Dalam kegiatan tersebut, Pemprov DKI menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan, operasi katarak, hingga pembagian kacamata gratis untuk masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (8/12/2025) hingga Jumat (12/12/2025) ini melibatkan TP PKK Pusat, TP PKK DKI Jakarta, Dinkes DKI Jakarta, tenaga kesehatan, mitra kolaborator, serta berbagai komunitas masyarakat.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Tim Pembina Posyandu DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono Anung, menekankan pentingnya menjaga kesehatan mata, khususnya bagi para lansia yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan operasi katarak.

“Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, kita menegaskan bahwa perhatian kepada para ibu juga berarti perhatian kepada kesehatan keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek penting terhadap kualitas hidup adalah kesehatan mata,” ujarnya.

Wakil Kepala Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan sebanyak 110 pasien mengikuti operasi katarak gratis. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan 3.400 kacamata gratis, masing-masing untuk 1.700 murid sekolah dan 1.700 masyarakat usia di atas 40 tahun, yang mayoritas membutuhkan kacamata baca.

“Sebagian pasien menjalani operasi pada hari ini, dan sisanya akan dikoordinasikan bersama Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami), yang akan melaksanakan kegiatan serupa dalam beberapa minggu mendatang,” ungkapnya.

Pemeriksaan kesehatan gratis digelar serentak di seluruh wilayah kota/kabupaten di Jakarta. Persiapan operasi katarak telah dilakukan sejak beberapa minggu sebelumnya, mulai dari pendaftaran hingga skrining administrasi dan kesehatan. Seluruh peserta merupakan warga yang tinggal di Jakarta, baik ber-KTP DKI maupun berdomisili di Jakarta.

“Kami menargetkan setiap wilayah dapat melayani minimal 1.000 peserta, termasuk anggota TP PKK dan berbagai komunitas,” jelasnya.

Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, mengapresiasi Pemprov DKI. Ia menjelaskan operasi katarak memerlukan rangkaian pemeriksaan untuk memastikan kondisi pasien benar-benar siap. Menurutnya, layanan ini sangat penting terhadap kualitas hidup, terutama bagi para lansia.

“Jika melalui BPJS, waktu tunggu bisa sangat panjang. Sementara jika berbayar, biayanya tinggi. Melalui bakti sosial ini, kita membantu masyarakat mendapatkan kembali penglihatan tanpa beban biaya,” imbuhnya.

Salah satu peserta operasi katarak, Wahidin (41) dari Tanah Abang, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat. “Acara ini sangat baik. Saya sangat berterima kasih kepada penyelenggara karena saya bisa mendapatkan operasi katarak gratis,” ucapnya. (B. Karmila)

Artikel Sambut Hari Ibu ke-97, Pemprov DKI Bantu 110 Pasien Operasi Katarak dan Bagikan 3400 Kacamata Gratis pertama kali tampil pada FWJI News.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Nonsan, Korea Selatan.

Gubernur Pramono mengapresiasi komitmen Nonsan dalam menjaga kerja sama aktif yang selama ini terjalin, khususnya melalui penyelenggaraan Nonsan Strawberry Festival di Jakarta.

“Nonsan Strawberry Festival tidak hanya menjadi wadah promosi bagi produk unggulan Kota Nonsan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi ekonomi serta mempererat hubungan budaya antara kedua kota. Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan festival ini tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Jakarta,” ujar Pramono dalam siaran persnya.

Gubernur Pramono mengungkapkan, festival yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026 tersebut merupakan penyelenggaraan ketiga di Jakarta. Ia optimistis, pasar Jakarta dapat menyerap lebih dari 20 ton stroberi, mengingat tingginya permintaan dan besarnya pasar ibu kota.

“Jakarta adalah salah satu pasar stroberi terbesar di dunia. Kami berharap, penyelenggaraan tahun depan semakin sukses dan membawa dampak positif bagi masyarakat Jakarta maupun Nonsan,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Nonsan, Baek Sung Hyun, menyampaikan kunjungan ini bertujuan mempererat kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, serta mempersiapkan festival mendatang agar lebih meriah.

“Nonsan terkenal sebagai produsen stroberi terbaik di dunia karena didukung cuaca, teknologi, dan kualitas tanah yang unggul. Kami akan kembali membawa stroberi terbaik kami dan mempersembahkan festival yang lebih baik tahun depan,” ujar Wali Kota Baek Sung Hyun.

Ia juga mengundang masyarakat Indonesia untuk hadir pada Nonsan International Expo 2027 yang akan berlangsung pada Februari – Maret selama 24 hari di Nonsan, Korea Selatan.

Selain di bidang pariwisata dan promosi produk unggulan, Wali Kota Baek Sung Hyun menyampaikan harapannya agar kerja sama dapat diperluas ke sektor pertanian, teknologi, serta pengembangan inovasi antara kedua pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih telah disambut dengan sangat baik di Jakarta, sebuah kota visi dunia. Kami berharap kerja sama ini terus diperkuat di berbagai sektor,” tandasnya. (B. Karmila)

Artikel Jakarta – Korea Perkuat Kolaborasi, Sambut Persiapan Strawberry Festival 2026 pertama kali tampil pada FWJI News.

Dalam Peraturan gubernur tersebut, telah diatur dalam pasal yang melarang perdagangan hewan penular rabies (HPR) untuk pangan. Pramono berharap adanya peraturan ini dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan warga Jakarta.

“Ketika menerima para penggemar hewan pada waktu 13 Oktober 2025 lalu, saya berjanji untuk membuat pergub. Alhamdulillah dalam sebulan, Pergub 36/2025 mengenai larangan jual-beli daging HPR untuk pangan sudah berlaku,” jelas Pramono dalam siaran pers Rabu (26/11/2025).

Gubernur Pramono menambahkan, pasal 27A dalam pergub tersebut mengatur bahwa setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memperjualbelikan HPR untuk tujuan pangan.

HPR yang dimaksud baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging atau produk lainnya, baik mentah maupun olahan. Sementara pada pasal 27B mengatur setiap orang maupun badan usaha dilarang melakukan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan pangan.

Jenis HPR yang diatur dalam peraturan gubernur ini yaitu anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan/atau hewan sebangsanya.

Jika melanggar, maka setiap pemilik maupun pemelihara HPR dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penyitaan HPR dan produk HPR, penutupan tempat kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Penindakan sanksi pelanggaran pergub ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, serta perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (B. Karmila)

Artikel Pramono Terbitkan Pergub 36/2025, Larangan Dagang Daging Anjing dan Kucing pertama kali tampil pada FWJI News.

Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Kota Administrasi Jakarta Pusat E Suzukiana mengatakan, acara ini merupakan kolaborasi dari para siswa pelatihan diselenggarakan pada angkatan ke – IV di tahun 2025 ini.

“Ini merupakan angkatan terakhir, di awal bulan depan akan selesai. Setiap akhir pelatihan kami melaksanakan acara ini. Kemarin acara table manner, sekarang fashion show merupakan kolaborasi dari semua kejuruan – kejuruan yang ada di PPKD Jakarta Pusat,” katanya.

Suzukiana menjelaskan, kegiatan ini merupakan praktik para siswa yang mengikuti pelatihan yang dilaksanakan PPKD Jakarta Pusat, karena persentase pelatihan yaitu 30 persen teori dan 70 persen praktik.

“Ini merupakan praktik dari mereka yang telah mengikuti pelatihan di PPKD. Awal mereka masuk, sudah diajarkan cara bikin pola, menggunting, menjahit, bahkan sampai detail lainnya. Makanya tadi baju atau busananya yang dihasilkan oleh mereka ditampilkan,”

“Nah, yang menghiasnya itu dari jurusan makeup artist. Peraganya itu diambil dari kejuruan – kejuruan lain. MC – nya ada tiga yaitu, berbahasa Korea, Inggris, dan bahasa Jepang,” paparnya.

Menurutnya dalam kegiatan ini para siswa pelatihan tentunya merasa bangga karena bisa menampilkan hasil karya produksi mereka yang dibuat selama pelatihan di PPKD Jakarta Pusat.

“Kegiatan ini hasil dari produk mereka ditampilkan, dilihat oleh orang banyak. Ada kebanggaan sendiri, ketika nanti lulus dari sini, mereka sudah punya CV. Punya hasil karya, saat memasuki dunia kerja atau berusaha mereka punya pengalaman, dan sudah ada produk yang bisa dihasilkan,” ujarnya.

Suzukiana juga bersyukur di tahun 2025 ini peserta yang telah mengikuti pelatihan di PPKD Jakarta Pusat dari empat angkatan yang diselenggarakan telah mencapai target yaitu sebanyak 1.890 peserta dari 18 kejuruan yang ada.

“Alhamdulillah, antusias dari warga Jakarta Pusat tinggi dan target sudah terpenuhi. Setiap kami membuka pendaftaran, angkatannya diterima 360 peserta, untuk kuota yang mendaftar bahkan bisa sampai 2.000 orang. Tentunya kami juga ada seleksi tertulis dan seleksi wawancara,” tandasnya. (B. Karmila)

Artikel Peserta Binaan PPKD Jakpus, Tampilkan Hasil Karya Gelar Fashion Show pertama kali tampil pada FWJI News.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan Ragunan, termasuk kesejahteraan satwa dan penyediaan pakan berjalan optimal, sekaligus merespons dan meluruskan sejumlah isu yang berkembang di media sosial.

“Beberapa hari ini banyak pertanyaan tentang Ragunan. Hari ini, kami melihat sendiri di lapangan agar publik mendapatkan penjelasan yang benar dan jelas,” ujarnya dalam siaran pers Jumat (21/11/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Pramono memberi perhatian khusus pada harimau bernama Sri Deli, yang sempat viral karena ditampilkan dalam kondisi kurus. Setelah melihat kondisi terkini di area perawatan, Gubernur menegaskan, video viral tersebut diambil pada masa pandemi COVID-19.

“Tadi, kita sudah melihat langsung proses penyiapan pakan dan kondisi harimau Sri Deli. Dari laporan yang saya terima, video yang beredar kemungkinan diambil saat masa COVID-19. Sekarang Sri Deli sudah besar, sehat, dan bisa dilihat sendiri kondisinya,” ungkapnya.

Pramono menyatakan, sejak dibuka pada hari Sabtu malam, jumlah pengunjung mencapai 14.794 orang. Kini total kunjungan Sabtu dan Minggu rata-rata berada di angka 35.000 hingga 40.000 pengunjung. Ini peningkatan yang sangat signifikan.

Selain itu Pramono menegaskan, Pemprov DKI sangat menjaga kualitas dan ketersediaan pakan satwa. Ia juga telah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melakukan pengecekan rutin agar tidak ada kekurangan atau kelalaian dalam proses penyediaan pakan.

“Saya meminta agar aspek pakan ini dicek terus-menerus. Isu bahwa ada pakan yang dibawa pulang itu tidak benar. Proses pemberian pakan diawasi secara ketat dan ada petugas khusus yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Sebagai lembaga konservasi, TMR menerapkan standar tinggi dalam pemenuhan gizi satwa. Setiap satwa mendapatkan pakan sesuai kebutuhan spesies, usia, dan kondisi kesehatan.

Pakan didistribusikan dan diberikan pada hari yang sama untuk menjaga kesegaran dan memastikan kecukupan nutrisi harian. Proses pemberian pakan dilakukan oleh keeper berpengalaman serta dimonitor setiap hari oleh kurator yang bertanggung jawab. (B. Karmila)

Artikel Tudingan Pakan Satwa Dibawa Pulang, Pramono Tinjau Ragunan pertama kali tampil pada FWJI News.

“Mengusung tema ‘Jakarta Kota Global: Bangun Akses, Bangun Karier’, kegiatan ini tidak hanya membuka kesempatan kerja, tetapi juga menghadirkan berbagai program pelatihan melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Dinas Tenaga Kerja,” ujar Wagub Rano.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 menurun menjadi 6,05 persen, atau sekitar 330 ribu orang. Meski angka ini membaik, Wagub Rano menilai tantangan masih ada.

“Komitmen kami sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yaitu meningkatkan kesempatan kerja layak dan daya tahan tenaga kerja. Kami menargetkan penurunan TPT menjadi 5,49–5,64 persen pada 2030,” paparnya.

Wagub Rano juga mengapresiasi dukungan lebih dari 90 perusahaan yang membuka 12.000 lowongan kerja, termasuk lebih dari 9.000 peluang kerja luar negeri melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Jakarta Job Festival 2025 diselenggarakan secara hybrid pada 13 – 14 November 2025, pukul 10.00 – 17.00 WIB. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini secara langsung di lokasi maupun secara daring melalui situs jobfair.kemnaker.go.id.

Rangkaian kegiatan Jakarta Job Festival 2025 meliputi:
– Pameran lowongan kerja oleh 90 perusahaan;
– Wawancara langsung dengan perusahaan;
– Pameran Pusat Pelatihan Kerja;
– Informasi peluang kerja luar negeri dari BP2MI;
– Pameran UMKM dan Jakarta Entrepreneur;
– Talkshow inspiratif seputar dunia kerja dan motivasi karier.

Selain mempertemukan pencari kerja dan perusahaan, Wagub Rano berharap kegiatan ini mampu mendorong dunia pendidikan lebih adaptif terhadap kebutuhan industri

“Semoga para pencari kerja dapat menemukan pekerjaan sesuai minat dan kompetensi, dan perusahaan pun mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi,” harap Rano.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, menambahkan, Pemprov DKI juga memfasilitasi pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri. “Kami menghadirkan 90 perusahaan, terdiri atas 20 perusahaan internasional dan 70 perusahaan nasional,” tuturnya. (B. Karmila)

Artikel Jakarta Job Festival 2025 Resmi Dibuka, Hadirkan 20 Perusahaan Internasional dan 70 Perusahaan Nasional pertama kali tampil pada FWJI News.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Drg. H Deden Edi Soetrisna, MM dan Direktur BP PKU MUI DKI Jakarta, KH. Muladi, Ph.D., serta disaksikan langsung oleh Ketua MUI DKI Jakarta, KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun dan Prof. Dr. Bunyamin Kepala Bidang Pendidikan MUI DKI Jakarta. Penandatanganan kerja sama dilakukan di Cisarua Bogor, Jawa Barat, Senin (18/8/2025).

Melalui kerja sama ini, LPPOM DKI dan BP-PKU MUI DKI meluncurkan Program Duta Halal MUI DKI Jakarta, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mencetak kader-kader muda yang akan berperan sebagai agen sosialisasi dan edukasi halal di tengah masyarakat.

“Program Duta Halal ini menjadi langkah nyata MUI DKI Jakarta dalam mendukung pemerintah memperluas literasi halal. Kami berharap para kader dapat menjadi pionir yang mengajak masyarakat semakin peduli terhadap produk halal,” ujar KH. Muladi, Ph.D., Direktur BP PKU MUI DKI Jakarta.

Sementara itu, Drg. Deden Edi Soetrisna, MM, Direktur LPPOM DKI Jakarta, menambahkan bahwa Duta Halal akan dibekali dengan pendidikan, wawasan, dan keterampilan dalam menyampaikan pentingnya halal, tidak hanya dari sisi agama, tetapi juga kesehatan, etika bisnis, dan kepentingan masyarakat luas.

Prof. Dr. Bunyamin, Kepala Bidang Pendidikan MUI DKI Jakarta yang membidangi BP PKU, juga menegaskan pentingnya implementasi ilmu kader ulama. “Peran Kader Ulama bukan hanya sebatas ilmu teori, tetapi juga ilmu terapan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dalam memberikan edukasi tentang halal. Hal ini akan membuat masyarakat semakin memahami pentingnya sertifikasi halal,” ujarnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan:
• Masyarakat semakin memahami kewajiban halal dan berkomitmen menghadirkan produk halal dalam usahanya.
• Citra MUI semakin kuat sebagai lembaga pembina halal yang aktif, solutif, dan relevan dengan kebutuhan umat.
• Ekosistem halal di DKI Jakarta dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun, Ketua MUI DKI Jakarta, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini. “Program ini adalah bentuk nyata pengabdian MUI kepada umat. Melalui Duta Halal, kita ingin memastikan Jakarta menjadi motor penggerak ekosistem halal di Indonesia,” tegasnya.

Dengan sinergi LPPOM MUI DKI dan BP PKU MUI DKI, diharapkan Program Duta Halal menjadi inspirasi dan teladan dalam memperkuat pelayanan umat sekaligus mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.*

Artikel LPPOM dan BP PKU MUI DKI Jakarta Luncurkan Program Duta Halal pertama kali tampil pada FWJI News.

Aksi yang digelar sejak pukul 06.00 WIB ini dihadiri puluhan ribu peserta serta sejumlah tokoh penting nasional

JAKARTA – Seruan solidaritas untuk rakyat Palestina menggema di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dalam Aksi Akbar “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” yang diselenggarakan oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahad pagi (3/8/2025).

Puncak momen dari aksi tersebut adalah pembacaan Pernyataan Sikap Peserta Aksi Akbar dalam tiga bahasa: Inggris, Arab, dan Indonesia.

Pembacaan pernyataan dimulai oleh Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim dalam bahasa Inggris, dilanjutkan oleh Ustaz Zaitun Rasmin dalam bahasa Arab, dan ditutup oleh KH Cholil Nafis dengan pembacaan dalam bahasa Indonesia. Ketiganya merupakan tokoh nasional yang dikenal aktif dalam isu-isu kemanusiaan dan keislaman.

Isi pernyataan mencakup lima poin utama, antara lain:

1. Mengutuk keras genosida di Gaza yang ditandai pembantaian dan pelaparan massal terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.

2. Menyerukan tindakan konkret kepada pemimpin negara-negara Islam dan negara lainnya yang masih memiliki nurani kemanusiaan untuk segera menghentikan pembantaian dan pelaparan sebagai senjata perang.

3. Mendesak Mesir dan Yordania agar membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza secara berkelanjutan.

4. Meminta Presiden RI Prabowo Subianto memimpin seruan dunia menghentikan genosida serta memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina sesuai amanat konstitusi Indonesia.

5. Mengimbau umat Islam dan masyarakat dunia untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel dan memperbanyak doa Qunut Nazilah hingga genosida berakhir dan Palestina merdeka.

“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan,” kutipan konstitusi UUD 1945 ini turut ditekankan dalam pernyataan sikap tersebut.

Aksi yang digelar sejak pukul 06.00 WIB ini dihadiri puluhan ribu peserta serta sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta serta tokoh ulama seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das’ad Latif, Ustaz Bachtiar Nasir, Buya Amirsyah Tambunan, Prof. Din Syamsuddin, dan lain sebagainya.

Aksi ini menjadi simbol kuat solidaritas rakyat Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina sekaligus desakan moral kepada dunia internasional untuk segera menghentikan kekejaman yang terus berlangsung di Gaza.*

Artikel Dari Jakarta untuk Dunia, Seruan Hentikan Genosida Gaza Menggema dalam Tiga Bahasa! pertama kali tampil pada FWJI News.

“Sejak Pak Gubernur/Wakil Gubernur dilantik, beliau berkomitmen untuk mengisi posisi jabatan yang kosong di Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, proses administrasi yang dibutuhkan, seperti ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri, sudah kita lalui,” ujar Sekda Marullah.

Ia juga menjelaskan, sebagian pejabat yang mengalami mutasi adalah mereka yang telah menjabat di satu posisi selama empat tahun atau lebih. “Selain menerapkan manajemen talenta, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan uji kompetensi (job fit) dan evaluasi kinerja,” ungkapnya.

Sekda Marullah turut mengucapkan selamat dan meminta para pejabat yang dilantik untuk melanjutkan kinerja terbaiknya. “Pelantikan ini adalah bagian dari tour of duty. Jabatan adalah amanah, tidak selamanya. Jadi, saat mendapat kepercayaan, maka harus dibuktikan dengan performa yang baik,” tandasnya.

Selanjutnya, Sekda Marullah berpesan agar para pejabat segera beradaptasi dengan lingkup pekerjaan baru dan langsung bekerja mewujudkan program-program yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Enam bulan pertama menjadi ajang pembuktian bagi semua yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam mewujudkan program-program membangun Jakarta sebagai kota global,” tutup Sekda Marullah.

Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

Artikel Sekda Marullah Ungkap Proses Sebelum Pelantikan Pejabat di DKI Jakarta pertama kali tampil pada FWJI News.

“Gage (ganjil genap) tidak berlaku tanggal 12-13 (Mei 2025),” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu di libur Paskah capai 6 ribu lebih

Dia mengatakan peniadaan sistem ganjil genap ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 bahwa sistem gage tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

Selain itu, ini juga merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2024, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025.

Baca juga: Psikolog bagikan kiat agar mental siap untuk bekerja setelah liburan

Adapun sistem gage, kata Syafrin, diterapkan di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, alih-alih kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (electronic road pricing/ERP).

Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

Kemudian, Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Gunung Sahari.

Di Jakarta Selatan, yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.

Sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, yakni Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Jenderal A Yani.

Syafrin mengatakan Pemprov DKI belum akan menerapkan kebijakan ERP karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

“Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan tersebut belum dilaksanakan,” kata dia.

ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

Artikel Tak Ada Ganjil Genap di DKI pada 12-13 Mei pertama kali tampil pada FWJI News.