Usia ke-27 bagi sebuah kota seharusnya menjadi fase kedewasaan—bukan sekadar bertambah umur, tetapi bertambah kualitas. Kota Depok hari ini berdiri sebagai kota besar dengan lebih dari 3 juta jiwa dan APBD yang telah menembus Rp4,3 triliun.

Angka-angka ini terlihat impresif. Namun pertanyaannya sederhana: apakah pertumbuhan ini benar-benar menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya?

Mari kita jujur. Di tengah geliat pembangunan, Depok masih bergulat dengan persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Banjir yang terus berulang setiap musim hujan, kemacetan yang semakin melumpuhkan produktivitas, longsor di sejumlah titik rawan, hingga persoalan sampah yang telah masuk kategori darurat.

Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah cermin dari arah kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi “Depok terus berkembang”. Padahal yang terjadi seringkali hanyalah pembesaran kota tanpa penataan yang matang. Permukiman tumbuh, tetapi drainase tertinggal. Kendaraan bertambah, tetapi sistem transportasi stagnan. Produksi sampah meningkat, tetapi sistem pengelolaannya masih konvensional.

Pertumbuhan tanpa kendali adalah awal dari krisis yang terstruktur.

Momentum HUT ke-27 ini seharusnya menjadi titik balik. Kita tidak bisa lagi menjalankan pola lama—mengelola kota dengan pendekatan reaktif, menunggu masalah viral baru bergerak, dan menyelesaikan persoalan secara parsial.
Depok membutuhkan keberanian politik dalam kebijakan publik.

Pertama, kita harus berani mengakui bahwa persoalan banjir dan tata ruang adalah masalah struktural. Dibutuhkan penataan ulang yang serius, termasuk pengendalian pembangunan dan penegakan aturan yang konsisten—tanpa kompromi.

Kedua, kemacetan tidak bisa lagi diatasi dengan solusi tambal sulam. Dibutuhkan integrasi sistem transportasi yang modern, berbasis konektivitas, bukan sekadar pelebaran jalan.

Ketiga, persoalan sampah harus keluar dari pendekatan lama. Kita memerlukan transformasi menuju sistem pengelolaan yang berbasis teknologi, sirkular ekonomi, dan partisipasi masyarakat secara masif. Jika tidak, krisis ini hanya akan menjadi bom waktu ekologis.

Keempat, yang tidak kalah penting adalah perubahan cara kerja birokrasi. Tidak boleh lagi ada pola “No Viral, No Action”. Pemerintah harus hadir sebelum masalah membesar, bukan setelah tekanan publik memuncak.

Di sinilah peran kepemimpinan diuji. Bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun benar untuk masa depan kota.

Depok tidak kekurangan potensi. Letaknya strategis, masyarakatnya dinamis, dan kapasitas fiskalnya cukup kuat. Yang dibutuhkan adalah arah yang jelas, keberanian bertindak, dan konsistensi dalam eksekusi.

HUT ke-27 ini bukan hanya seremoni. Ini adalah momen refleksi sekaligus peringatan bahwa kota ini tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama, jika kita menginginkan hasil yang berbeda.

Depok harus memilih: menjadi kota besar yang berkualitas, atau sekadar kota yang terus membesar dengan masalah yang ikut membesar.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kita memiliki tanggung jawab yang sama—memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Mari kita jadikan usia ke-27 ini sebagai momentum perubahan nyata dan Kuncinya adalah Kolaborasi. Bukan hanya membangun kota, tetapi membangun peradaban kota.

Selamat Ulang Tahun ke-27 Kota Depok.
Saatnya berbenah, saatnya melompat lebih jauh.

Artikel 27 Tahun Kota Depok, Saatnya Berbenah dan Melompat Lebih Jauh pertama kali tampil pada FWJI News.

Akses masuk menuju Zamzam tower ini dapat dilalui dari sebelah Kantor Cabang Bank BJB Depok.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, menjelaskan bahwa pemindahan lokasi layanan ini dilakukan karena gedung utama Polres Metro Depok sedang dalam tahap renovasi besar-besaran.

Pembangunan ini diperkirakan memakan waktu hingga awal 2027.

“Jadi untuk masyarakat terkhusus Kota Depok yang memerlukan pelayanan kepolisian di Polres Metro Dipok untuk pelayanan kami sementara berpindah di Tower Zamzam ini,” kata Waras saat menggelar acara syukuran penempatan kantor, Rabu (11/2/2026).

“Ini sebagai informasi juga, dan hari ini kita doa bersama, selametan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan,” sambungnya.

Layanan Tersedia

Masyarakat yang ingin mengakses layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) maupun Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dapat datang langsung ke Zamzam Tower.

Sedangkan, untuk layanan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Depok masih menggunakan gedung lama.

“Untuk pelayanan lalu lintas sementara masih on proses, kemudahan nanti menyusul juga,” ujarnya.

Waras menambahkan, untuk fasilitas tahanan ditempatkan di tiap-tiap Polsek yang berada di wilayah hukumnya.

Artikel Kantor Polres Depok Pindah Sementara ke Zamzam Tower pertama kali tampil pada FWJI News.

Wajah bapak tujuh anak ini terlihat tak mampu menyembunyikan kekesalan saat dijumpai awak media dikediamannya belum lama ini.

“Betul bang saya gak ngerti. Mereka main masuk ajah. Saya gak ngerti apa maunya pihak BPN Kota Depok masuk ke lahan yang sudah saya tempati sejak 2005 sampai sekarang 2025. Mereka memaksa masuk main ukur,” ucap Parlindungan Siregar dengan nada kesal.

Diketahui, BPN Kota Depok melakukan pengukuran tanah yang berlokasi di jalan Aster RT 01 RW 05, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, pada Jumat, (5/12/25)

Pengukuran yang dilakukan tersebut diduga sarat kepentingan pihak tertentu dan dinilai tidak memenuhi prosedur hukum.

Parlindungan Siregar yang telah membeli lahan tersebut sejak tahun 2005 dan langsung menempatinya. Penempatan Parlindungan di lahan ini atas petunjuk RW Nelinpada waktu itu.

Parlindungan mengatakan bahwa, selama tinggal di sini tidak pernah ada pihak lain yang menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat yang sah.

Masih kata Parlindungan, “Saya membeli lahan ini dari bu Menah dengan dasar girik nomor 914 melalui sistem diangsur/Cicil. Selama saya tinggal di sini sampai punya 7 anak tidak pernah ada yang menunjukkan sertifikat atas tanah ini. Justru dari Pak Neli, dulu bilang bawa tanah ini milik keluarga Maah dan belum pernah dijual,”ucap sambil menunjukkan surat girik yang dimilikinya.

Menurut Parlindungan, adanya klaim kepemilikan oleh pihak luar yang bukan warga setempat sangat janggal. Ia menyebut bahwa pihak yang mengklaim kepemilikan sertifikat adalah seseorang yang berinisial HK. Berdasarkan dokumen sertifikat bernomor 1224.

Namun pelapor terhadap dirinya dan ahli waris adalah seseorang berinisial HA dengan kuasa hukum berinisial H.K r.

Pada tahun 2018 dan HK kepada pihak kepolisian saat itu ya diberitahukan bahwa HA adalah anak dari HK, namun dalam penyidikan tahun 2025 iya baru kembali menerima informasi berbeda bahwa HA merupakan keponakan HK.

Parlindungan menilai proses penyidikan tidak transparan. “Kami tidak pernah ditujukan sertifikat itu secara utuh dan tidak pernah diajak duduk bersama untuk membuka dokumen kalau mau menyelesaikan masalah ya harus ada azas keterbukaan,”ucapnya.

Dengan tegas Parlindungan mengatakan, dirinya siap menunjukkan dokumen kepemilikan awal lahan tersebut termasuk girik dan pengakuan para ahli waris.

“Saya sudah empat kali datang ke kelurahan Sukatani sebagai bentuk itikad baik sesuai permintaan lurah agar semua ahli waris hadir. Tapi pihak kelurahan selalu menghindar dan tidak mau menemui kami,”ucapnya dengan nada kesal.

Abdul kadir, SH sebagai kuasa hukum mengatakan bahwa proses pengukuran dinilai cacat hukum. Dia menilai bahwa pelaksanaan pengukuran ulang tersebut catat hukum ia merujuk pada surat pemberitahuan polres metro depok nomor : 81/1446/Satreskrim terkait pelaksanaan ukur ulang atas bidang tanah.

“Prosedur pengukuran ulang seharusnya memberitahukan secara resmi kepada seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek tersebut titik pihak-pihak yang berkepentingan wajib diberitahu nama petugas surat tugas serta dasar pelaksanaan lokasi koma petik tegas abdul kadir kepada wartawan titik

Ia menyebut adanya keberatan karena pihak berinisial YC yang mengklaim menguasai objek tanah tersebut tengah melakukan perlawanan hukum terhadap kliennya titik

Perkara perdata terkait klaim eigendom perponding masih berjalan di pengadilan titik kami sedang menunggu putusan hakim pada Desember 2025. Maka tindakan pengukuran ulang sebelum putusan tetap dinilai tidak tepat.

Menurut Abdul Kadir sebagai kuasa hukum Parlindungan mengatakan bahwa, “pihaknya kesulitan memperoleh informasi lengkap dari penyidik. Kami hanya diberi nomor sertifikat 1224, tanpa dapat melihat dan memfoto dokumen secara utuh. Kami sebagai kuasa hukum berhak melihat dokumen tersebut untuk memastikan dasar klaim,” jelasnya

Abdul Kadir juga menegaskan bahwa, “apabila memang diperlukan keterbukaan dokumen pihaknya siap membuka seluruh dasar alas hak yang dimiliki termasuk menghadirkan para ahli waris yang masih hidup. Kalau mau dibuka dokumen secara transparan kami sangat siap. Para ahli waris juga siap memberikan keterangan,”tutup Abdul kadir.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih mencoba mendapatkan klarifikasi dari pihak BPN Depok namun masih belum juga mendapatkan jawaban. []

Artikel Dinilai Sewenang-wenang, Warga Depok Sesalkan Arogansi BPN pertama kali tampil pada FWJI News.

Hal tersebut terungkap dari rekaman percakapan Luki dan SA yang beredar di kalangan wartawan dan di laporkan ke PWI Kota Depok, Rabu (26/11/2025).

Dalam rekaman percakapan tersebut terdengar suara ancaman dan penghinaan terhadap profesi wartawan dari oknum pengacara yang diduga SA yang juga mengaku sebagai wartawan.

Mendengar percakapan tersebut, seluruh wartawan PWI Kota Depok pun marah dan melaporkan hal tersebut ke Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah.

Setelah mendengar rakaman tersebut, Rusdy mengecam keras pembicaraan bernada arogan dari oknum diduga SA terhadap Luki.

“Arogan sekali, ini sudah bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Selain itu saya tegaskan tidak diperbolehkan wartawan merangkap sebagai kuasa hukum atau profesi lain. Begitu juga sebaliknya. Wartawan bekerja menghasilkan produk pers secara berkala dan tercatat secara resmi di organisasi profesi wartawan dan tersertifikasi Dewan Pers,” tegas wartawan senior ini.

Menurut Rusdy aksi premanisme dan penghinaan profesi wartawan merupakan bentuk ancaman kemerdekaan pers yang diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999.

“Untuk itu, saya minta bagian hukum PWI Kota Depok segera mengkaji persoalan tersebut dan mendampingi perlindungan hukum ke saudara Luki sebagai anggota PWI yang tersertifikasi Dewan Pers,” terang Rusdy.

Lanjut Rusdy, dalam UU Pers pada Pasal 18 Ayat (2) ditegaskan bahwa tindakan ancaman, intimidasi dan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pers secara melawan hukum dan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Dalam UU Pers juga diatur hak jawab yang merupakan hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan yang merugikan nama baiknya. UU Pers mewajibkan perusahaan pers untuk melayani hak jawab dan hak koreksi.

“Jika ada permasalahan pemberitaan wartawan, gunakan hak jawab atau mekanisme yang diatur, lapor ke PWI dan Dewan Pers. Benar salahnya pemberitaan wartawan diputuskan melalui sidang etik PWI atau Dewan Pers. Pengacara tidak punya kewenangan menyatakan sebuah pemberitaan benar atau salah apalagi memaksa memanggil wartawan,” jelas Rusdy.

Menurut Luki, ia mendapat kiriman somasi dan menolak datang atas surat pemanggilan Ketua LBH Bapeksi Sugiyarto Atmowidjoyo yang menjadi kuasa hukum dari oknum Ketua Karang Taruna Kelurahan Mampang yang diberitakan telah melakukan pelecehan seksual verbal terhadap seorang ibu rumah tangga.

“Jika dari hasil kajian ternyata ada unsur pelanggaran terhadap UU Pers dan ada unsur pidana terhadap saudara Luki, maka tak segan PWI Kota Depok akan menempuh jalur hukum. Termasuk juga segera akan mengundang Ketua Katar Mampang dan Lurah Mampang ke Kantor PWI Kota Depok untuk klarifikasi latar belakang kasus ini biar tidak menjadi liar tak terkendali yang terus membikin kisruh,” pungkas Rusdy. (***)

Artikel PWI Kota Depok Kecam Arogansi Oknum Ketua LBH yang Ancam dan Hina Profesi Wartawan pertama kali tampil pada FWJI News.

Aksi gabungan yang dihadiri oleh ketua umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan beserta jajaran DPP nya yang juga dihadiri para perwakilan korwil FWJI dari berbagai wilayah Bekasi Kabupaten, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Bogor Kabupaten, Bogor Kota dan tuan rumah sendiri Korwil FWJI Depok.

Selain itu hadir juga jajaran dari Penggiat anti obat-obatan terlarang, Kang Edo beserta jajarannya serta ketua umum LSM Ganas, brian Sakti dalam aksi ini.

Terbentang tulisan spanduk aksi jelas terbaca ‘Desak Kapolres Depok Bongkar dan Tangkap Jaringan Pengedar Obat Keras Daftar Tipe Gevaarlijk (G) sebagai muatan New Psychoactive Substances atau Narkoba Jenis Baru.

Dalam orasi damainya Ketua Tim 9 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FWJ Indonesia, Bahrudin alias bang Bule yabg didampingi wakil ketua Tim 9 Risky Syaifulloh menekankan tidak ada hal yang sulit jika ingin bersih-bersih wilayah dari peredaran narkotika dan obat obatan keras daftar G jika semua kepolisian bersama element dan para organ bersatu.

“Kami hadir disini membawa pesan generasi bangsa. Begitu dahsyatnya pengaruh negatif para pengkonsumsi obat-obat daftar G dilingkungan kita. Kami mendesak Kapolres dan jajarannya segera bongkar dan tangkap jaringan obat-obat perusak generasi. Jangan beri ruang sedikitpun peredaran obat-obat syetan itu di wilayah hukum Polres Depok. “Ucap Bule dalam orasi di depan Mako Polres Depok, Selasa (25/11/2025).

Respon Polres Depok menerima perwakilan masa aksi menjadi contoh presisi dalam ketegasan prinsip melindungi, mengayomani dan melayani masyarakat begitu terasa kental dan menyatu. Di dalam ruang diskusi sedikitnya ada 9 perwakilan masa aksi dan jajaran perwira Polres depok yang terdiri dari Kasat Narkoba, Kasat Intel, Wakasat Narkoba, Kanit Narkoba, Kanit Intel dan jajaran anggota Polres depok lainnya untuk perekatan konsep sterilisasi di wilayah hukum polres metro depok.

“Apresiasi setinggi tingginya kami sampaikan kepada Kapolres Depok beserta jajaran, terkhusus Kasat Narkoba yang telah lakukan upaya-upaya penyelamatan anak bangsa dari peredaran obat-obat daftar G. Depok merupakan benteng wilayah dari perbatasan Bogor, Tangerang dan Bekasi, benteng inilah yang harus dijaga dari masuknya pengaruh negatif. “Kata Ketum FWJ Indonesia Opan diruang pertemuan Polres Depok kemaren.

Langkah pemberantasan pengedar obat daftar G di wilayah hukum Polres Depok telah menjadi contoh penting bagi wilayah-wilayah lainnya. Ketegasan Kapolres Kombes Pol Abdul Waras dan Kasat Narkoba Kompol Yefta Ruben Hasian Aruan beserta jajarannya telah mencatat prestasi gemilang.

“Tidak ada kata komproni bagi para pengedar dan pemakai obat obatan daftar G di wilayah hukum kami ini bang. Instruksi pimpinan kami sangat tegas. Ketegasan kami sebagai Polri bisa dilihat. Saat ini hampir semua aduan masyarakat soal peredaran obat-obatan jenis itu telah kami sidak dan para pelakunya sudah kami tangkapi hingga ke meja hijau. Komitmen itulah yang kami pegang. “Tegas Kasat Narkoba Kompol Ruben.

Kedepannya kata dia, FWJ Indonesia dapat bersinergi dan menjadi bagian dalam penyampaian informasi Polres Depok yang lebih cepat dan akurat.[]

Artikel Aksi Massa di Polres Depok Tuntut Hentikan Peredaran Obat Daftar G pertama kali tampil pada FWJI News.

Pembangunan adalah kebutuhan. Mobilitas warga Depok setiap hari menghadapi tantangan yang semakin berat, dan kemacetan Margonda tidak bisa terus dibiarkan. Karena itu, gagasan pembangunan Flyover Margonda adalah ide yang patut dikaji serius.

Namun, sebagai Anggota Komisi C DPRD Kota Depok yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, saya perlu menegaskan bahwa pembangunan harus maju, tetapi kemampuan fiskal daerah juga harus waras. Apalagi jika pembiayaannya menggunakan pinjaman daerah Rp275 miliar.

Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya menyetujui pembangunan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam benar-benar berbuah manfaat, tidak menjadi beban, dan tidak mengancam layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, banjir, dan perumahan rakyat.

1. Depok Memang Butuh Infrastruktur Besar, Tapi Sesuai Prioritas

Saya setuju bahwa jalan-jalan utama Depok memerlukan intervensi besar. Tetapi pembangunan flyover harus menjawab pertanyaan kunci:

Apakah ini solusi terbaik dan paling efektif mengurai kemacetan?
Bagaimana analisis lalu lintas dan dampak ekonominya?

Apakah ini prioritas tertinggi dibanding persoalan krusial seperti banjir, sekolah, atau pelayanan dasar lainnya?

Pembangunan besar tidak boleh sekadar berorientasi proyek, tetapi harus berorientasi manfaat jangka panjang.

2. Pinjaman Daerah Harus Dibatasi Secara Cermat

PP 38/2025 memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pinjaman. Tetapi ruang ini bukan cek kosong. DPRD wajib memastikan, rasio utang daerah tetap aman; kemampuan bayar APBD tidak terganggu lima hingga sepuluh tahun ke depan; tidak ada pengurangan anggaran untuk pelayanan dasar demi menutup cicilan pinjaman.

Kita ingin Depok maju, bukan Depok terbelit kewajiban finansial jangka panjang.

3. Transparansi dan Kajian Teknis adalah Harga Mati

Sebelum skema pinjaman ini dibahas lebih jauh, Pemkot Depok perlu membuka:

Feasibility Study (FS) lengkap, rancangan teknis dan desain detail, RAB secara transparan, skema pembebasan lahan, potensi risiko selama pembangunan.

Saya sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Depok akan menelaah seluruh aspek itu dengan sangat ketat.

4. Kami Ingin Depok Maju, Dengan Cara yang Aman

Flyover Margonda bisa menjadi proyek strategis yang baik jika seluruh kajian dan kemampuan fiskal terpenuhi. Tetapi akan berbahaya jika dibangun dengan asumsi tergesa-gesa.

Saya ingin memastikan kepada masyarakat bahwa DPRD Depok, khususnya Komisi C, berdiri di garis yang sama, mendukung pembangunan strategis, tetapi tidak akan memberikan persetujuan tanpa kajian yang matang, transparan, dan bertanggung jawab.

Depok harus terus tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu harus ditopang fondasi keuangan yang sehat, prioritas yang benar, dan proses yang transparan.

Jika Flyover Margonda terbukti layak, bermanfaat besar, dan tidak mengancam fiskal kota, maka saya siap mendukung.

Tetapi jika kajian menunjukkan risiko besar atau manfaat yang tidak sebanding dengan beban APBD, maka saya akan berdiri di sisi publik untuk mengatakan, kita harus mencari alternatif solusi yang lebih baik.

Sebagai Anggota Komisi C DPRD Depok, saya berkomitmen menjaga Depok tetap berkembang dan tetap sehat secara fiskal. Itu amanah publik yang harus kami jaga.

Artikel Pinjaman Rp275 M untuk Flyover Margonda, Depok Perlu Maju, Tapi Tetap Harus Waras Secara Fiskal pertama kali tampil pada FWJI News.

Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi C DPRD Kota Depok H.  Bambang Sutopo (HBS) saat dikonfirmasi Depokpos, Rabu (19/10).

HBS menyebut, kepastian ditundanya rencana tersebut setelah Banggar DPRD Kota Depok menggelar rapat pada Selasa (17/10) kemarin. Hal ini sesuai dengan Rapat Renja 2026 dengan komisi C, 12 September lalu yang hanya dianggarkan untuk Detailed Engineering Design (DED) Fly Over Margonda, pada rapat pembahasan banggar sempat muncul pengajuan anggaran sebesar 275 milyar, yang bersumber dari pinjaman.

“Hal ini sdah sesuai Waktu Rapat Renja 2026 Dinas PUPR dg komisi C, 12 September lalu yang hanya dianggarkan utk DED FO Margonda, dan belum ada FS, serta belum mendapat persetujuan dari Dewan dan dari Pusat,” tegas HBS.

HBS Sebagai Anggota DPRD Kota Depok juga menegaskan Komisi C akan terus mengawal usulan pinjaman daerah dan menyebut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.

“Yang pertama memastikan usulan pinjaman daerah selaras dengan kapasitas fiskal daerah dan diuji kelayakannya, DPRD perlu meminta dokumen studi kelayakan, laporan keuangan 3 tahun terakhir, proyeksi pengembalian, risiko gagal bayar,” jelas HBS.

“Yang kedua, bahwa pinjaman hanya boleh digunakan untuk proyek-yang produktif dan strategis, bukan hanya untuk menutup defisit rutin atau belanja operasional yang biasa,” tambahnya.

“Karena sanksi denda dan mekanisme pemotongan transfer bisa timbul, saya sebagai anggota DPRD Depok perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan dan transparansi, termasuk tahapan persetujuan peminjaman, penggunaan dana, dan pelaporan pengembalian,” tambah HBS.

Hal tersebut menurutnya karena beban pengembalian dapat mempengaruhi APBD ke depan, DPRD harus mempertimbangkan dampak pembiayaan utang terhadap kemampuan daerah menjaga layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“Sebagai bentuk mitigasi risiko, DPRD bisa mengusulkan agar pinjaman tersebut tidak melebihi masa jabatan Kepala Daerah (praktik yang disarankan oleh ekonom) agar tanggung jawab pengembalian tidak dilempar ke penggantinya,” jelasnya.

Seperti diketahui, PP 38/2025 membuka peluang bagi Pemkot Depok untuk mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, namun dengan syarat ketat, batas pemanfaatan, dan risiko sanksi yang nyata apabila kewajiban pengembalian tidak dipenuhi.

“Bagi DPRD Kota Depok, peran pengawasan menjadi sangat penting agar pinjaman daerah benar-benar mendukung pembangunan daerah dan tidak menjadi beban fiskal di masa depan,” pungkas HBS.

Sebelumnya, Ketua Komisi C pada DPRD Depok, Hengky mengaku hingga kini pihaknya bersama anggota komisi C belum mendapatkan laporan perihal kajian perencanaan dan kajian teknis rencana pembangunan Fly Over Margonda.

“Sudah pernah rapat kerja antara DPUPR dengan Komisi C, namun belum sampai kepada materi khusus tentang perencanaan yang matang tentang pembangunan fly over yang di maksud. Bahkan hingga kini, DED maupun Feasibility Study (FS) belum kami terima dari Bappeda Kota Depok,” papar Hengky.

Sebagai Ketua Komisi C, Hengky mengaku tidak bermaksud menghambat rencana pembangunan Fly Over Margonda. Ia bahkan dalam rapat paripurna memberikan apresiasi atas langkah Wali Kota Depok dalam mengentaskan masalah kemacetan yang ada.

Hengky mengaku hanya mengimbau agar Pemkot Depok berhati-hati dalam penggunaan anggaran, terlebih itu uang masyarakat dimana penggunaannya harus berdasarkan pada layanan Good Governance, sehingga benar2 menyentuh pada aspek prioritas kebutuhan masyarakat yang dalam penggunaannya tepat sasaran.

Hengky menegaskan bahwa proses penganggaran pada proyek infrastruktur strategis harus mengikuti prinsip kehati-hatian serta mematuhi standar tata kelola yang baik.

Komisi C menilai bahwa Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) merupakan dokumen fundamental yang wajib diselesaikan sebelum anggaran pembangunan fisik disetujui.

“Komisi C berpandangan bahwa pengambilan keputusan anggaran harus didasarkan pada dokumen teknis yang lengkap dan valid. Tanpa DED dan FS yang tuntas, risiko ketidaktepatan biaya, ketidaksesuaian desain, serta potensi pemborosan anggaran menjadi sangat tinggi,” tegas Hengky.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menolak pembangunan, namun meminta agar Pemerintah Kota Depok memastikan seluruh pra-syarat teknis dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini penting agar proyek dapat berjalan efektif, efisien, dan terukur, serta tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

Ia katakan, Komisi C DPRD Depok mendorong Pemkot Depok untuk mempercepat penyelesaian FS dan DED secara terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi publik, menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada DPRD serta menjamin bahwa setiap proyek infrastruktur besar memiliki kajian teknis yang kuat agar tepat manfaat dan tepat anggaran.

“Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan. Namun dukungan tersebut harus sejalan dengan kehati-hatian, agar setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Hengky.

Artikel DPRD Depok Konfirmasi Rencana Pembangunan Fly Over Margonda Ditunda pertama kali tampil pada FWJI News.

Sukses pelajar Kota Depok memang patut diacungi jempol. Menjadi peserta terjauh dari 24 SMP yang bersaing di kejuaraan yang diprakarsai Bakti Olahraga Djarum Foundation, tim SMPN 30 Kota Depok berhasil menjadi juara setelah di final berhasil mengalahkan tim MTS 1 Sragen dengan skor 2-1, Ahad sore (16/11/2025)

Di partai pertama tunggal putra Akmal Sulaiman berhasil membuka keunggulan bagi SMPN 30 usai menang mudah melawan Raka Dwi dua game langsung 21-11, 21-7.

Situasi menjadi tegang ketika di partai kedua ganda putra pasangan Syailendra/Qaiseer Qays dipaksa mengakui keunggulan pasangan M.Arganta/Nizam dalam laga tiga game 21-17, 18-21, 17-21. Kedudukan pun menjadi imbang 1-1.

Kemenangan tim SMPN 30 akhirnya ditentukan di laga ketiga ganda campuran lewat pasangan Syailedra/Amira Raisa Putri usai mengalahkan pasangan Nizam/Leona Affifah lewat laga ketat selama tiga game 20-22, 21-11, 22-20.

“Alhamdulillah anak-anak bisa menjadi juara di ajang bergengsi yang digelar pertama kali oleh Djarum Foundation ini. Keberhasilan ini tentu berkat latihan keras jalani di klub masing-masing. Jadi meski hanya berkumpul dalam waktu singkat mereka tetap kompak dan tampil solid,” ucap manager tim SMPN 30 Depok, Andri Yuliardi usai pertandingan.

Sebelumnya di laga semifinal, tim SMPN 30 juga berhasil mengalahkan tim SMPN 42 Semarang dengan skor telak 2-0.

Sementara untuk peringkat ketiga ditempati oleh tim SMPN 15 Surakarta usai mengalahkan tim SMPN 42 Semarang dengan skor 2-1.

Ajang HydroPlus Badminton Championships memang mengusung konsep event yang berbeda. Untuk pertama kalinya turnamen tingkat pelajar SLTP dimainkan dengan system beregu.

Adapun partai yang dimainkan masing-masing tunggal, ganda putra serta ganda campuran.

Yang menarik, kejuaraan yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation ini bukan hanya melibatkan sekolah-sekolah dari Semarang tapi juga beberapa kota lainnya seperti Kudus, Ungaran, Solo, Sukoharjo, Sragen, Yogyakarta, Klaten, Demak, Sidoarjo, serta Kota Depok.

Menurut Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, tujuan digelarnya ajang bulutangkis ini memang untuk terus menjaga ekosistem agar bulutangkis terus dimainkan oleh berbagai kalangan.

“Bulutangkis harus terus dimainkan oleh siapapun tak terkecuali bagi kalangan pelajar. Dengan makin banyak masyarakat yang memainkan bulutangkis itu pertanda bahwa olahraga ini masih dicintai oleh masyarakat Indonesia,” ujar Yoppy Rosimin.

Kejuaraan bulutangkis bagi pelajar ini tidak hanya berhenti pada level SLTP, tapi akan terus berlanjut pada level SLTA yang juga akan digelar di Polytron Stadium, 21-23 November mendatang.

Sebelumnya di tempat yang sama juga sudah digelar kejuaraan bulutangkis untuk level Sekolah Dasar bulan Juli lalu.

Sementara Ketua Panpel Daryadi menambahkan, para peserta HydroPlus Badminton Championships 2025 akan dibagi menjadi 8 grup dimana tiap grup akan diisi oleh 3 sekolah.

“Di babak fase grup akan dimainkan dengan system setengah kompetisi. Juara dan Runner-Up masing-masing grup nantinya yang akan lolos ke Babak 16 Besar. Mulai Babak 16 Besar hingga Final pertandingan dimainkan dengan system knock out dimana jika ada tim yang sudah menang 2-0 maka akan dinyatakan sebagai pemenang,” jelas Daryadi.

Selain mendapatkan piagam, medali, serta piala tetap, pemenang kejuaraan ini juga akan mendapatkan hadiah dana pembinaan sebesar Rp 6 juta untuk juara 1, Rp 4 juta untuk juara 2 serta Rp 2 juta untuk juara 3. (***)

Artikel SMPN 30 Depok Juara HydroPlus Badminton Championships di Semarang pertama kali tampil pada FWJI News.

Dandim 0508/Depok, Letkol Infanteri Triano Iqbal, mengatakan, pihaknya ingin memberikan ruang bagi pelaku seni jalanan untuk menyalurkan kreativitas di bidang musik dan olah vokal.

“Depok memiliki banyak talenta seni jalanan. Melalui ajang ini, kami ingin memberikan ruang ekspresi, apresiasi, sekaligus memupuk rasa persaudaraan di momen HUT ke-80 TNI,” ungkapnya.

Pada audisi tersebut, masing-masing peserta membawakan dua lagu, yakni lagu wajib dan lagu pilihan. Dewan juri akan memilih dua penampil terbaik untuk melaju ke tingkat Kodam Jaya dan bersaing dengan peserta dari seluruh jajaran Kodim.

Letkol Inf Triano menuturkan, kegiatan ini menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, memperkokoh persatuan, serta menumbuhkan kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, kita dapat mempersatukan seluruh elemen dalam rangka memperingati HUT ke-80 TNI,” pungkasnya.

Artikel HUT TNI ke-80, Kodim Depok Beri Ruang Ekspresi Bagi Pengamen pertama kali tampil pada FWJI News.

Nur Fadilah yang meraih Juara 2 lomba mendongeng pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), dan Desvianty Azalia Anwar yang menjadi Juara 1 Putri Olimpiade Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI)

DEPOK – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah, mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi yang diraih para siswa dalam ajang lomba pendidikan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga bulan, mulai 14 Mei hingga 5 Agustus 2025.

Menurutnya, lomba tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang seni, sastra, olahraga, akademik, penelitian, serta literasi. Selain itu, ajang ini juga menjadi wadah melatih sportivitas, rasa percaya diri, dan tanggung jawab siswa.

“Ajang lomba pendidikan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang aktualisasi diri bagi siswa untuk terus mengasah bakat dan kreativitasnya,” ujarnya, Rabu (17/09/25).

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan uang pembinaan dan penghargaan, baik secara perorangan maupun per kelompok. Untuk kategori perorangan, juara 1 memperoleh Rp2 juta, juara 2 Rp1,5 juta, dan juara 3 Rp1 juta.

“Selamat sekali lagi kepada putra putri terbaik Kota Depok. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan dan memacu semangat bagi siswa-siswi lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Kurikulum SMP Arrahmaniyah, Liah Komariah, turut mengapresiasi capaian dua siswi berprestasi tersebut. Mereka adalah Nur Fadilah yang meraih Juara 2 lomba mendongeng pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), dan Desvianty Azalia Anwar yang menjadi Juara 1 Putri Olimpiade Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI).

“Alhamdulillah, kami sangat bangga dengan prestasi yang diraih oleh ananda Nur Fadilah dan Desvianty Azalia Anwar. Kami mengirimkan dua peserta dalam ajang ini, dan keduanya berhasil meraih juara. Prestasi ini bukan hanya milik mereka berdua, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh siswa SMP Arrahmaniyah untuk terus berani bermimpi dan berusaha,” ungkapnya.

Ia menambahkan, prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda di Depok untuk terus mengembangkan potensi diri.

“Semoga capaian ini menjadi awal lahirnya lebih banyak karya, inovasi, dan teladan dari anak-anak bangsa yang siap bersaing secara sehat di era global,” tandasnya.

Artikel Raih Prestasi di Ajang Lomba Pendidikan, Dua Siswi SMP Arrahmaniyah Harumkan Nama Depok pertama kali tampil pada FWJI News.