“KPK menerima informasi masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas di sejumlah instansi untuk kepentingan pribadi dan di luar kedinasan. Untuk itu kami mengimbau agar kepala daerah dan inspektorat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungannya,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).

Budi menyebut evaluasi penting untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam aktivitas mudik Lebaran. Evaluasi ini juga menjadi bagian dalam menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggara negara.

“Evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan integritas Penyelenggara Negara (PN) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN),” ucapnya.

Budi mengatakan kendaraan dinas, baik yang disewa maupun berstatus barang milik negara atau daerah, merupakan fasilitas jabatan. Penggunaannya pun diatur hanya untuk kepentingan operasional kantor atau kedinasan.

Menurut Budi, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi merupakan penyimpangan dan berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi. Dia menyebut risiko korupsi tidak hanya muncul dari penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, tetapi juga lahir dari penyalahgunaan fasilitas negara.

“Praktik yang kerap dianggap sederhana, seperti penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, sejatinya mencerminkan benturan kepentingan dan dapat berdampak pada kerugian keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik,” ujar Budi.

Untuk itu, KPK mendorong peran aktif inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan dan audit internal, termasuk penelusuran penggunaan kendaraan dinas selama periode libur Lebaran. Penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan serta mencegah potensi pelanggaran berulang.

Di Hari Raya Idulfitri, tentunya momen mudik merupakan hari yang dinanti-nanti saat rindu terobati dan keluarga kembali berkumpul dalam kehangatan. Namun, yang seharusnya menjadi perjalanan penuh rindu dan kebahagiaan justru berubah menjadi kisah pilu. Jalanan yang padat merayap, kemacetan panjang yang sangat melelahkan, hingga kecelakaan tragis yang merenggut nyawa. Sungguh memilukan.

Memang, fenomena kecelakaan dan kemacetan saat mudik bukan hal baru. Setiap tahun, berita serupa selalu menghiasi media. Pada arus mudik Lebaran 2026, Korlantas Polri mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, angka korban jiwa justru menurun sebesar 13,50%. Sementara itu, jumlah korban luka berat naik 9,42% dan luka ringan meningkat 19,63%. Sebanyak 22 kecelakaan terjadi di ruas tol, dengan kasus terbanyak di wilayah Subang, Jawa Barat. Kecelakaan juga tercatat di Bogor (Tol Jagorawi), Cimahi, dan Batang (kumparannews, 19/3/2028).

Bahkan, arus balik Lebaran 2026 diprediksi mengalami kepadatan tinggi, terutama pada 22-24 Maret dan akhir Maret. Titik rawan macet tersebar di ruas tol utama seperti Jakarta-Cikampek, gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama), Tol Semarang-Solo hingga Batang, Tol Jagorawi (Arah Jakarta). Kemacetan diprediksi terjadi di ruas KM 21 hingga KM 8, terutama saat sistem contraflow diberlakukan untuk mengurai kepadatan. Bahkan, jalur arteri dan non-tol juga berisiko. Beberapa titik yang perlu diwaspadai antara lain, jalur Pantura (Pantai Utara Jawa), Nagreg-Garut dan Malangbong (Jawa Barat) dan jalan utama di wilayah Bekasi dan akses masuk Jakarta yang menjadi titik temu kendaraan dari berbagai arah (id.medanaktual.com, 27/3/2026).

Masalah klasik mudik di hari Lebaran terus berulang setiap tahun tanpa perubahan signifikan, khususnya di tahun 2026, berakar pada lonjakan volume kendaraan yang ekstrem dalam waktu bersamaan. Diperparah dengan keterbatasan infrastruktur dan perilaku pengguna jalan yang menambah semakin kompleks masalahnya. Jika dilihat, semuanya seperti rutinitas tahunan yang tak pernah benar-benar terselesaikan. Sampai kapan kondisi ini dibiarkan berulang dan banyak korban melayang? Entahlah.

Dari data dan fakta ini menunjukkan persoalan mudik bukan sekadar insiden insidental, tetapi masalah sistemik yang belum terselesaikan. Bahkan, solusi yang diambil selama ini cenderung bersifat teknis dan sementara, seperti rekayasa lalu lintas, sistem satu arah (one way), atau pembatasan kendaraan. Nyatanya, langkah-langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan.

Masalah itu terjadi karena minimnya transportasi massal yang nyaman, aman, dan terjangkau membuat masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah kendaraan meningkat drastis dan melampaui kapasitas jalan. Ditambah, kondisi infrastruktur belum merata dan masih banyak jalan rusak turut memperbesar risiko kecelakaan. Jalan yang sempit, berlubang, atau kurang penerangan menjadi faktor pemicu kecelakaan fatal.

Itulah yang terjadi dalam sistem kapitalis yang diterapkan di negeri ini. Dalam sistem kapitalis, negara cenderung berperan sebagai regulator, bukan pengurus penuh (raa’in) bagi rakyat. Akibatnya, pelayanan publik seperti transportasi sering kali tidak menjadi prioritas utama, melainkan diserahkan pada mekanisme pasar yang berorientasi keuntungan. Sehingga keselamatan masyarakat tidak diperhatikan lagi, yang penting para pebisnis, para kapitalis mendapatkan cuan yang banyak.

Lalu, bagaimana dengan sistem Islam? Tentunya berbeda dengan sistem kapitalis. Islam memandang negara sebagai raa’in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, “Setiap kalian adalah ra’in (pemimpin/penggembala) dan setiap kalian bertanggung jawab atas ra’iyyah-nya (rakyatnya/yang dipimpinnya)”.

Oleh karena itu, negara dalam sistem Islam (Khilafah) akan memastikan penyediaan transportasi massal yang aman, nyaman, dan murah dalam jumlah yang memadai. Dengan demikian, ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat ditekan secara signifikan.

Negara juga akan membangun dan merawat infrastruktur jalan secara optimal. Jalan tidak hanya dibangun, tetapi juga dijaga kualitasnya agar aman digunakan oleh seluruh rakyat. Bahkan, kebijakan transportasi akan dirancang berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan bisnis. Dengan orientasi pelayanan, negara akan mengutamakan keselamatan jiwa sebagai hal yang utama.

Seperti halnya dalam masa khilafah, pembangunan jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam mengurus kebutuhan publik (ri’ayah syu’un al-ummah). Pasalnya, jalan sebagai fasilitas umum yang wajib disediakan negara untuk kemaslahatan rakyat. Negara bertanggung jawab membangun, memperbaiki, dan menjaga jalan. Tidak boleh diprivatisasi atau diserahkan kepada individu/korporasi untuk keuntungan pribadi.

Oleh karena itu, pembangunan jalan akan dilakukan secara serius dan terencana. Seperti pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau dikenal sangat peduli terhadap akses jalan. Umar pernah berkata (makna): “Seandainya seekor keledai tergelincir di Irak, aku khawatir Allah akan menanyakannya kepadaku…” Jalan pun diperbaiki agar aman bagi manusia dan hewan.

Pada masa Khalifah Harun al-Rashid, dibangun jalan dari Baghdad ke Makkah untuk jamaah haji, dilengkapi dengan sumur, tempat istirahat, dan penunjuk arah. Bahkan, jalan tidak dibiarkan kosong, namun dilengkapi sumur air di jalur-jalur panjang (terutama gurun), caravanserai (penginapan musafir), pos keamanan serta penunjuk arah (milestone). Intinya negara menjamin keamanan dan keselamatan rakyatnya sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan atau kemacetan yang sering terjadi di negara yang menerapkan sistem kapitalis buatan manusia.

Untuk menjalankan semua itu tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Di negara yang menerapkan sistem Islam (khilafah) masalah biaya tidak perlu khawatir karena akan mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk dana baitul mal sebagai instrumen keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan umat.

Baitul mal pun memiliki tiga pos pemasukan utama, pos fa’i dan kharaj (meliputi ghanimah, anfal, jizyah, dan lainnya); pos kepemilikan umum (seperti minyak dan gas, listrik, tambang, laut, sungai, hutan, dan lainnya); dan pos shadaqah (meliputi shadaqah wajib seperti zakat harta dan zakat perdagangan dan lainnya). Apabila dana baitul mal tidak mencukupi, negara diperbolehkan menarik kewajiban temporer (dharibah) dari kaum Muslim yang mampu demi menyelamatkan rakyat.

Pembangunan infrastruktur tentunya akan dibiayai dari baitul mal, khususnya dari, Pos fa’i dan kharaj serta kepemilikan umum. Rakyat pun tidak dibebani pajak khusus untuk jalan (kecuali kondisi darurat), karena infrastruktur adalah hak rakyat, bukan komoditas bisnis.[]

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono menyampaikan bahwa proyeksi tersebut didasarkan pada pemantauan tren pergerakan kendaraan selama periode arus balik yang terus berlangsung.

“Prediksi sementara sesuai dengan tren saat ini ya sekitar 250.000-an lah di tanggal 29 yang akan datang,” kata Rivan usai peninjauan arus balik di Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC), Bekasi, Rabu.

Ia mengungkapkan, sebelumnya sempat muncul perkiraan lonjakan kendaraan hingga 285 ribu unit. Namun, sebaran arus kendaraan kini dinilai lebih merata setelah pemerintah mencatat puncak harian arus balik sebesar 256.338 kendaraan pada Selasa (24/3).

Untuk mengurangi penumpukan kendaraan pada hari puncak, pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan potongan tarif tol sebesar 30 persen yang berlaku pada 26 hingga 27 Maret 2026.

“Kenapa dari awal juga diskon tarif tol ditempatkan di tanggal 26 dan 27? Karena itu adalah untuk mengurai atau mendistribusikan,” ujarnya.

Rivan juga menjelaskan bahwa kepadatan arus balik umumnya terjadi pada rentang siang hingga malam hari. Oleh karena itu, pemudik diminta mengatur waktu perjalanan dengan baik agar terhindar dari kemacetan.

“Pilih waktu yang tepat, pilih kondisi yang tepat, dan kemudian dengarkan informasi yang disampaikan,” tuturnya.

Dalam pengelolaan lalu lintas, Jasa Marga memanfaatkan teknologi pemantauan seperti traffic counting serta indikator volume to capacity ratio (V/C ratio). Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam penerapan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) dan contraflow secara fleksibel.

Selain itu, Jasa Marga juga terus mengintensifkan penyampaian informasi kepada masyarakat agar pengguna jalan dapat mempersiapkan perjalanan dengan matang, mulai dari kondisi kendaraan hingga kesiapan fisik pengemudi.

“Yang penting selain kesiapan kendaraan dan pengemudi, kesiapan terhadap memilih waktu berangkat atau melakukan perjalanan itu juga penting,” ucap Rivan.

Sebagai bagian dari evaluasi, perusahaan turut melakukan peninjauan terhadap fasilitas pendukung seperti rest area guna memastikan layanan tetap optimal selama periode arus balik Lebaran berlangsung.

Program yang diselenggarakan oleh Paguyuban Jambi, Ikatan Keluarga Minang (IKM), dan berbagai perusahaan ini dihadirkan sebagai bentuk penghargaan nyata kepada pekerja, sekaligus membantu mereka pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan selamat.

Afriansyah Noor menegaskan, penyelenggaraan mudik gratis bukan sekadar fasilitas perjalanan, tetapi wujud perhatian at as dedikasi dan kerja keras para pekerja/buruh yang selama ini berkontribusi bagi perusahaan.

“Penyelenggaraan mudik gratis bagi pekerja/buruh ini adalah bentuk penghargaan perusahaan terhadap pekerja. Ini adalah komitmen bersama dalam memberikan apresiasi kepada pekerja yang telah berkontribusi bagi perusahaan,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, perhatian seperti ini penting karena kesejahteraan pekerja tidak hanya berbicara soal pekerjaan di tempat kerja, tetapi juga menyangkut rasa aman, kenyamanan, dan ketenangan saat mereka kembali berkumpul dengan keluarga pada momentum hari raya. Oleh karena itu, Wamenaker menekankan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Ia menilai, kerja sama yang sehat dan saling menghargai akan memberi manfaat yang dapat dirasakan bersama, baik oleh pekerja maupun perusahaan.

“Pekerja dan pengusaha wajib bekerja sama serta saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat dinik mati bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan prestasi kerja,” kata Afriansyah.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak tujuh armada bus diberangkatkan untuk mengangkut 295 pekerja bersama keluarga mereka menuju Jambi dan Padang. Keberangkatan ini menjadi bukti bahwa dukungan konkret kepada pekerja dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang memberi manfaat langsung bagi kehidupan mereka.

Wamenaker berharap, melalui fasilitas mudik gratis ini, para pekerja/buruh dan keluarganya dapat menempuh perjalanan dengan lebih aman dan nyaman, sehingga dapat merayakan hari raya serta bersilaturahmi dengan keluarga tercinta dengan penuh ketenangan.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan melepas keberangkatan Mudik bagi Pekerja/Buruh Tahun 2026 secara resmi. Doa kami menyertai Bapak dan Ibu sekalian, semoga selamat sampai tujuan dan dapat bersilaturahmi dengan keluarga tercinta,” ujar Wamenaker.

Afriansyah menambahkan, mudik bagi pekerja/ buruh tahun 2026 ini juga menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta di tengah tantangan ekonomi yang ada. Ia mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan kepedulian sosial dan menjadikan kesejahteraan pekerja sebagai perhatian bersama.

“Kemnaker sangat menghargai peran serta perusahaan yang telah bersinergi dengan Pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk mudik bagi pekerja ini. Hal ini merupakan perwujudan bentuk kepedulian sosial terhadap seluruh pemangku kepentingan, terutama pekerja/buruh dan keluarganya,” katanya.

Program yang diselenggarakan oleh Paguyuban Jambi, Ikatan Keluarga Minang (IKM), dan berbagai perusahaan ini dihadirkan sebagai bentuk penghargaan nyata kepada pekerja, sekaligus membantu mereka pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan selamat.

Afriansyah Noor menegaskan, penyelenggaraan mudik gratis bukan sekadar fasilitas perjalanan, tetapi wujud perhatian at as dedikasi dan kerja keras para pekerja/buruh yang selama ini berkontribusi bagi perusahaan.

“Penyelenggaraan mudik gratis bagi pekerja/buruh ini adalah bentuk penghargaan perusahaan terhadap pekerja. Ini adalah komitmen bersama dalam memberikan apresiasi kepada pekerja yang telah berkontribusi bagi perusahaan,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, perhatian seperti ini penting karena kesejahteraan pekerja tidak hanya berbicara soal pekerjaan di tempat kerja, tetapi juga menyangkut rasa aman, kenyamanan, dan ketenangan saat mereka kembali berkumpul dengan keluarga pada momentum hari raya. Oleh karena itu, Wamenaker menekankan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Ia menilai, kerja sama yang sehat dan saling menghargai akan memberi manfaat yang dapat dirasakan bersama, baik oleh pekerja maupun perusahaan.

“Pekerja dan pengusaha wajib bekerja sama serta saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat dinik mati bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan prestasi kerja,” kata Afriansyah.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak tujuh armada bus diberangkatkan untuk mengangkut 295 pekerja bersama keluarga mereka menuju Jambi dan Padang. Keberangkatan ini menjadi bukti bahwa dukungan konkret kepada pekerja dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang memberi manfaat langsung bagi kehidupan mereka.

Wamenaker berharap, melalui fasilitas mudik gratis ini, para pekerja/buruh dan keluarganya dapat menempuh perjalanan dengan lebih aman dan nyaman, sehingga dapat merayakan hari raya serta bersilaturahmi dengan keluarga tercinta dengan penuh ketenangan.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan melepas keberangkatan Mudik bagi Pekerja/Buruh Tahun 2026 secara resmi. Doa kami menyertai Bapak dan Ibu sekalian, semoga selamat sampai tujuan dan dapat bersilaturahmi dengan keluarga tercinta,” ujar Wamenaker.

Afriansyah menambahkan, mudik bagi pekerja/ buruh tahun 2026 ini juga menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta di tengah tantangan ekonomi yang ada. Ia mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan kepedulian sosial dan menjadikan kesejahteraan pekerja sebagai perhatian bersama.

“Kemnaker sangat menghargai peran serta perusahaan yang telah bersinergi dengan Pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk mudik bagi pekerja ini. Hal ini merupakan perwujudan bentuk kepedulian sosial terhadap seluruh pemangku kepentingan, terutama pekerja/buruh dan keluarganya,” katanya.

Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pertamina dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H sekaligus mendorong perjalanan yang lebih aman, efisien, dan hemat BBM.

Melalui program mudik gratis ini, ribuan pemudik akan diberangkatkan secara bersama-sama menggunakan moda transportasi bus menuju 23 kota tujuan.

Selain memberikan kenyamanan dan keamanan perjalanan, program ini juga diharapkan mampu membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik secara lebih hemat.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan bahwa Mudik Bareng Pertamina tidak hanya menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keamanan masyarakat saat kembali ke kampung halaman, dibandingkan menggunakan kendaraan roda dua dengan muatan berlebih, serta mendukung efisiensi penggunaan energi.

“Dengan mudik secara bersama-sama menggunakan transportasi massal, perjalanan menjadi lebih efisien, aman, nyaman, sekaligus membantu menghemat penggunaan BBM,” ujar Baron.

Kegiatan ini juga bagian dari mendukung arahan Pemerintah untuk hemat BBM dalam menghadapi situasi dinamika energi global. “Perjalanan mudik dengan kendaraan bersama dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, sehingga berkontribusi pada penghematan konsumsi bahan bakar serta membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode mudik Lebaran,” terang Baron lagi.

Selain menyediakan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman, Pertamina juga memastikan seluruh rangkaian program Mudik Bareng Pertamina berjalan dengan tertib dan terorganisir. Para peserta akan mendapatkan berbagai fasilitas pendukung agar perjalanan menuju kampung halaman dapat berlangsung lancar.

Program Mudik Bareng Pertamina menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan energi kebaikan bagi masyarakat, khususnya dalam momentum Ramadan dan Idulfitri. Melalui inisiatif ini, Pertamina berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, nyaman, dan efisien.

Pertamina juga terus memastikan ketersediaan energi nasional tetap aman selama periode Ramadan dan Idulfitri melalui Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri 2026 yang bertugas menjaga keandalan pasokan serta pelayanan energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Keberangkatan mudik dijadwalkan pada Minggu, 15 Maret 2026 dari Plaza Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, dengan tujuan berbagai kota seperti Tasikmalaya, Garut, Cirebon, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Wonosobo, Purworejo, Brebes, Tegal Pemalang, Cilacap, Pekalongan, Kendal, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Wonogiri, Surabaya, Malang, Ngawi, Madiun, dan Banyuwangi.

“Kami memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Seluruh armada telah melalui pemeriksaan kelayakan operasional agar perjalanan peserta berlangsung aman dan lancar,” tambah Baron.

Langkah ini dilakukan karena keselamatan pemudik tidak hanya ditentukan oleh kondisi kendaraan dan kelancaran jalur, tetapi juga oleh kesiapan fisik dan kewaspadaan pengemudi. Dalam perjalanan jarak jauh dengan durasi kerja panjang, kelelahan dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3), Ismail Pakaya, mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pengemudi berada dalam kondisi prima sebelum dan selama bertugas mengantarkan penumpang.

“Penilaian ini bertujuan untuk memastikan pengemudi dalam kondisi prima. Hal ini penting karena faktor pengemudi atau manusia (human error) akibat kelelahan perjalanan jarak jauh dengan durasi kerja panjang menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas,” ujar Ismail Pakaya dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan, Tim Penguji K3 melakukan penilaian langsung kepada pengemudi, mulai dari identifikasi pola kerja dan waktu istirahat, pemeriks aan kesehatan fisik dasar, hingga evaluasi berbagai faktor yang berpotensi memicu kelelahan selama perjalanan. Pemeriksaan ini diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan dini untuk menekan risiko di jalan.

Selain pemeriksaan fisik, Kemnaker juga memberikan edukasi kepada pengemudi dan operator transportasi mengenai pentingnya manajemen kelelahan kerja. Edukasi ini menekankan bahwa tubuh manusia memiliki batas kemampuan fisiologis dalam mempertahankan kewaspadaan, terutama saat berkendara dalam waktu lama dan di tengah kepadatan arus mudik.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan promotif dan preventif dalam penerapan K3 di sektor transportasi darat, dengan menekankan pentingnya pengendalian faktor manusia dalam sistem keselamatan transportasi,” kata Ismail.

Menurutnya, upaya ini bukan semata pemeriksaan teknis, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk melindungi masyarakat. Sebab, pengemudi yang sehat dan tidak kelelahan akan sangat menentukan kesela matan penumpang hingga tiba di tujuan.

Ismail menambahkan, langkah proaktif tersebut merupakan hasil kolaborasi intensif antara Kemnaker, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah. “Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran para pengemudi dan operator transportasi mengenai pentingnya pengelolaan kelelahan kerja dalam mendukung perjalanan mudik yang aman, selamat, dan nyaman,” kata Ismail.