Kekuasaan senantiasa mengundang mereka yang lihai membaca peluang untuk kepentingan diri. Mereka menjilat hari ini, dan siap menikam esok hari

DEPOKPOS – Di sekeliling kekuasaan, oportunis selalu bergerak lincah. Mereka bukan pemikir, bukan pula pejuang.

Namun mereka pandai membaca arah angin. Hari ini mereka bersumpah demi kesetiaan, esok mereka bersulang dengan kebusukan, selama uang dan fasilitas tetap terjaga.

Para oportunis penjilat tak punya nilai, tapi pandai menempel pada siapa pun yang sedang berkuasa. Mereka menjilat hari ini, siap menusuk esok hari, tergantung kemana arus keuntungan mengalir.

Penguasa sejati yang menggunakan akal  sehat seharusnya menolak menjadi sarang bagi para pemangsa oportunitas. Namun realitanya, pemangku jabatan justru memelihara mereka karena oportunis pandai memuja, dan pujian bisa membutakan akal sehat.

Dan disinilah muncul pertanyaan, Apakah kekuasaan telah menjadi ladang subur bagi penjilat? Masih tersisakah sedikit  ruang bagi mereka yang tulus?

Karena selama oportunis penjilat tetap berjaya, maka suara rakyat hanya akan menjadi gema yang mengambang tak didengar, tak dianggap, dan tak diubah menjadi kebijakan.

Tatanan kekuasaan yang dibangun oleh nilai, akan tegak oleh kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan akal sehat yang lurus. Namun semua itu bisa runtuh bukan oleh lawan, tapi oleh mereka yang berselimut senyum dan basa-basi manis.

Penjilat bukan pemberontak, mereka tak membuat gaduh di luar pagar. Mereka masuk lewat pintu depan, menyamar jadi pendukung, jadi rekan kerja, jadi pembisik keputusan.

Mereka hadir di rapat-rapat, menandatangani dokumen, bahkan menyanyikan lagu kebangsaan namun semuanya dengan niat licik yang tersembunyi mengambil bagian tanpa berkontribusi, mendapat untung tanpa menanggung risiko.

Tatanan yang semula disusun rapi atas nama kepentingan bersama, dirusak dari dalam. Aturan dilenturkan demi kedekatan, Prestasi diabaikan demi loyalitas semu, Pengabdian kalah oleh penjilatan.

Penjilat membuat sistem kehilangan arah.

Mereka menjual moral demi momen, menukar prinsip dengan proyek, dan mengubah kepercayaan menjadi komoditas.

Mereka membunuh meritokrasi dan membiarkan mediokritas tumbuh subur.

Mereka tak membakar rumah, tapi merusaknya perlahan dari dalam,

Mereka tak menolak aturan, tapi mengubahnya untuk kepentingan sendiri,

Mereka tak menghancurkan pemimpin, tapi menyesatkannya dengan sanjungan yang memabukkan.

Dan yang paling berbahaya: penjilat membuat kehancuran terlihat normal. Ketika rusak dianggap wajar, ketika salah dianggap strategi, maka tatanan tinggal menunggu waktu untuk ambruk. Jika tatanan ingin diselamatkan, maka oportunis tak boleh diberi tempat.

Penjilat bukan sekadar pembonceng, tapi virus laten dalam sistem, dan satu-satunya obat adalah keberanian untuk menolak kemunafikan dengan integritas, ketegasan, dan nurani yang tetap hidup.

Dalam sistem yang sudah terkontaminasi, promosi bukan lagi soal kapasitas, tapi kedekatan. Mereka yang berpikir kritis dianggap pembangkang, dan mereka yang menyembah dianggap setia.

Lalu muncullah barisan penjilat membawa senyum palsu, tapi kosong kontribusi. Orang yang punya ide dibiarkan di pojok, Yang bekerja keras dilupakan, yang berpikir jernih ditenggelamkan oleh puja-puji palsu.

Akibatnya, keputusan diambil bukan berdasarkan data, tapi demi menjaga posisi. Inovasi mandek, motivasi hancur, dan yang tertinggal hanyalah teater loyalitas yang terus dipertontonkan demi ilusi stabilitas.

Di dunia yang mulai kehilangan nilai, pengabdian sering kalah oleh penjilatan. Penjilatan adalah jalan pintas, Ia tak butuh kerja keras cukup dengan memuji, mengikuti, dan memuaskan hasrat atasan, Ia bukan soal kemampuan, tapi soal bagaimana tampil menyenangkan di mata kekuasaan.

Orang yang mengabdi sungguh-sungguh kerap dicurigai, dianggap mengancam, bahkan disingkirkan karena tak pandai bersandiwara. Sementara para penjilat justru mendapat tempat, masuk lingkaran dalam, dan turut mengatur arah tanpa kapasitas.

Inilah tragedi birokrasi yang sedang sakit, di mana ketulusan dibilang pencitraan, kejujuran dianggap kebencian, keberanian dianggap pembangkangan, dan kerja nyata dikalahkan oleh tebar pesona.

Ketika penjilatan lebih dihargai daripada pengabdian, maka sistem kehilangan jiwanya. Kebijakan tidak lagi lahir dari keadilan, tapi dari balas budi dan rasa sungkan. Lembaga menjadi rapuh, karena fondasinya bukan lagi nilai, tapi relasi. *

Kabar penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 kembali menampar nurani publik. Dikutip dari Kompas.id pada Kamis (8/1/2026), KPK menetapkan Yaqut dan Ishfah atau Gus Alex sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait pengelolaan kuota haji. Keduanya disangka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena diduga menyebabkan kerugian negara.

Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum biasa. Ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih sensitif: ibadah umat. Haji bukan sekadar perjalanan administratif, tetapi panggilan suci yang dinantikan jutaan kaum Muslim dengan penuh harap. Ketika urusan yang begitu sakral justru diseret ke pusaran dugaan korupsi, maka yang terluka bukan hanya keuangan negara, tetapi juga rasa keadilan dan kepercayaan umat.

Ironisnya, pelanggaran seperti ini kerap berulang dari waktu ke waktu. Kekuasaan yang seharusnya menjadi amanah untuk melayani rakyat justru berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Inilah potret rapuhnya integritas ketika nilai-nilai agama tidak benar-benar menjadi fondasi dalam mengelola kekuasaan. Ketika kehidupan dipisahkan dari tuntunan Ilahi, hawa nafsu sering kali lebih dominan daripada rasa takut kepada Allah.

Padahal sejarah Islam menunjukkan standar kepemimpinan yang sangat tinggi. Dikisahkan seorang khalifah memadamkan lampu yang menggunakan fasilitas negara ketika hendak berbincang dengan keluarganya tentang urusan pribadi. Ia tidak ingin sekejap pun menggunakan hak publik untuk kepentingan pribadi. Sikap ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Sayangnya, teladan seperti ini terasa semakin langka pada hari ini. Publik berkali-kali disuguhi berita penyalahgunaan kekuasaan, seolah jabatan hanyalah jalan menuju privilese, bukan amanah yang berat. Padahal, dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan sekadar kehormatan yang dibanggakan.

Karena itu, sudah saatnya umat memiliki standar yang lebih tegas dalam menilai kepemimpinan. Bukan sekadar retorika politik atau citra yang dibangun menjelang pemilu, melainkan integritas, ketakwaan, dan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Tanpa landasan tersebut, penyalahgunaan kekuasaan hanya akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.
Umat tentu merindukan hadirnya pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah, pemimpin yang menyadari bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap fasilitas yang digunakannya akan dipertanyakan di hadapan-Nya. Hanya dengan kepemimpinan yang berlandaskan ketakwaan dan keadilan itulah masyarakat dapat merasakan hadirnya rahmat bagi seluruh alam.