Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat, pada Jumat (5/9/2025).

“Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Dasco di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

DPR RI juga melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

Lembaga legislatif itu juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.

“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi,” ujar Dasco.

DPRD Kota Depok baru Mulai Bahas

Sementara itu, DPRD Kota Depok bersama Pemkot Depok bersama DPRD Kota Depok tengah membahas evaluasi Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

Langkah ini dilakukan menyusul arahan pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan serupa di berbagai tingkatan pemerintahan.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Depok, Nina Suzana, menyebut pembahasan saat ini masih berada pada tahap awal.

“Pada baru lalu telah digelar rapat internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saja,” kata Nina pada Jumat, 5 September 2025.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Depok, Kania Parwanti, menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat telah mencabut tunjangan perumahan untuk anggota DPR, evaluasi dan penyesuaian juga akan berlaku bagi DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami sifatnya menunggu keputusan atau arahan dari DPRD Jawa Barat (Jabar). Kami juga sudah membahas dengan Pemkot sambil menunggu keputusan tersebut,” ujar Kania.

Ikhsan mengkritik keras sikap DPR yang menutup rapat akses ke gedung parlemen saat aksi demonstrasi

JAKARTA – Aksi demonstrasi yang berujung kericuhan hingga menimbulkan korban jiwa pada akhir Agustus lalu masih menyisakan keprihatinan.

Agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Ikhsan mengkritik keras sikap DPR yang menutup rapat akses ke gedung parlemen saat aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat. Menurutnya, sebagai “rumah rakyat”, DPR seharusnya bersifat terbuka, bukan justru dibentengi pagar tinggi dan digembok.

“Rumah wakil rakyat dibangun oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Mengapa pintunya digembok dan dipagari tinggi? Hal itu tidak semestinya terjadi. Di sejumlah negara lain, pagar gedung parlemen rendah bahkan terbuka untuk rakyat,” ujar Ikhsan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Ia menilai sikap tertutup DPR berpotensi memicu kemarahan massa. Mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi terhalang, sehingga aksi meluas dan rentan disusupi pihak yang bermaksud menciptakan kerusuhan.

“Apabila pintu DPR dibuka, mahasiswa akan menyampaikan aspirasi dengan tertib. Jangan salahkan publik apabila muncul rasa kecewa, sebab justru wakil rakyat yang menutup diri,” tegas Katib Syuriyah PBNU ini.

Ikhsan juga mengusulkan agar pagar DPR dipangkas dan gerbang dibuka untuk mempermudah akses rakyat. “Kalau perlu, pagarnya diperendah dan tidak ditutup rapat-rapat. Polisi dapat mengawal jalannya aksi. Demonstrasi itu sah dan dijamin oleh undang-undang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ikhsan menekankan bahwa DPR harus kembali pada fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat. “Jangan sampai rakyat merasa tidak memiliki rumah di gedung parlemen yang dibangun dari uang mereka sendiri,” pungkasnya.*

Sejumlah orang terdekat mantan pelawak yang masih suka melawak itu diketahui mengunggah beberapa ‘testimoni’ yang mengungkap kepribadian Eko Patrio

DEPOKPOS – Anggota DPR RI yang baru saja dinon-aktifkan dari partainya, Eko Patrio,  kembali menuai sorotan negatif publik usai mengunggah ulang alias me-repost unggahan dari orang-orang terdekatnya di media sosial.

Sejumlah orang terdekat mantan pelawak yang masih suka melawak itu itu diketahui mengunggah beberapa ‘testimoni’ yang mengungkap kepribadian Eko Patrio.

Pemilik nama asli Eko Hendro Purnomo itu diketahui me-repost sejumlah unggahan dari orang-orang terdekat yang memuji kebaikannya pada Minggu (31/8) malam.

Unggahan ulang ini bermula dari salah satu kerabat Eko dengan akun Instagram @marthasya_simatupang.

Sosok kerabat Eko Patrio itu menyebut sang komedian sebagai orang baik sehingga ia berharap publik bisa memaafkannya.

“Saya bersaksi bahwa Eko Patrio adalah orang baik, saya berharap agar masyarakat bisa memaafkan kekhilafannya karena kita semua hanyalah manusia tempatnya salah dan khilaf,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (1/9).

Lebih lanjut, kerabat Eko Patrio itu juga menyebut dirinya sebagai saksi atas kebaikan yang dilakukan oleh Eko Patrio. Ia memuji anggota DPR RI itu sebagai seseorang yang rendah hati dan jauh dari kata sombong.

“Saya pribadi banyak merasakan kebaikan dari Mas Eko, beliau sosok yang rendah hati, banyak membantu orang dan jauh dari kata sombong,” tegas kerabat Eko Patrio itu.

Eko Patrio kemudian me-repost dua unggahan sejenis lain yang mengungkapkan kebaikannya. Ketika momen Eko Patrio me-repost pujian dari kerabat ini kembali diunggah akun Instagram @rumpi_gosip, banyak netizen yang mengkritik tindakan Eko Patrio.

Anggota DPR RI itu justru kembali mendapatkan hujatan karena dinilai tak bersimpati terhadap protes rakyat. Selain itu, Eko Patrio dituding mencari pengakuan dan tak meminta maaf secara tulus.

“Bodo amat, kalau bae ama lu ya jadi temen lu aja. Gausah jadi wakil kita di DPR,” kata akun @des***.

“Kalau di-repost namanya butuh pengakuan,” sahut akun @yes***.

“Lah katanya udah minta maaf… masih aja somse sih??? Memuji kok diri sendiri,” tambah akun @mis***.

Eko Patrio sebelumnya mendapat kritikan keras dari publik karena terlihat berjoget di Sidang Tahunan MPR RI beberapa waktu lalu. Publik geram lantaran Eko Patrio dinilai tak memiliki empati terhadap rakyat.

Setelah mendapatkan beragam kritikan, Eko Patrio akhirnya mengunggah video permintaan maaf pada Sabtu (30/8). Meski demikian, tampaknya rakyat masih tak mau memaafkan anggota DPR RI nonaktif itu.

Sukamta menyebut rencana kuasai Kota Gaza akan sangat membahayakan keselamatan warga sipil

DEPOKPOS – Sebagaimana disampaikan pertama kali oleh Barak Ravid, jurnalis Timur Tengah yang bekerja untuk situs berita Amerika Serikat (AS) Axios pada Jumat (8/8), Netanyahu berencana menguasai kota Gaza dengan mengevakuasi semua penduduk ke kamp-kamp pusat untuk kemudian melakukan penguasaan total Kota Gaza. Rencana tersebut dikabarkan telah disetujui Kabinet Israel.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sukamta menyatakan kecaman keras atas rencana Netanyahu tersebut. Sukamta menyebut rencana kuasai Kota Gaza akan sangat membahayakan keselamatan warga sipil yang saat ini kondisinya sudah sangat berat.

“Ini menunjukkan betapa kejinya Israel, mereka berdalih ingin melumpuhkan Hamas dan gerakan perlawanan lainnya padahal maksud sesungguhnya adalah menguasai wilayah Gaza dan mengusir serta membunuh warga sipil sampai tidak ada lagi yang tersisa. Jika rencana ini jadi dilaksanakan, akan sangat berisiko dengan semakin banyak korban sipil”

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyebut rencana Israel kuasai Kota Gaza juga menunjukkan Pemerintahan Netanyahu tidak punya itikad baik untuk gencatan senjata.

“Selama ini Israel dan AS menuduh Hamas sebagai sebab belum tercapainya perundingan gencatan senjata, padahal sangat jelas yang jadi penyebabnya adalah Israel. Israel hingga detik ini masih bernafsu untuk kuasai Gaza dan melakukan genosida.”

Sukamta menyebut rencana Israel ini tentu akan sangat menghambat upaya gencatan senjata. Oleh sebab Sukamta berharap Dunia Internasional tidak tinggal diam atas rencana tersebut.

“Deklarasi New York belum lama ini, menunjukkan dukungan internasional yang semakin kuat untuk segera menghentikan kekejian Israel. Saya berharap negara-negara yang tergabung dalam deklarasi tersebut utamamya Inggris, Prancis dan Kanada bisa turut mendesak dihentikannya rencana Israel tersebut. Karena jelas akan bahayakan rencana two state solution.”