebagai tuntutan.

Ustaz Aslan kembali menyinggung kondisi keagamaan di Fakfak. Saat ini, di Fakfak krisis alim ulama.

“Kita ingin menyusun jadwal khatib saja susah.
Sampai orang yang belum lancar baca Alquran kita minta jadi khatib. Meski di atas mimbar terbata-bata,” cerita Ustaz Aslan.

Untuk itu, Ustaz Aslan berharap, dari Ponpes Nuu Waar lahir calon-calon alim ulama yang akan berdakwah di Fakfak dan wilayah Papua lainnya.*

Artikel Sekretaris MUI Fakfak Beri Motivasi kepada Santri Nuu Waar di Bekasi pertama kali tampil pada FWJI News.

Acara yang digelar di Hotel Artotel Senayan, Jakarta ini mengambil tema “Outlook Perekonomian Syariah UKM Tahun 2025: Peluang, Tantangan dan Strategi Bersaing”. Acara dihadiri ratusan peserta dari pelaku usaha, pejabat pemerintah, akademisi, serta perwakilan lembaga keuangan syariah.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta Gus Muhamamd Faiz mengatakan ekonomi merupakan instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga MUI perlu mengambil peran dalam menyikapi isu perekonomian.

“Hari ini cukup spesial kita MUI berbicara tentang ekonomi.Karena sektor ekonomi belakangan ini menjadi pembicaraan walaupun konsentrasinya belum sepenuhnya,” ungkap Gus Faiz dalam sambutannya.

Menurut Gus Faiz, MUI seringkali diajak membahas sila pertama hingga sila keempat pada Pancasila.

“Tetapi sila terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum mendapat porsi dan perhatian. Alhamdulillah MUI punya kesempatan hari ini untuk merangkul semuanya,” ujar Gus Faiz.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi MUI DKI Jakarta KH Bahaudin mengatakan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah.

“Acara ini menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi bersama. Mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam membangun ekonomi syariah yang tangguh, terutama di sektor UKM,” ujar Kiai Bahaudin.

Hadir membuka acara Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Juanda Permana Jaya. Dalam sambutannya, Juanda mengungkapkan potensi ekonomi syariah di DKI Jakarta.

Menurut Juanda perkembangan ekonomi syariah secara nasional, khususnya di Jakarta menunjukan tren positif. “Potensi yang besar ditopang oleh penduduk muslim yang signifikan dan meningkatkannya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah,” ujar Juanda.

Ekonomi syariah, jelas Juanda, menjadi primadona baru dalam percaturan ekonomi nasional. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia memiliki peran penting.

“Oleh karena itu, mempersiapkan UMKM pada tahun 2025 menjadi agen yang sangat urgen dan strategis. Pada tahun ini persaingan akan semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Juanda.

Adapun narasumber yang hadir adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Khoiruddin yang mengatakan “Perlu adanya partisipasi UMKM dalam menyempurnakan Perda UMKM yang akan disahkan tahun 2025, untuk itu DPRD mengundang Pelaku usaha untuk Dengar pendapat dalam memperkaya Perda tersebut, dibuat sesuai dengan kebutuhan UMKM DKI Jakarta” ujarnya .

Sementara itu, disela-sela seminar, Drg Deden Edi selaku Ketua Panitia, yang juga Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih atas antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Pemda DKI, Bazis Baznas DKI Jakarta, Bank DKI, PT. Pegadaian (Persero) dan Bank Indonesia, sehingga terlaksananya seminar ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, MUI DKI Jakarta menyerahkan sertifikat halal untuk pelaku UMKM Rumah potong hewan yg didanai oleh Bank Indonesia.*

Artikel MUI DKI Jakarta Ungkap Outlook Industri Syariah dan UKM pada 2025 pertama kali tampil pada FWJI News.

Narasumber yang hadir yaitu, Kombes Pol Zainul Arifin Analis Kebijakan Madya Bidang Narkotika Dit Narkoroba Bareskrim Polri, Ridwan Arif Penyuluh Narkoba Ahli Madya Badan Narkotika Nasional, Dr. KH. Khalilurrahman MA Sekretaris bidang Kesehatan dan lingkungan MUI DKI Jakarta, Dr. Drh. Mujiatun MSi Ketua Komisi Kesehatan dan Lingkungan MUI DKI Jakarta.

Peserta berasal dari pimpinan ormas pemuda se-DKI Jakarta dengan harapan informasi tentang bahaya narkoba dapat disampaikan ke anggota masing-masing.

Dalam sambutannya Khalilurrahman MA Sekretaris bidang Kesehatan dan Lingkungan MUI DKI Jakarta, mengatakan permasalahan narkoba adalah permasalahan dunia. Setiap tahun di peringati hari anti narkoba, ini menunjukan bahwa narkoba adalah musuh bersama, karena yang menjadi korban adalah anak anak sampai remaja.

“Yang kita khawatirkan adalah kalau pemuda saat ini sudah terpapar narkoba, bangsa dan negara kita mau seperti apa? Karena remaja dan pemuda adalah harapan kedepan, dan pemuda hari ini adalah pemimpin bangsa yang akan datang, kalau sudah terpapar apa yang bisa kita harapkan oleh mereka,” pungkasnya.

Menurutnya, narkotika musuh bersama, bahkan data mencatat hingga triliunan rupiah kerugian negara gara gara narkoba. Ini mengganggu keberlangsungan bangsa dan negara.

“Dengan mengundang BNN dan Bareskrim kita akan mengetahui, sejauh mana penegakan hukum agar nantinya kita mendapatkan informasi yang lebih valid,” ucap Khalilurrahman.

Senada, Dr. Syamsul Maarif Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta apresiasi bidang kesehatan dan lingkungan yang telah melaksanakan kegiatan ini, semoga acara ini bermanfaat untuk para pemuda yang hadir dan memberikan informasi ke teman temannya.

Dikatakannya, narkoba itu masuk kategori Ummul Khobais.

“Kita punya bagan sendiri namanya Ganas Annar. Saya memberikan apresiasi bidang kesehatan atas penyelenggaraan Seminar Kesehatan Islam dan Hidup Sehat Tanpa Narkoba dengan tema Partisipasi MUI DKI Jakarta dalam pencegahan Penggunaan narkoba ini,” tandasnya.

Artikel Diikuti Pimpinan Ormas Pemuda se-Jakarta, Ganas Annar MUI Kampanye Hidup Sehat Tanpa Narkoba pertama kali tampil pada FWJI News.