Rudik Hartono Dalam keterangannya kepada Pengurus FWJ Indonesia DPD Jawa Timur mengungkapkan Niat hati ingin menyampaikan informasi kepada Kapolres Mojokerto perihal adanya temuan wartawan redaksi Restorasi Hukum di lapangan melalui pesan WhatsAppnya, namun belum ke pokok materi, salam perkenalan Pimpinan Redaksi Rudik Hartono sudah dipatahkan oleh Kapolres dengan menanyakan legalitas medianya.

Berdasarkan keterangan Rudik Hartono, dirinya sempat ditanya Kapolres Mojokerto dengan jawaban *_’Keren Pemred Medol, termasuk produk Kumham, verified dewan pers. Keduanya sudahkah? Jika sudah, hak-hak sebagai wartawan dilindungi UU Pers. Karena Negara hanya kenal asosiasi sperti AJI, IJTI, PWI. Satu lagi, saya pernah di Divkum Polri’_* “Tulis Kapolres Mojokerto melalui pesan whatsApp nya ke Rudik.

Mendapatkan jawaban seperti itu dari Kapolres Mojokerto, Rudik Hartono menyebut bahwa dirinya merupakan salah satu anggota dari Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia DPD Jawa Timur. Namun balasan yang dilontarkan Kapolres justru membuat gaduh dan melakukan framing yang jelas melecehkan organisasi Pers FWJ Indonesia. “Non organisasi profesi ya mas rudik, jika mrp org profesi coba kirim aturan terbarunya ya. “Cibir Kapolres Mojokerto.

Nampaknya Kapolres Mojokerto tidak paham azas fungsi dan tugas Wartawan berikut UU Pokok Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta tentang Kapasitas Organisasi Pers baik itu Dewan Pers, AJI, IJTI maupun PWI, dan lainnya. Kapolres berpandangan bahwa hanya organisasi tersebut yang diakui oleh Negara dan di luar itu bukan Organisasi.

Ketua FWJ Indonesia DPD Jatim, Simon Bunadi menanggapi lontaran kata Kapolres Mojokerto. Menurutnya Kapolres Mojokerto yang saat ini beda dengan Kapolres sebelumnya yang dia kenal. Kapolres sebelumnya selalu santun menanggapi Wartawan dan memberikan arah arahan yang baik, tidak memeta-metakan wartawan baik itu wartawan yang tergabung di Dewan Pers maupun Organisasi pers lainnya.

“Kapolres Mojokerto sekarang terkesan memecah belah wartawan yang ada di Mojokerto. “Kata Simon melalui keterangan pers nya di Jatim, Rabu (13/5/2026).

Lebih rinci Simon Bunadi mengatakan, TIDAK ADA aturan hukum yang mewajibkan wartawan tergabung/terdaftar di Dewan Pers, ini tegas diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam dasar hukum tidak ada satu pasal pun di UU Pers tersebut yang mewajibkan wartawan, organisasi wartawan, atau perusahaan pers wajib mendaftar/menjadi bagian Dewan Pers. Sebaliknya, tugas Dewan Pers adalah melakukan Pendataan, bukan mewajibkan pendaftaran (Pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers). “ungkapnya.

Syarat sah jadi wartawan lanjut Simon cukup (Pasal 1 & 7 UU Pers) yakni melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur, Menguasai keterampilan jurnalistik, Mematuhi Kode Etik Jurnalistik, Anggota organisasi wartawan berbadan hukum tidak harus yang terverifikasi Dewan Pers, wartawan di bekali redaksinya KTA dan Surat Tugas dari perusahaan pers berbadan hukum.
​
Lebih lanjut, Bukan syarat wajib UKW/SKW, kartu pers Dewan Pers, atau tergabung konstituen Dewan Pers. Secara hukum, wartawan tidak wajib terverifikasi atau bersertifikat Dewan Pers untuk melakukan kegiatan jurnalistik, karena kebebasan pers dijamin Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999.”tutup Simon.

Kapolres Mojokerto saat di konfirmasi Ketua FWJI Jatim melakukan jawab muter-muter, pertanyaan yang disampaikan malah di lempar kepada Ketua Umum FWJI Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan memyayangkan seorang perwira Polisi yang katanya pernah di Divkum Polri tidak memahami regulasi dari UU Pers itu sendiri. Bahkan Kapolres Mojokerto terkesan berpedoman pada aturan dewan pers.

“Itu tentunya menjadi citra buruk bagi institusi Polri yang merupakan bagian dari mitra strategi jurnalis. Sebagai pilar ke 4 demokrasi, seharusnya Kapolres Mojokerto dapat lebih memahami regulasi dari UU Pers itu sendiri. Namun perwira menengah polri ini seakan akan menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. “Singgung Opan di Jakarta.

Opan juga menyebut bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata untuk memberikan pemahaman dan pencerahan soal Pers pasca reformasi. Namun lagi-lagi dia kembali melempar ke dewan pers.

“Ini sangat lucu dan terkesan Kapolres Mojokerto anti wartawan. “Ujarnya.

Sebagai aktivis pers, Opan melihat gelagat Kapolres telah menjadi gawang dari organisasi organisasi pers yang berkonstituen dengan dewan pers, atau patut diduga Kapolres Mojokerto menjadi salah satu penjaga gawang dewan pers. Untuk itu, fungsional pers telah dikebiri dan dilecehkan, maka Opan bersama organisasi pers nasional lainnya serta para awak media akan menggelar aksi copot Kapolres Mojokerto dan sekaligus akan melakukan aduan resmi ke Propam Polri terkait adanya penyangkalan profesi pers dan pelecehan profesi wartawan maupun organisasi pers lainnya yang tidak berkonstituen dengan dewan pers.[]

Artikel FWJI Jatim: Kapolres Mojokerto Anti Wartawan dan Diduga Sebagai Konstituen Dewan Pers pertama kali tampil pada FWJI News.

Penyerahan piagam penghargaan itu dikatakan ketua umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan diberikan kepada Kombes Pol. Dr. Raden Muhammad Jauhari, S.H., S.I.K., M.Si., selaku Kapolres dan Wawan Fauzi, SE., S.KOM., MM., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang.

“Hari ini organisasi kami telah langsung memberikan penghargaan kepada kedua pejabat di Kota Tangerang. Penghargaan itu berdasarkan hasil penilaian kami selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Tentunya penghargaan yang kami berikan sebagai bentuk humanitas jurnalis dan dukungan terhadap kerja wartawan dalam memperingati Hari Pers Sedunia 2026. ” jelas Opan.

Lebih rinci dia menyebut bahwa kinerja Kapolres Metro Kota Tangerang jelang hari Bhayangkara ke 80 yang jatuh tanggal 1 Juli 2026 dan jelang Hari Lingkungan Hidup sedunia yang jatuh di 5 Juni 2026 menjadi perhatian khusus organisasinya. Penghargaan yang diberikannya pun menjadi fokus penting guna berikan motivasi kedepan.

“Untuk Kapolres Metro Kota Tangerang, Kombes Pol Raden M Jauhari dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi diberikan atas apresiasinya menjaga humanitas jurnalis, pengembangan potensi wilayah serta dukungannya terhadap Hari Pers Sedunia tahun 2026. “Ucapnya.

Kapolres Metro Kota Tangerang, KBP Jauhari dalam sambutan penerimaan piagam tersebut diruang kerjanya mengatakan bahwa jurnalis dan Pemerintah dalam hal ini Kepolisian Metro Kota Tangerang sebagai mata rantai yang tak terpisahkan.

“Piagam ini bentuk kerja nyata kami menjaga sinergitas, humanitas dengan teman-teman jurnalis sekaligus dukungan setiap kegiatan media maupun organisasi pers. Kedepannya, kami selalu berharap FWJI dapat menjaga komunikasi 2 arah yang baik demi terciptanya kondusifitas wilayah. Sekali lagi terimakasih buat FWJ Indonesia, korwil Kota Tangerang dan seluruh keluarga besar Forum Wartawan Jaya Indonesia. “Tegas Jauhari.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Wawan Fauzi. Dia menjelaskan bahwa dirinya belum layak dan masih jauh untuk mendapatkan piagam yang diberikan FWJI. Namun sebagai pejabat yang dipercaya untuk menjaga lingkungan di Kota Tangerang, dia berjanji akan terus berupaya berikan yang terbaik untuk warga dan kotanya.

“Penghargaan ini merupakan anugerah yang diberikan Allah, dan ini suatu apresiasi sekaligus teguran motivasi kami untuk terus melakukan berbagai upaya demi terselenggaranya lingkungan hidup di Kota Tangerang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan pembenahan. “Ungkap Kadis LH Kota Tangerang Wawan Fauzi.[]

Artikel FWJ Indonesia Serahkan 2 Piagam Penghargaan di Kota Tangerang pertama kali tampil pada FWJI News.

Dalam sambutannya Presiden WPO Dr. Bambang Herry Purnomo SH. MH, menegaskan bahwa WPO dan FWJ Indonesia berdiri di panggung yang sama bukanlah sebuah kebetulan, namun percaya bahwa perdamaian dan pers adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

“FWJ Indonesia telah membuktikan bahwa jurnalis bukan hanya pencatat berita. Namun sebagai penjaga denyut nadi demokrasi Indonesia. Dan WPO bangga bisa berjalan bersama kalian di Hari Kebebasan Pers Sedunia ini,” ujarnya.

“Artinya, damai bukan wacana. Damai adalah kerja. Dan kerja pertama perdamaian adalah *menjaga kebenaran tetap hidup,” tambahnya.

Dirinya juga menyinggung beberapa tantangan bersama yang harus dihadapi demi iklim pers yang lebih sehat seperti disinformasi yang lahir lebih cepat dari fakta di lapangan.

Selain itu, menurut Dr. Bambang, ancaman digital yang mengintai jurnalis di lapangan serta tekanan ekonomi yang menggoda independensi ruang redaksi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Karena itulah Word Peace Organization yang memiliki anggota lebih dari 100 Negara dibelahan dunia bersama Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menjawab hal tersebut dengan tiga komitmen bersama.

“Pertama, Press Freedom is Peace Freedom. Bersama FWJI, WPO berkomitmen mengadvokasi perlindungan jurnalis Indonesia dan dunia. Tidak boleh ada lagi wartawan dikriminalisasi karena beritanya,” tegas Bambang.

“Yang kedua adalah Ethical Journalism is Peace Journalism. Kebebasan yang menjadi ruang kerja jurnalis harus sama-sama dijaga dengan mengedepankan marwah, pemberitaan akurat, berimbang, dan tidak memecah belah. Karena pena yang bebas harus juga bertanggung jawab,” tambahnya.

“Dan yang ketiga, Solidarity for Truth. Kebersamaan dalam membela kebenaran, menyajikan fakta akurat berbasis data dan investigasi semata-mata untuk kebenaran,” jelas Dr. Bambang.

Dari peringatan Hari Kebabasan Pers Sedunia ini, WPO dan FWJI mengingatkan Pemerintah/Negara manapun di dunia untuk tidak lagi adanya penyekatan serta ruang pelanggaran HAM terhadap jurnalis.

“Ingat! setiap berita jujur yang kalian tulis dari Indonesia adalah cermin untuk Dunia. Kalau Indonesia damai karena persnya sehat, Dunia ikut damai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Bambang menjelaskan bahwa WPO sendiri memiliki dua jalan menuju damai: jalan panjang dan jalan pendek.

“Sementara jalan panjang adalah konflik mahal dan berdarah. Jalan pendek adalah musyawarah, saling menghargai, hidup berdampingan. FWJ Indonesia dan WPO hari ini memilih jalan pendek. “Jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa WPO dan FWJI memiliki tujuan yang sama yakni Indonesua damai, Dunia damai. Kita semua Citizens of the Earth.

Pers Sehat, Pers Bermartabat

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya yang akrab disapa Opan mengingatkan bahwa di tengah tantangan era digital, perlu adanya dorongan untuk menciptakan ekosistem media Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat.

Kehadiran ekosistem yang kolaboratif dan sinergis itu jelas menjadi sebuah keniscayaan. “Hal yang perlu juga diingat, kolaborasi ini tidak cukup hanya sebuah bentuk seremoni. Tapi harus diikuti dengan kolaborasi aksi menciptakan iklim pers yang sehat,” tegas pria yang akrab disapa Opan ini.

Kepada insan pers, Opan berpesan bahwa pers yang sehat dan bermartabat memiliki ketajaman untuk menyoroti sudut-sudut gelap kekuasaan, mengungkap ketidakadilan yang tersembunyi, dan memastikan bahwa transparansi bukan sekadar jargon politik.

“Pers adalah mata yang bertugas melihat apa yang luput dari pandangan publik dan pers adalah telinga yang setia mendengar keresahan masyarakat. Pers harus mampu menangkap keresahan di akar rumput. Tanpa pers lanjut dia diibaratkan seperti mata yang buta dan telinga yang tuli.

Dalam peringatan Hari Pers Sedunia itu, hadir dewan pendiri, pembina dann penasehat, yakni Puguh Kribo, WS Laoli, Bambang Yudi Baskoro, segenap pengurus Pusat, pengurus Daerah, pengurus korwil Kota / Kabupaten serta para anggota keluarga besar FWJ Indonesia.

Jurnalisme Harus Mampu jadi Jembatan

Sementara Wakil Presiden World Press Organization (WPO) Zona Eropa, Dr. Rabit Sadiku, secara resmi menyampaikan dukungan penuh dan ucapan selamat kepada Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia atas suksesnya penyelenggaraan peringatan Hari Pers Sedunia 2026.

Dalam sambutan resmi yang disampaikan secara virtual dari kantor pusat Zona Eropa, Dr. Sadiku menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang ditunjukkan FWJI dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi jurnalis, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ia juga menegaskan bahwa peran organisasi pers saat ini menjadi semakin krusial, terlebih di tengah arus tantangan penyebaran disinformasi yang terjadi secara global.

“Kebebasan bagi seorang jurnalis adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran, yang dikemas dalam informasi yang beretika dan mampu mendamaikan dunia,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, di tahun 2026 ini jurnalisme harus mampu menjadi jembatan perdamaian antar bangsa. Informasi yang akurat dan disajikan dengan prinsip etika dipandang sebagai instrumen paling efektif untuk meredam potensi konflik serta menyatukan berbagai narasi demi terwujudnya kesejahteraan bersama.[]

Artikel Presiden WPO: Perdamaian dan Pers Dua Sisi Mata Uang yang Tak Terpisahkan pertama kali tampil pada FWJI News.

Dalam sambutan resmi yang disampaikan secara virtual dari kantor pusat Zona Eropa, Dr. Sadiku menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang ditunjukkan FWJI dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi jurnalis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menegaskan bahwa peran organisasi pers saat ini menjadi semakin krusial, terlebih di tengah arus tantangan penyebaran disinformasi yang terjadi secara global.

Pesan Utama: Keberanian Beretika

Dr. Rabit Sadiku menggarisbawahi bahwa esensi terdalam dari profesi jurnalisme bukan hanya sekadar menyampaikan berita, melainkan merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang mulia.

“Kebebasan bagi seorang jurnalis adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran, yang dikemas dalam informasi yang beretika dan mampu mendamaikan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, di tahun 2026 ini jurnalisme harus mampu menjadi jembatan perdamaian antar bangsa. Informasi yang akurat dan disajikan dengan prinsip etika dipandang sebagai instrumen paling efektif untuk meredam potensi konflik serta menyatukan berbagai narasi demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Apresiasi dari Dewan Pimpinan Pusat FWJI

Sementara itu, Bendahara Umum FWJI, Tri Wulansari, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh WPI Dunia maupun WPO.

“Kami merasa sangat terhormat dan bangga mendapatkan dukungan serta pengakuan dari organisasi pers tingkat dunia seperti WPI dan WPO. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga profesionalisme, dan memperkuat kontribusi FWJI dalam dunia pers, baik di dalam maupun luar negeri,” ungkap Tri Wulansari di Jakarta, Indonesia.

Ia berharap sinergi yang telah terjalin ini dapat terus ditingkatkan, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi kemajuan profesi jurnalis secara global.

Pengakuan Internasional

Apresiasi yang diberikan oleh pimpinan WPO Zona Eropa ini menjadi bukti nyata diakuinya eksistensi FWJI sebagai salah satu pilar organisasi pers yang progresif dan berkontribusi signifikan. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara wartawan Indonesia dengan jaringan media dan jurnalis di seluruh dunia, dalam upaya bersama mempromosikan kemerdekaan pers yang tetap bertanggung jawab.

“Sekali lagi, selamat dan sukses selalu untuk FWJI atas dedikasi dan kontribusinya dalam peringatan Hari Pers Sedunia 2026 ini,” tutup Dr. Rabit Sadiku.

Artikel Wakil Presiden WPO Zona Eropa Sampaikan Ucapan Selamat kepada FWJI di Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 pertama kali tampil pada FWJI News.

Dia menyinggung polemik itu tentunya menjadi presedent buruk dan tamparan telak bagi nama Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dinyatakan wilayah zona hijau pencegahan korupsi. Alih-alih bersih namun luntur akibat kasus tersebut.

Berdasarkan pernyataan KPK. Dugaan suap proyek ijon, eks bupati Ade Kuswara diduga menerima aliran dana gravitasi suap Rp 14,2 miliar dari Desember 2024 hingga 2025. Dalam kasus ini, tersangka eks bupati Bekasi Kabupatem juga melibatkan ijon dengan janji proyek tahun 2026.

Mirisnya, lanjut Mariam praktik korupsi itu juga melibatkan ayah Bupati, HM Kunang, yang juga menjabat sebagai kepala desa (kades) sebagai perantara.

“Untuk pencegahan dini, Plt. Bupati Asep Surya Atmaja pengganti sementara untuk Kabupaten Bekasi agar segera merombak habis kedinasannya dan mulai bersih-bersih dari para jajarannya terkhusus bagi mereka yang kena kasus ijon. “Ucap Mariam.

Selain itu, Mariam juga menekankan adanya rotasi dan pentingnya fakta integritas pejabat dilingkungan Kabupaten Bekasi sebagai bentuk pernyataan resmi pengemban amanah rakyat yang bersih dari KKN.

“Kita berharap dikepemimpinan sementara Plt. Bupati Asep Surya Atmaja kedepannya mampu menciptakan iklim pembangunan wilayah. Selain itu SDM yang dibentuk juga memliki potensi dan jiwa yang sehat guna memberikan kontribusi aktif untuk kepentingan masyarakat Bekasi Kabupaten. “Tegasnya.

Menyinggung soal pempublikasiaan dan sosialisasi berbasiis informasi yang dikelola Diskominfo msupun kedinasan lain dan BUMD wilayah. Mariam menegaskan agar anggaran sosialisasi publikasi tidak lagi dimainkan oleh 1 organisasi kewartawanan dan kedekatan para media dengan pejabatnya. Dia menekankan peran organisasi kewartawanan yang memiliki legal standing resmi Kemenkumham dan AHU serta SK Kesbangpol merupakan dasar kuat untuk melakukan mitra strategis di Pemerintahan.

“Sentilan ini juga kami sampaikan ke Diskominfo dan seluruh Kedinasan maupun BUMD di Kabupaten Bekasi agar mulai sadar dan melek. Dana sosialisasi dan publikasi itu merupakan anggaran nyata dan bukan anggaran siluman. Sebagai pilar demokrasi, setidaknya peran kami sangat penting untuk berikan informasi aktif demi kemajuan Kabupaten Bekasi. “Pungkas Mariam.[]

Artikel FWJI Bekasi Kabupaten Desak Plt. Bupati Rombak Pejabatnya yang Masuk Lingkaran Kasus Ijon pertama kali tampil pada FWJI News.

Seperti yang terjadi di Polres Mojokerto, ketika awak media konfirmasi dan mencoba meminta tanggapan terkait bungkamnya Kasat Narkoba Polres Mojokerto, AKP Erik terkait adanya dugaan aliran dana terhadap 3 pelaku penyalahgunaan pil koplo, Kapolres Mojokerto, AKBP Dr.(C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., enggan memberikan tanggapan ataupun hak jawab.

AKBP Dr.(C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., malah menanyakan terkait legalitas media apakah sudah terverifikasi Dewan Pers dan sudah UKW. Dimana, hal ini menunjukkan bahwa Kapolres Mojokerto tidak mengetahui tentang UU Pers No. 40 Tahun 1999.

“Hak jawab berarti sebagai wartawan kepada Polres Mojokerto ya. Sebelum saya perintahkan ke Kasi Humas, saya bisa dikirimi PDF perusahaan pers yang tersaftar Dewan Pers dan hasil UKW ya. Memang ada perintah dari saya ke Kasi Humas untuk merapikan dulu mitra-mitra mana yang wartawan dan mana yang citizen journalist,” pesan whatsapp Kapolres Mojokerto pada hari Senin (09/03/2026).

Menyikapi hal itu, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyinggung kapasitas seorang Kepala Kepolisian Mojekerto telah melakukan pembungkaman informasi dan berdalih melibatkan peraturan yang digelembungkan dewan pers soal UKW dan verifikasi media.

Persoalan itu tegas disampaikan Opan, bahwa peraturan yang dibuat Dewan Pers soal UKW dan verifikasi media sejatinya melanggar konstitusi. Dia menyebut dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers tidak adanya perintah UKW dan verifikasi media.

“Kita bicara soal konstitusi Undang Undang Pers, dan bukan bicara soal peraturan ilegal dewan pers ya. Dimana di dalam UU Pers jelas tugas dewan pers hanya melakukan pendataan perusahaan-perusahaan pers dan juga tidak ada kaitannya dengan UKW. “Jelas Opan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Opan menilai peristiwa yang dilakulan Satnorkoba Polres Mojekerto melanggar Perkap Polri dan proses hukum terhadap pelaku kejahatan. Hal itu tentunya akan membawa dampak buruk bagi AKBP Andi Yudha Pranata selaku Kapolres.

“Kapasitas seorang Kapolres guna menjawab konfirmasi rekan-rekan media sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah kejurnalistikan. Dia seakan-akan menuduh konfirmasi yang dilayangkan awak media tidak perlu dijawab dengan alasan UKW dan verifikasi media. Itu jelas sangat mendiskriminatifkan kerja jurnalistik. “Singgungnya.

Lebih lanjut Opan juga menegaskan bahwa Jurnalis bukanlah mitra akan tetapi sebagai bentuk sinergitas dalam informasi faktual dan aduan masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi dasar pentingnya jajaran kepolisian memahami tugas dan fungsi jurnalis serta lebih mendalami UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah Undang Undang tunggal atau Lex specialis yang sampai detik ini tidak ada Peraturan Pelaksana (PP) nya. Meski dewan pers membuat peraturan pelaksana versi mereka, itu jelas sebagai produk ilegal yang tidak memiliki kekuatan hukum konstitusi dari profesi jurnalis. “Pungkas Opan.[]

Artikel Ketum FWJ Indonesia Sentil Kapolres Mojokerto Tak Paham UU Pers pertama kali tampil pada FWJI News.

600 paket takjil yang disebar dikatakan Rosid selaku ketua DPD FWJI DKI Jakarta merupakan menu siap saji berupa makanan klontong dengan variasi isi dan minuman. Pemberian paket takjil itu lanjut Rosid tersebar di 3 titik pusat aktivitas warga yang terletak di depan Polres Metro Jakarta Utara, perempatan pasar permai dan di persimpangan jalan menuju tanjung priok.

“Target kami untuk para pengguna jalan yang melintas maupun mereka yang berjalan kaki. Tidak luput juga buat para supir angkot dan supir truk-truk besar serta warga yang memang membutuhkannya. “Kata Rosid paska kegiatan, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kegiatan itu adalah salah satu agenda program sosial bermasyarakat organisasinya dengan tanpa pamrih dan hanya mengharapkan ridho pahala Allah SWT. “Tujuannya ya hanya itu selain menjaga sinergitas tanpa batas, kami juga melakukan kolaborasi antar lembaga, serta TNI dan Polri. “Jelasnya.

Sebut Aldi seorang pengendara sepeda motor yang menerima paket takjil mengatakan kegiatan yang dilakukan organisasi wartawan FWJI ini cukup bagus dan dapat memberikan keberkahan bagi kami pengguna jalan raya untuk persiapan berbuka puasa dijalan. Semoga hal positif tersebut mendapatkan pahala dan keberkahan. “Ucapnya.[]

Artikel 600 Paket Takjil Disebar FWJI DPD DKI Jakarta pertama kali tampil pada FWJI News.

Kunjungan itu kata Ketua FWJ Indonesia DPD Jawa Barat Tony Maulana sebagai bentuk komunikasi dua arah dalam pembentukan karakter serta membangun pondasi Sumber Daya Manusia (SDM) jurnalis di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

“Banyak hal yang kita bahas dalam pertemuan malam tadi, diantaranya persiapan pengukuhan FWJ Indonesia korwil Kuningan serta berbagai rancangan program kedepan. “Kata Tony, Minggu (1/3/2026).

Selain itu, lanjut Tony program-program kedepan yang dibahas bersama akan memberikan gebrakan baru bagi Kabupaten Kuningan. Tentunya hal itu akan menjadi bagian sejarah penting demi kemajuan Bangsa terkhusus pondasi kultur budaya, sosial ekonomi serta peningkatan kualitas SDM jurnalis.

“Mengacu pada komitmen organisasi kami yang mengusung visi misi Bersama Membangun Bangsa, kami berharap Pemerintahan setempat, DPRD, para tokoh masyarahat, para alim ulama, lintas agama, stakeholder serta rekan-rekan seprofesi dapat menjaga sinergitasnya demi kepentingan bersama. “Pesannya.

Dalam pertemuan itu, hadir ketua umum FWJ Indonesia beserta jajaran dan para pengurus FWJ Indonesia di hotel Ayong Linggar Jati Kuningan Jawa Barat.

Dikesempatan yang sama, Plt. Ketua korwil Kuningan Ahmad Nurcahya menyebut FWJI Kuningan akan konsisten serta berkomitmen menjaga keutuhan dan kebersamaan sebagai wujud dari amanah AD/ART organisasi.

“Kami berkomitmen, dan komitmen itu akan kami jaga bersama guna merealisasikan program-program FWJI Kuningan kedepan. “Ucapnya.

Ahmad juga menyampaikan, dalam agenda pengukuhan FWJI Kuningan sudah disepakati bersama yang akan dijadwalkan jelang Hari Pers Sedunia, “tadi sudah berkoordinasi dengan ketua DPD Jabar dan usulan rekan-rekan. Tanggal 9 Mei 2026 kami akan langsungkan pengukuhan FWJI kuningan, dan agenda itu pun sudah di setujui ketua umum kami. “Jelas Ahmad.[]

Artikel Bahas Kultur Budaya dan Program Kerja, FWJ Indonesia Siap Gaungkan Kuningan Jawa Barat pertama kali tampil pada FWJI News.

Bahkan dikatakan ketua panitia silaturahmi akbar 2026 Doni Ardon yang diketahui sebagai ketua SMSI Bekasi Kabupaten ini telah melakukan audience dengan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh di Kantor Bupati Karawang, Senin, 23 Februari 2026 tadi.

“Pertemuan itu membahas agenda besar Silaturahmi Akbar Pers 2026 wilayah Jawa Barat 7 yang meliputi wilayah Bekasi, Karawang dan Purwakarta. “Ucap Doni Ardon.

Lanjut Doni, para panitia lainnya mewakili insan pers wilayah Bekasi, Karawang dan Purwakarta bahkan sudah mendapat ijin dari Bupati Karawang terkait penggunaan Aula Husni Hamid sebagai tempat pelaksanaan Silaturahmi Akbar Pers 2026 pada tanggal 11 Maret 2026 mendatang.

Dijelaskannya bahwa kegiatan Silaturahmi Akbar Pers 2026 merupakan pertemuan besar insan pers di wilayah Jawa Barat 7 (Bekasi, Karawang, Purwakarta) yang bertujuan membangun persahabatan, solidaritas, dan sinergitas antar insan pers, mulai dari organisasi pers, wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, CEO dan para praktisi pers.

“Silaturahmi Akbar Pers ini juga sabagai sarana penyampaian aspirasi kawan-kawan jurnalis terhadap kepala daerah dan anggota DPR RI dalam rangka membangun kemandirian insan pers. Peran penting organisasi kewartawanan serta kerjasama media dan informasi yang membangun. “Jelas Doni.

Karenanya, kegiatan Silaturahmi Akbar Pers 2026 akan menghadirkan anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7 dan membidangi investasi.

Ditambahkan sekretaris panitia, Nurdin Syam atau yang biasa disapa Mister Kim bahwa pers memiliki peran penting dalam menjaga ruang publik tetap sehat, mencerdaskan kehidupan bangsa, memerangi hoaks, dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

Sebagai pilar keempat demokrasi (setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif), Pers juga berperan sebagai penyedia informasi terverifikasi, alat kontrol sosial konstruktif, agen edukasi publik, dan penyalur aspirasi masyarakat.

“Kondisi saat ini, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi, maka persaingan industri pers semakin ketat dan dominasi platform digital membuat kesejahteraan insan pers semakin mendesak untuk diperhatikan. “Ujar Mr. Kim.

Atas dasar hal tersebut, dalam Silaturahmi Akbar Pers 2026 pihak panitia juga akan mengagendakan dialog antara insan pers dengan anggota DPR RI yang membidangi investasi dan menghadirkan para praktisi industri, asosiasi pengusaha, kamar dagang dan industri.

“Ke depannya, insan pers tak hanya sebatas melakukan sinergitas dengan pihak pemerintahan saja, tetapi juga mampu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri yang ada di wilayah Bekasi, Karawang dan Purwakarta. “Ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan antara Bupati Karawang dengan Panitia Silaturahmi Akbar Pers 2026, yakni dari SMSI Kabupaten Bekasi, FWJ Indonesia Korwil Karawang Irfan Shahab, Ratna, Mardiman Ujung, Nana Soeharna dan Dadang AH.[]

Artikel Catat, Silaturahmi Akbar Pers 2026 Bertempat di Karawang, 11 Maret 2026 Mendatang pertama kali tampil pada FWJI News.

Aktivitas tersebut tidak hanya menciptakan kesan kumuh, tetapi juga dianggap melanggar peraturan daerah, dengan tuduhan kurang tegasnya penegakan oleh Satpol PP Kecamatan Cilincing.

Kasatpol PP Kecamatan Cilincing, Roslely Tambunan, dan jajarannya dituding tidak becus dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Usaha pemotongan dan perbaikan mobil bekas tersebut sudah beroperasi lama dan terkesan dibiarkan, meskipun lahan yang digunakan jelas merupakan bagian dari RTH publik, menyoal adanya dugaan kuat komunikasi antara pemilik usaha dengan oknum Satpol PP terkait.

Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Rosid dalam keterangan pers nya di Jakarta, Selass (17/2/2026) mendesak Pemerintah Administrasi Kota Jakarta Utara untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, pemanfaatan jalur hijau harus sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 05/PRT/M/2008, yang menyatakan bahwa jalur hijau merupakan ruang untuk penempatan tanaman dan elemen pendukung lainnya di wilayah jalan.

“Tidak boleh beralih fungsi menjadi lahan pendirian bangunan maupun kegiatan usaha, seperti yang terjadi pada lahan jalur hijau Jalan Kali Drain di Cilincing. “Tandas Rosid.

Jika tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang, kata dia, maka kinerja Kasatpol PP Kecamatan Cilincing patut dipertanyakan. Lahan jalur hijau seharusnya difungsikan untuk tanaman hijau dan ruang terbuka publik, bukan untuk kepentingan pribadi.

Larangan alih fungsi RTH dan jalur hijau juga tertuang dalam Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007, khususnya pada Pasal 12 yang melarang pergantian atau alih fungsi RTH serta Pasal 20 dan 36 yang melarang pembangunan bangunan apapun dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau juga menyatakan bahwa lahan tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum.

“Dugaan pelaku pengusaha pemotongan mobil bekas kami katakan milik warga sipil dan disinyalir adanya backupan istri dari salah satu Kapolsek. “Pungkasnya.[]

_Sumber: DPD FWJI_

Artikel FWJ Indonesia DPD Jakarta Singgung Usaha Pemotongan Mobil Bekas Sasar Lahan RTH Cilincing pertama kali tampil pada FWJI News.