Delapan puluh tahun Indonesia merdeka adalah momentum penuh makna. Bangsa ini telah melewati berbagai fase: perjuangan mempertahankan kedaulatan, pembangunan ekonomi, transisi demokrasi, hingga menghadapi era digital. Namun di balik gegap gempita perayaan HUT RI ke-80, ada pertanyaan reflektif yang tak kalah penting: apakah dosen—sebagai garda terdepan pembentuk intelektual bangsa—sudah benar-benar merdeka dalam kesejahteraan?

Dosen adalah sosok yang mengemban misi mulia. Mereka bukan hanya pengajar di ruang kelas, tetapi juga peneliti, pengabdi masyarakat, dan penjaga moral intelektual bangsa. Melalui tangan mereka, lahir para dokter, insinyur, politisi, aktivis, ulama, hingga birokrat. Tetapi, ironisnya, kesejahteraan dosen masih sering menjadi isu yang terpinggirkan. Gaji dan tunjangan sebagian besar dosen, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, jauh dari kata memadai. Banyak dosen yang harus mencari pekerjaan tambahan untuk menopang kebutuhan keluarga. Tidak sedikit pula yang menghadapi beban kerja administratif yang menumpuk tanpa diiringi apresiasi setara.

Jika kita merenung sejenak, kemerdekaan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai terbebas dari penjajahan kolonial, tetapi juga terbebas dari keterbelengguan struktural yang membuat insan akademik sulit mencapai kesejahteraan. Kemerdekaan sejati adalah saat para dosen dapat mengabdikan dirinya sepenuhnya pada tridharma perguruan tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian—tanpa dihantui kekhawatiran tentang kebutuhan dasar hidupnya.

Pada momentum HUT RI ke-80 ini, kita diajak untuk kembali pada semangat para pendiri bangsa yang bercita-cita melahirkan masyarakat adil dan makmur. Pertanyaannya: apakah adil jika dosen, yang menjadi fondasi peradaban, justru masih harus berjuang keras demi kebutuhan hidup sehari-hari? Apakah makmur jika profesi intelektual ini tak memberikan jaminan masa depan yang layak?

Refleksi ini bukan sekadar keluhan, melainkan ajakan moral. Negara perlu hadir lebih serius dalam memperjuangkan kesejahteraan dosen, bukan hanya dalam bentuk tunjangan dan gaji, tetapi juga ekosistem akademik yang sehat, penghargaan atas karya ilmiah, serta perlindungan sosial yang memadai. Sebab, ketika dosen sejahtera, bangsa ini akan menikmati buahnya dalam bentuk generasi yang lebih cerdas, kritis, dan berdaya saing.

HUT RI ke-80 seharusnya menjadi momentum menegaskan kembali komitmen kemerdekaan yang holistik. Kemerdekaan tidak bisa hanya dirayakan dengan seremoni, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata yang memastikan setiap anak bangsa, termasuk para dosen, dapat hidup bermartabat.

Maka, sebagai penutup ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama: sudahkah kita benar-benar merdeka, jika para dosen bangsa ini masih harus berjuang keras demi kesejahteraannya?

Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Dr.Imam Prasojo (Dosen FISIP UI) , saat menyampaikan materi Kuliah Online Politik, bahwa Dunia sedang menghadapi Tantangan VUCA, terus bergerak cepat dan melangkah melakukan berbagai perubahan-perubahan baik didunia industri, Pendidikan, Politik maupun Pemerintahan, yaitu Industry 4.0, Education 4.0, Democracy 4.0, Governance 4.0, dan lain-lain.

Indonesia yang telah merdeka dan berusia 80 tahun ini sangat layak dan pantas untuk melakukan perubahan-perubahan menuju pengelolaan Negara dan Pemerintahan/Governance 4.0 agar sejajar dengan pengelolaan Pemerintahan di Negara-Negara lainnya di Dunia.

Inspirasi Governance 4.0 pada 80 Tahun Indonesia Merdeka adalah dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi, data, dan inovasi sosial untuk membangun pemerintahan yang adaptif, transparan, efisien, dan berpihak pada rakyat, setara dengan negara-negara maju seperti Singapura, Korea Selatan, dan lainnya.

Kalau kita ibaratkan, Governance 1.0 itu seperti mesin tik, Governance 2.0 seperti komputer tanpa internet, Governance 3.0 seperti komputer terhubung internet, sedangkan Governance 4.0 itu seperti pemerintah dengan “otak digital” yang bekerja cepat, cerdas, dan personal.

Beberapa Inspirasi Governance 4.0, menyongsong 80 Tahun Indonesia Merdeka antara lain:

1. Transformasi Digital Layanan Publik.
Semua layanan warga (KTP, izin usaha, pajak, bantuan sosial) bisa diakses dari satu portal terpadu seperti Singpass di Singapura atau GovTech di Korea Selatan.

2. Pemerintahan Berbasis Data Real-Time.
Pengambilan keputusan berbasis data terkini (big data, AI) bukan hanya laporan tahunan. Misalnya, kebijakan subsidi tepat sasaran karena data warga selalu ter-update.

3. Partisipasi Publik Digital
Warga bisa ikut menyusun kebijakan lewat platform e-participation atau citizen feedback yang langsung mempengaruhi peraturan atau program.

4. Transparansi dan Akuntabilitas Otomatis.
Semua anggaran, proyek, dan progress pembangunan terbuka untuk diakses publik, mirip Open Budget di Korea Selatan.

Inovasi Lintas Sektor, Pemerintah menjadi fasilitator inovasi, mengajak kampus, startup, dan masyarakat membuat solusi bersama.

Perubahan Menuju Pengelolaan Negara 4.0

Agar setara dengan Singapura & Korea Selatan, langkah perubahannya harus terstruktur, meliputi:

1.Digitalisasi Total Proses Pemerintahan
Semua dokumen dan proses birokrasi berpindah dari kertas ke digital. Integrasi single ID nasional yang bisa dipakai untuk semua layanan.

2. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)
Pemanfaatan big data analytics untuk memprediksi masalah (banjir, kemiskinan, pengangguran) sebelum terjadi.

3. Pemangkasan Rantai Birokrasi
Reformasi regulasi dan simplification prosedur agar layanan publik bisa selesai dalam hitungan menit, bukan hari.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
ASN dengan skill digital, literasi data, dan kemampuan kolaborasi global. Insentif bagi ASN yang inovatif, bukan sekadar senioritas.

5. Budaya Kerja Agile & Kolaboratif
Pemerintah bergerak cepat, adaptif, dan siap melakukan trial & error untuk inovasi.Kolaborasi lintas kementerian/lembaga tanpa ego sektoral. Ekosistem Regulasi yang Mendukung Inovasi Sandbox regulasi untuk teknologi baru (AI, blockchain, IoT) seperti yang dilakukan Korea Selatan dalam industri 5G dan kendaraan otonom.

Berdampak Positif Jika Indonesia Berhasil melakukan Pelayanan publik setara atau lebih cepat dari Singapura. Kebijakan yang presisi, menurunkan kesenjangan sosial. Korupsi menurun drastis karena semua transparan dan otomatis.

Masyarakat lebih puas dan terlibat dalam pembangunan. Indonesia menjadi pusat inovasi regional, bukan hanya pasar.

Pemerintah tidak mempermasalahkan keberadaan bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi maupun kritik dari masyarakat

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tidak ada razia oleh aparat TNI maupun Polri terkait pengibaran bendera bertema One Piece menjelang peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Enggak ada itu (razia),” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan keberadaan bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi maupun kritik dari masyarakat.

Pemerintah, kata dia, juga terbuka terhadap berbagai bentuk kritik mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Menurutnya, tindakan yang mungkin diambil hanya berlaku bagi pihak-pihak yang dengan sengaja membenturkan keberadaan bendera One Piece tersebut dengan bendera Merah Putih.

“Kalaupun ada yang sampai ke sana ya, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi, membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera Merah Putih. Itu kan enggak benar gitu, enggak boleh seperti itu,” kata Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan pemerintah justru mendorong semarak kemerdekaan melalui kerja sama dengan RT, RW, camat, Babinsa, bhabinkamtibmas, hingga kepala daerah untuk menggelar berbagai kegiatan, seperti lomba, gotong royong, dan pemasangan atribut kemerdekaan.

Inisiatif masyarakat dalam menghiasi lingkungan dengan umbul-umbul maupun baliho dinilai sebagai bentuk nyata rasa cinta tanah air dan nasionalisme.

“Kalau keliling ke daerah-daerah sekarang semarak. Desa-desa yang pasang umbul-umbul, pasang baliho dengan segala kreativitasnya untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah airnya, untuk menunjukkan rasa cinta pada bendera Merah Putihnya itu. Itu, betul adanya,” kata Prasetyo.

Belakangan ini publik diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece, menjelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

Bendera fiktif tersebut memiliki latar hitam dan tengkorak, serta dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak berwarna putih dengan ekspresi tersenyum itu berhiaskan topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menilai gerakan pengibaran bendera tengkorak merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat Bendera Merah Putih.