“Sejak Pak Gubernur/Wakil Gubernur dilantik, beliau berkomitmen untuk mengisi posisi jabatan yang kosong di Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, proses administrasi yang dibutuhkan, seperti ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri, sudah kita lalui,” ujar Sekda Marullah.

Ia juga menjelaskan, sebagian pejabat yang mengalami mutasi adalah mereka yang telah menjabat di satu posisi selama empat tahun atau lebih. “Selain menerapkan manajemen talenta, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan uji kompetensi (job fit) dan evaluasi kinerja,” ungkapnya.

Sekda Marullah turut mengucapkan selamat dan meminta para pejabat yang dilantik untuk melanjutkan kinerja terbaiknya. “Pelantikan ini adalah bagian dari tour of duty. Jabatan adalah amanah, tidak selamanya. Jadi, saat mendapat kepercayaan, maka harus dibuktikan dengan performa yang baik,” tandasnya.

Selanjutnya, Sekda Marullah berpesan agar para pejabat segera beradaptasi dengan lingkup pekerjaan baru dan langsung bekerja mewujudkan program-program yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Enam bulan pertama menjadi ajang pembuktian bagi semua yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam mewujudkan program-program membangun Jakarta sebagai kota global,” tutup Sekda Marullah.

Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

“Gage (ganjil genap) tidak berlaku tanggal 12-13 (Mei 2025),” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu di libur Paskah capai 6 ribu lebih

Dia mengatakan peniadaan sistem ganjil genap ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 bahwa sistem gage tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

Selain itu, ini juga merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2024, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025.

Baca juga: Psikolog bagikan kiat agar mental siap untuk bekerja setelah liburan

Adapun sistem gage, kata Syafrin, diterapkan di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, alih-alih kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (electronic road pricing/ERP).

Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

Kemudian, Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Gunung Sahari.

Di Jakarta Selatan, yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.

Sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, yakni Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Jenderal A Yani.

Syafrin mengatakan Pemprov DKI belum akan menerapkan kebijakan ERP karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

“Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan tersebut belum dilaksanakan,” kata dia.

ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

“Pada hari ini, kita meresmikan dua reservoir komunal, yaitu di Rusun Tambora dan Gandaria Utara, sekaligus memberikan Kartu Air Sehat. Dua reservoir ini melayani 2.367 keluarga. Saya yakin reservoir ini sangat bermanfaat bagi warga Jakarta,” paparnya.

Pembangunan reservoir komunal di Rusun Tambora dan Gandaria Utara merupakan salah satu inovasi dan solusi untuk merealisasikan target PAM Jaya, yakni layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada 2030 di seluruh wilayah Jakarta. Namun, Gubernur Pramono menginstruksikan agar target ini dapat terealisasi lebih cepat, yakni pada 2029, serta menjadi bagian dari sinergi 100 hari program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Reservoir komunal adalah inovasi yang dirancang untuk menampung air PAM sehingga ketersediaan air merata hingga ke wilayah layanan yang terjauh dari sumber produksi. Secara bersamaan, dibangun pula booster pump atau pompa untuk mengalirkan air PAM ke rumah-rumah pelanggan dengan tekanan optimal.

Gubernur Pramono mengatakan, reservoir komunal di Tambora akan menyuplai 970 sambungan rumah di 4 RW yang terdiri atas 32 RT di Kelurahan Angke, Jakarta Barat. Sementara itu, reservoir komunal di Gandaria Utara akan menyuplai 1.397 sambungan rumah di 10 RW di Kelurahan Gandaria Utara dan 1 RW di Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan. “Dengan begitu, semakin banyak warga yang bisa menikmati air PAM berkualitas,” terangnya.

Gubernur Pramono juga membagikan Kartu Air Sehat kepada warga sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan. Kartu Air Sehat ini diperuntukkan bagi kelompok pelanggan 2A1 (Rumah Tangga Sangat Sederhana) dan 2A2 (Rumah Tangga Sederhana). Manfaat utama Kartu Air Sehat bagi pelanggan rumah tangga 2A1 dan 2A2 antara lain mendapatkan tarif bantuan khusus, layanan prioritas pengiriman mobil tangki, serta kompensasi apabila terjadi gangguan suplai berupa air mati dalam periode tertentu.

Inovasi dan pengembangan infrastruktur lain yang dilakukan PAM Jaya mencakup pemberian tandon air gratis bagi warga Jakarta, inovasi teknologi water purifier ramah lingkungan sebagai penyediaan air PAM siap minum, serta sinergi antara PAM Jaya dan PAL Jaya dalam program Sanitasi Prima.

“Dengan inovasi dan pelayanan PAM Jaya yang terus berkembang serta memiliki keterkaitan dengan pola hidup kita—baik dari segi kesehatan, kualitas hidup, maupun produktivitas kerja yang berkelanjutan—gunakanlah layanan air PAM yang sudah disediakan dengan pemanfaatan yang maksimal,” tutur Gubernur Pramono.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasruddin, mengatakan, reservoir komunal yang diresmikan ini merupakan yang kesembilan. Ia menjelaskan, Jakarta membutuhkan reservoir komunal karena booster perpipaan air minum (PAM) berada di titik terjauh dari permukiman warga, sehingga belum mampu memberikan dorongan yang maksimal ke rumah warga. Ditambah lagi, usia perpipaan yang bervariasi membutuhkan penyesuaian tekanan air agar tidak merusak pipa.

“Kami membangun reservoir komunal di daerah low supply yang berada di kawasan terpencil. Biasanya, masyarakat menggunakan air secara bersamaan pada jam yang sama. Agar tidak berebutan, kami membuat reservoir komunal. Saat ini, tekanan air ke masyarakat sudah cukup baik,” ungkap Arief.

Dalam kesempatan ini, PAM Jaya juga membagikan Kartu Air Sehat untuk 300 ribu pelanggan dan 1.000 toren bagi 1.000 kepala keluarga (KK) yang berada di daerah low supply. Selain itu, Arief menyebut, PAM Jaya bekerja sama dengan PAL Jaya juga memberikan program penyedotan septic tank gratis kepada masyarakat

“Kerja sama yang baik terus terjalin antara Pemerintah Jakarta dengan Pemerintah Inggris. Selama ini, kerja sama yang dilakukan mencakup bidang infrastruktur dan beasiswa pendidikan. Misalnya, mahasiswa penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Chevening yang berkuliah di Inggris. Saat ini, Inggris merupakan salah satu tujuan belajar utama bagi siswa di Indonesia,” ungkapnya.

Gubernur Pramono menuturkan, hubungan diplomatik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Inggris telah terjalin sejak lama dan berjalan dengan baik. Ia menambahkan, Inggris banyak membantu Jakarta dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, seperti elektrifikasi TransJakarta, desain LRT Jakarta, dan potensi pendanaan MRT Jakarta.

“Mereka ikut terlibat dalam memperbaiki banyak hal. Kami membuka diri untuk bekerja sama, bahkan di bidang ekonomi digital, karena salah satu kekuatan Inggris ada di sektor itu. Kami juga mendorong pelajar Indonesia untuk belajar ke sana,” jelas Gubernur Pramono.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, H.E. Dominic Jermey, mengaku senang bisa berdiskusi dan meningkatkan kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebut, Pemerintah Inggris akan mendukung Pemerintah Jakarta dengan berinvestasi di bidang pembangunan sumber daya manusia.

“Ada beberapa institusi Inggris yang telah hadir di sini, seperti LSI, The Welding Institute, dan British Council. Kami berharap, pada masa mendatang, semakin banyak institusi dari Inggris yang datang ke Jakarta. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak mahasiswa dari Jakarta yang belajar di Inggris,” pungkasnya.

Dalam Kepgub tersebut, diberlakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar atau rumah susun (rusun) dengan NJOP hingga Rp650 juta.

“Saya kemarin sudah menandatangani, rumah tapak dengan NJOP hingga Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP hingga Rp650 juta di Jakarta, maka PBB-nya digratiskan. Dengan demikian, hampir sebagian besar PBB warga Jakarta, kecuali untuk orang-orang mampu, kami gratiskan,” terang Gubernur Pramono di Rusun Tambora, Jakarta Barat, pada Rabu (26/3).

Ia berharap kebijakan ini memberikan manfaat secara berkelanjutan. Menurutnya, prioritas program Pemprov DKI saat ini adalah mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

“Tetapi yang jelas, ini akan membawa manfaat yang signifikan. Kami sudah melihat secara keseluruhan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin mengelolanya dengan baik. Jika ada kegiatan atau program yang saya utamakan, itu adalah untuk masyarakat menengah ke bawah,” lanjut Gubernur Pramono.

Ia menambahkan, setiap wajib pajak diberikan pembebasan pokok untuk satu objek PBB-P2. Jika memiliki lebih dari satu, maka pembebasan pokok diberikan untuk satu objek pajak dengan NJOP terbesar berdasarkan data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2025.

“Jadi, NJOP pada bangunan pertama dibebaskan penuh. Untuk NJOP rumah kedua, pembebasannya 50%, sedangkan rumah ketiga dan seterusnya dikenakan pajak penuh karena dianggap mampu,” tambahnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, program mudik gratis diadakan untuk mengakomodir warga Jakarta yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

“Sebagaimana diketahui permintaan warga yang ikut program mudik gratis tahun 2024 cukup tinggi sehingga banyak masyarakat yang belum terlayani. Tahun ini, kami akan menggelar kegiatan serupa dengan menambah armada bus untuk mengangkut pemudik,” ujar Syafrin Liputo, saat acara Jakarta Update edisi ketiga di Ruang Serbaguna MH Thamrin, Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Senin (17/2).

Ia mengungkapkan, sebanyak 293 armada bus disiapkan untuk mengangkut sebanyak 22.400 warga Jakarta yang akan mudik ke kampung halaman pada Lebaran tahun 2025.

“Sebanyak 293 bus mudik akan menuju enam provinsi dan 20 kota/kabupaten meliputi Kota Palembang, Sumatera Selatan; Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung; Kota/kabupaten Kuningan dan Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat; 10 kota/kabupaten di Jawa Tengah di antaranya Tegal, Pekalongan, satu kota di Provinsi DI Yogyakarta dan lima kota di Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

Pemprov DKI, lanjut Syafrin, juga akan menyediakan angkutan balik Lebaran tahun 2025 dengan rute serupa yakni dua provinsi dan 20 kota.

“Kami menyiapkan sebanyak 228 armada bus angkutan balik Lebaran 2025. Total sebanyak 22.400 penumpang akan diangkut pada program mudik gratis 2025,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyiapkan sebanyak 10 armada truk untuk mengangkut sekitar 600 unit sepeda motor milik warga yang berangkat mudik dan pulang kembali usai merayakan Lebaran di kampung halaman.

“Kami mengalokasikan anggaran sekitar Rp 16 miliar untuk penyelenggaraan program Mudik Gratis 2025,” tandasnya.

Salah satu upayanya adalah masyarakat bisa menyiapkan tas darurat yang berisi barang-barang penting untuk diselamatkan saat bencana

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau masyarakat Jakarta selalu waspada dan menyiapkan diri terkait potensi terjadinya gempa bumi berkekuatan besar atau megathrust.

Salah satu upayanya adalah masyarakat bisa menyiapkan tas darurat yang berisi barang-barang penting untuk diselamatkan saat bencana.

“Misalnya untuk kejadian ‘range’-nya 3 hari sampai seminggu. Itu kebutuhan-kebutuhan dasar tentunya seperti pakaian, obat-obatan, lalu surat-surat penting bisa disiapkan di ‘emergency bag’,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pemindaian (scan) pada surat-surat penting tersebut dan menyimpan datanya di ponsel agar apabila terjadi bencana surat-surat tersebut pun tetap tersimpan dengan aman.

Tak kalah penting, Yohan juga mengimbau agar masyarakat menyiapkan uang tunai dalam tas darurat tersebut. Sebab pada saat bencana, mungkin saja jaringan telekomunikasi hilang sehingga transaksi perbankan seperti transfer atau penggunaan QRIS tidak dapat dilakukan.

“Contohnya, kayak kemarin bencana di China. Ada satu kota itu semuanya sudah ‘cashless’. Ternyata ‘blank out’, banjir. Jadi ketika mereka mau beli kebutuhan dasar nggak bisa. Karena semua mengandalkan QRIS dan transfer,” kata Yohan.

BPBD DKI Jakarta juga telah mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi megathrust. Misalnya saja mengkaji informasi dan data yang ada.

“Kita dapat informasi ya, bahkan BMKG sendiri kan naruh alat di BPBD. Itu namanya TEWS (Tsunami Early Warning System). Satu paket jadinya, jadi itu meng-‘cover’ seluruh wilayah di Indonesia. Dan itu setiap ada gempa, itu pasti akan notifikasi, akan bunyi,” kata Yohan.

Yohan pun mengatakan pihaknya kini juga fokus terus memantau wilayah-wilayah yang diprakirakan akan terdampak megathrust.

Uji coba pada tahap pertama akan dilakukan dalam waktu dekat dengan tiga unit armada mikrotrans

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menyatakan kesiapan untuk uji coba angkutan kota (angkot) bertenaga listrik untuk pertama kali.

Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Wardhani menyampaikan uji coba pada tahap pertama akan dilakukan dalam waktu dekat dengan tiga unit armada mikrotrans.

Dia belum bersedia merinci ketiga unit armada ini akan melayani rute mana saja dan waktu tepat uji coba dilaksanakan.

Ayu mengatakan ketiga unit armada mikrotrans listrik dilengkapi dengan pendingin udara (air conditioner/AC) dan memiliki kapasitas pelanggan sebanyak 11 orang penumpang.

Ayu menyebutkan, angkot itu memiliki kapasitas baterai 42 kWh dengan daya tempuh 300 km sekali cas dengan pengisian daya cepat selama 2,5 jam.

Dia mengklaim pihaknya terus berinovasi guna menghadirkan layanan mikrotrans terbaik bagi seluruh pelanggan.

TransJakarta hingga saat ini sudah mengoperasikan 100 unit bus listrik dan hingga akhir tahun ini akan menambah bus listrik 200 unit sehingga total akan menjadi 300 unit.

“Ini bagian dari upaya mewujudkan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni 100 persen armada TransJakarta bus listrik pada 2030 sekaligus menuju elektrifikasi transportasi publik masa depan,” kata Ayu dalam keterangan di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara.

Uji coba itu setelah pihaknya menandatangani nota kesepahaman dengan Adapun kerja sama ini dilakukan dengan PT Sokofindo Automobile (DFSK) selaku agen tunggal pemegang merek DFSK di Indonesia, Kamis (12/9).

DFSK adalah salah satu merek produsen mobil asal China yang sudah punya pabrik perakitan di Cikande, Banten.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, survei yang dilakukan Dirjen PAUD Dikdasmen tersebut adalah survei yang dilakukan kepada responden sekolah dan bukan berdasarkan hasil surveilans Dinas Kesehatan tentang kasus positif yang ditemukan. Survei tersebut dilaksanakan untuk periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2021, sehingga tidak menggambarkan kasus baru pasca PTM Terbatas dimulai.

“Dari 25 sekolah yang dinyatakan klaster COVID-19 tersebut, hanya 2 sekolah yang termasuk dalam 610 sekolah yang mengikuti PTM Terbatas Tahap 1, dimulai pada tanggal 30 Agustus 2021, yaitu SMP Cindera Mata Indah dan SMKS Yadika 2 Jakarta. Berdasarkan data di lapangan, sejak dimulai PTM Terbatas Tahap 1, tidak terdapat kasus COVID-19 di sekolah tersebut, baik dari peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan,” jelasnya, pada Jumat (24/9), seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Nahdiana menyatakan bahwa yang perlu menjadi perhatian bersama dan diantisipasi adalah bagaimana cara penanganan apabila ditemukan kasus positif, karena tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya kasus COVID-19 pada saat dilaksanakannya PTM Terbatas di sekolah. Nahdiana memaparkan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah membuat standar prosedur Emergency Break dengan melakukan Tracing, Testing dan Treatment, serta sekolah ditutup sementara selama 3 x 24 jam untuk dilakukan disinfektasi.

“Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan tes swab antigen secara berkala di sekolah-sekolah yang melakukan PTM Terbatas, untuk melihat positivity rate yang ada di sekolah. Kamipun tetap mengharapkan peran serta dan kolaborasi yang efektif antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah, serta orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, juga pola hidup bersih dan sehat dalam pelaksanaan PTM Terbatas di sekolah, demi suksesnya implementasi PTM Terbatas di DKI Jakarta,” tuturnya.

Di samping itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menegaskan, kasus yang ditemukan dalam pemberitaan beberapa hari belakangan adalah kasus sebelum PTM Terbatas dimulai. Sehingga, tidak ada hubungan dengan PTM Terbatas dan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

“Kita perlu hati-hati dalam memakai istilah klaster. Definisi klaster adalah ada minimal 2 kasus dan terbukti secara epidemiologi penularannya terjadi di sekolah. Adanya beberapa kasus di sekolah dalam satu waktu tidak memastikan apakah menjadi satu klaster atau tidak, karena mayoritas kasus yang ada saat ini adalah kasus yang berdiri sendiri, bukan menjadi klaster,” terangnya.