DEPOKPOS – Fenomena budaya populer kerap melampaui batas hiburan. Salah satu contohnya adalah bagaimana bendera One Piece Jolly Roger bergambar tengkorak dengan topi jerami tidak hanya berkibar di layar manga dan anime, tetapi juga mulai hadir di ruang publik sebagai simbol protes sosial dan politik.

Banyak bajak laut One Piece menggunakan Jolly Roger sebagai simbol perjuangan melawan penindasan. Salah satunya Sun Pirates, Jolly Roger tidak lebih dari sebuah simbol kekuasaan, yang memamerkan kekuatan kru bajak laut untuk mengintimidasi musuh dan korban.

Bajak laut yang sudah mapan-terkenal sebagai Empat Kaisar-telah dikenal menandai seluruh kota dan bahkan pulau dengan Jolly Roger, menganggap lokasi tersebut sebagai “wilayah kekuasaan” mereka dan menjanjikan perlindungan dan pembalasan terhadap serangan dari luar. Bajak laut yang lebih idealis-dan para simpatisannya-telah menggunakan tanda tersebut untuk mendukung prinsip-prinsip kebebasan yang lebih luas, keyakinan pribadi, dan bahkan persahabatan.

Dari Fiksi Ke Aksi Nyata

Fenomena bendera One Piece yang runtuh menunjukkan bagaimana karya kreatif dapat menjadi sarana komunikasi sosial dan melampaui batas hiburan. Sekarang, apa yang dulunya hanya sebatas cerita tentang bajak laut yang mengejar mimpi di lautan luas, bertransformasi menjadi representasi dari perjuangan nyata yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam dunia fiksi, Luffy dan kru Topi Jerami terkenal karena keberanian mereka menentang kekuasaan dan memperjuangkan kebebasan. Para penggemar menghidupkan kembali semangat ini ketika mereka membawa bendera tersebut dalam acara sosial.

Oleh karena itu, pesan kebebasan dan perlawanan yang dibawa One Piece tidak lagi terbatas pada manga atau film, tetapi menjadi semangat yang tersebar di lingkungan umum.kebebasan dan perlawanan yang dibawa One Piece tidak lagi terbatas pada manga atau film, tetapi menjadi semangat yang tersebar di lingkungan umum.

Bendera Topi Jerami dan poster tuntutan massa dikibarkan di berbagai demonstrasi. Kehadirannya tidak hanya memperkuat simbol protes, tetapi juga memupuk rasa solidaritas di antara peserta aksi, terutama generasi muda. Menggunakan simbol budaya populer yang universal dan relevan dengan kehidupan sehari-hari tampaknya lebih relevan bagi mereka daripada simbol politik yang kaku.

Antara Hiburan Dan Politik

Fakta bahwa bendera One Piece muncul di ruang publik menunjukkan betapa tidak jelasnya perbedaan antara politik dan hiburan. Ketika simbolnya dipindahkan ke kehidupan nyata, apa yang semula dianggap sebagai karya fiksi manga dan anime yang menghibur ternyata mampu menghasilkan makna politik.

Budaya populer dapat menjadi bahasa politik baru. Generasi muda yang terbiasa dengan anime sering kali lebih mudah mengenali simbol-simbol hiburan daripada jargon politik formal. Oleh karena itu, bendera One Piece bukan sekadar hiasan, itu adalah alat komunikasi politik yang menggambarkan prinsip-prinsip kebebasan, solidaritas, dan menentang ketidakadilan.

Namun, fenomena ini juga menimbulkan perdebatan. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa penggunaan simbol hiburan dalam konteks politik dapat membuat tuntutan menjadi kurang serius. Di sisi lain, ada orang lain yang melihatnya sebagai cara inovatif untuk menghubungkan anak muda dengan masalah politik yang selama ini dianggap kaku.

Pada akhirnya, munculnya bendera One Piece di jalanan menunjukkan dinamika baru bahwa politik dapat dikomunikasikan melalui simbol budaya populer yang lebih sederhana dan biasa di masyarakat.

Resonansi dengan Realitas Sosial

Tidak mengherankan bahwa bendera One Piece muncul di ruang publik karena kemampuan kisahnya untuk menyampaikan nilai-nilai sosial yang dialami banyak orang di dunia nyata. Meskipun kisahnya berasal dari dunia fiksi, One Piece menyampaikan nilai-nilai seperti kebebasan, solidaritas, dan perjuangan melawan ketidakadilan yang universal.

Misalnya, Kru Topi Jerami digambarkan sebagai kelompok kecil yang berani menentang sistem kekuasaan yang kuat, seperti Pemerintah Dunia yang korup, para bangsawan yang menindas, dan penguasa yang kejam yang mengekang rakyatnya.
Storyline ini menunjukkan bagaimana masyarakat menghadapi ketidakadilan seperti penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial, atau pembatasan kebebasan berekspresi.

Kesimpulan

Fakta bahwa bendera One Piece berkibar di tempat umum menunjukkan bagaimana budaya populer dapat melampaui batas hiburan dan menjadi bahasa politik baru. Sekarang, apa yang dulunya hanya fantasi fiksi tentang bajak laut dan kebebasan, digunakan oleh masyarakat, terutama generasi muda, sebagai simbol persatuan, perjuangan, dan perjuangan untuk keadilan.

Bendera Topi Jerami yang muncul di acara sosial bukan sekadar ikon hiburan itu adalah alat komunikasi yang lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda daripada jargon politik yang kaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya populer memiliki daya resonansi yang kuat terhadap realitas sosial, meskipun ada pro dan kontra.

Oleh karena itu, menampilkan bendera One Piece di jalanan menunjukkan bahwa politik sekarang dapat dikomunikasikan melalui media kreatif dan tidak lagi terbatas pada simbol formal. Ia menunjukkan perubahan dalam cara masyarakat khususnya generasi muda menunjukkan ketidakpuasan publik dan menegaskan bahwa gagasan dapat menghasilkan tindakan nyata untuk perubahan.

Eskalasi aksi meningkat setelah korban berjatuhan, bahkan hingga menelan korban jiwa akibat brutalitas aparat

JAKARTA – Aliansi Akademisi Peduli Indonesia menyoroti krisis kepercayaan publik dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah nyata di tengah gelombang demonstrasi yang menelan korban jiwa.

Para akademisi yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menegaskan masalah yang terjadi jauh lebih mendasar, yakni ketidakadilan kebijakan dan lemahnya akuntabilitas negara.

Mereka menilai, demonstrasi yang awalnya memprotes kenaikan tunjangan DPR sejatinya merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran hingga pajak. Namun eskalasi aksi meningkat setelah korban berjatuhan, bahkan hingga menelan korban jiwa akibat brutalitas aparat.

Prof. Sulistyowati Irianto dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mendorong Presiden untuk mengambil langkah konkret, seperti dengan menerbitkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) untuk memulihkan kepercayaan rakyat.

“Kalau Presiden punya pandangan bahwa sekarang memang ada kegentingan, apa salahnya juga bikin Perampasan Aset daripada rakyatnya kehilangan kepercayaan sama sekali terhadap pemimpinnya di segala level,” ujar Sulis dalam konferensi pers secara daring, Senin (1/9).

Menurutnya, perbaikan yang dibutuhkan bukan sekadar pencabutan tunjangan, melainkan reformasi birokrasi dan kebijakan anggaran secara mendasar.

“Kita membutuhkan restrukturisasi, bahkan reformasi birokrasi yang mendasar banget. Lembaga-lembaga negara semuanya harus betul-betul hubungan trias politika, mengawasi satu sama lain. Termasuk mengembalikan lagi marwah peradilan agar independen dan tidak tunduk pada tekanan politik maupun uang,” kata Sulis.

“Alokasi anggaran keuangan mohon dipertimbangkan lagi. Mohon maaf nih, anggota DPR tuh pensiunnya seumur hidup, padahal kerjanya belum tentu seumur hidup. Itu yang membebani negara, bukan para dosen, guru, ASN yang lain, dan pelayan-pelayan publik yang lain,” lanjutnya.

Meredam protes publik

Sementara itu, Mantan Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho menilai langkah pemerintah mencabut tunjangan hingga menonaktifkan anggota DPR tidak lebih dari gestur simbolik untuk meredam amarah masyarakat.

“Mencabut tunjangan dan menonaktifkan itu kalau saya melihatnya ini DPR dijadikan satu pelepas tekanan. Presiden kan bilang, partai-partai itu diminta atau sudah sekarang mencabut keanggotaan, mencabut tunjangan, moratorium. Memang kalau ini kita lihat ini kayak gesturnya sangat dramatik. Tapi kalau kita analisis lebih dalam, ini lebih merupakan scapegoating untuk meredakan kemarahan publik,” kata Yanuar.

“Bebannya dilempar ke legislatif sementara eksekutifnya muncul sebagai penyelamat, padahal akar persoalan ini ketidakadilan yang muncul dari berbagai kebijakan yang dibuat dua-duanya,” tambah Yanuar.

Menurutnya, strategi itu hanya akan menenangkan situasi sesaat tanpa menyentuh inti masalah, yaitu keretakan kepercayaan publik.

“Memang strategi ini bisa menenangkan sesaat, tapi tidak bisa menyentuh akar masalah yaitu tadi kepercayaan publik yang sudah terlanjur retak tadi, rasa keadilan yang sudah terlanjur cedera,” katanya.

Yanuar menambahkan, pemerintah juga perlu mengubah pendekatan dari koersif menjadi akuntabel. Ia menilai Presiden harus menunjukkan tanggung jawab langsung atas jatuhnya korban dalam demonstrasi.

“Pendekatan yang dipilih pemerintah sementara ini adalah pendekatan koersif, bukan pendekatan akuntabilitas, maka jadinya seperti itu. Padahal sebenarnya Presiden bisa mengambil peran yang jauh lebih mendasar, transparan, akuntabil. Sampai sekarang belum saya dengar sepatah kata maaf itu enggak ada dari Presiden. Jadi mestinya dia itu minta maaf. Itu nomor satu,” katanya.

Ia juga mendesak investigasi independen atas kematian warga sipil akibat dugaan penggunaan kekerasan berlebihan aparat.

“Kematian warga sipil karena penggunaan kekerasan berlebihan itu mesti dilakukan secara independen. Tidak bisa polisi diminta memerintahkan, menginvestigasi anggotanya itu tidak bisa. Mestinya Komnas HAM, Ombudsman, itu mesti diajak. Mesti yang ditugaskan Presiden,” kata Yanuar.

Menurutnya, pengakuan negara untuk melindungi, bukan melukai warga, merupakan fondasi awal sebelum melakukan koreksi kebijakan yang menjadi pemicu maupun akar persoalan.

“Presiden itu mesti mau melakukan pengakuan terbuka bahwa negara itu bertanggung jawab melindungi warga, bukan melukai mereka. Yang penting itu pengakuannya. Itu adalah langkah yang amat mendasar, yaitu dia committed untuk melakukan koreksi kebijakan, baik yang jadi pemicu, yaitu tunjangan DPR, penghematan, pajak, dan lain-lain. Tapi juga kebijakan yang menjadi akar persoalan ketidakadilan tadi,” ujarnya.

SAFENet mendesak pemerintah, terutama Polri, untuk menghentikan segala bentuk represi digital dalam menangani aksi demonstrasi

DEPOKPOS – Organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak digital, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), mengungkap berbagai praktik represi digital selama aksi demonstrasi di Indonesia beberapa hari terakhir.

Dalam keterangan di laman resminya, SAFENet menyebut aksi yang digelar di pekan terakhir Agustus 2025 ini tidak hanya diwarnai dugaan pelanggaran HAM pada para peserta aksi di lapangan, namun juga berdampak pada hak-hak digital pengguna internet di Indonesia secara masif.

“Situasi di lapangan juga menunjukkan adanya praktik-praktik yang diduga melanggar prinsip kebebasan berekspresi di ruang digital oleh pemerintah dan platform media sosial,” demikian keterangan SAFENet di laman resminya, Minggu (31/8).

Setidaknya, ada tujuh aksi represi digital yang diungkap SAFENet.

Pertama, dugaan kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa Universitas Riau (UNRI) Khariq Anhar dan pengelola akun media sosial Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP). Khariq ditangkap pada 28 Agustus 2025 di Bandara Soekarno-Hatta setelah kampanye mengenai aksi protes bulan Agustus melalui Instagram AMP.

Kedua, beredarnya kontak WhatsApp sejumlah pegiat koalisi masyarakat sipil secara keliru dipresentasikan sebagai milik sejumlah anggota DPR, sehingga menimbulkan spam, pelecehan, sampai gangguan keamanan.

Tidak hanya itu, SAFENet juga mengungkap berbagai ancaman intimidasi secara masif di ruang digital mulai dari pengancaman, pengungkapan data pribadi, kekerasan berbasis gender online, dan berbagai serangan digital lainnya yang menargetkan orang-orang yang menyampaikan kritik di media sosial.

Ketiga, gangguan terhadap akses internet dan informasi ruang digital. Moderasi konten, pembatasan akses terhadap sejumlah fitur, dan pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta dan Bandung yang jadi titik sentral aksi menyebabkan hambatan arus informasi bagi masyarakat secara umum serta memperbesar potensi ancaman fisik kepada peserta aksi.

SAFENet juga mengungkap dugaan sabotase kabel optik server dengan pembakaran oleh orang tak dikenal yang berpotensi mengganggu jaringan internet serta memengaruhi arus komunikasi dan informasi di Jakarta.

“Pola ini serupa dengan pola-pola gangguan akses internet pada sejumlah demonstrasi selama beberapa tahun belakang, di mana peserta kesulitan untuk terhubung ke internet selama aksi berlangsung,” kata SAFENet.

Keempat, ditangguhkannya fitur live streaming di TikTok yang menjadi saluran alternatif untuk mendokumentasikan jalannya demonstrasi atas alasan keamanan. Menurut SAFENet, penangguhan ini tidak hanya membatasi akses informasi dan komunikasi, tapi juga berdampak pada pengusaha UMUM yang mengandalkan fitur live streaming.

Kelima, SAFENet menemukan indikasi operasi informasi yang bertujuan mengalihkan perhatian publik dari isu kekerasan polisi. Narasi yang disebarkan berupaya mengarahkan fokus massa untuk menyasar DPR, alih-alih menuntut pertanggungjawaban atas brutalitas polisi.

Pada saat yang sama, peserta aksi semakin sering dilabeli sebagai kelompok anarkis, sebagai upaya mendelegitimasi tuntutan mereka. SAFENet juga mengungkap narasi hasutan untuk melakukan tindak kekerasan kepada etnis Tionghoa yang memunculkan peristiwa 1998.

Tidak hanya itu, narasi militer yang hadir untuk mengamankan demonstrasi juga disorot. Padahal, menurut mereka, TNI tidak memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengamankan atau mencairkan suasana di titik-titik aksi.

Keenam, SAFENet menyoroti pernyataan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang berencana memanggil perwakilan Meta dan TikTok pada 26 Agustus untuk mendiskusikan pemberantasan konten yang dilabeli pemerintah sebagai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).

Hanya dalam beberapa hari, moderasi konten berlebihan atau overmoderation terjadi di platform milik kedua perusahaan tersebut, seperti Instagram, YouTube, dan TikTok.

Sejumlah akun juga ditangguhkan dan banyak unggahan terkait kekerasan polisi diturunkan dengan dalih ‘penghasutan dan kekerasan’.

Selain itu, beberapa pengguna X juga mendapatkan notifikasi permintaan penurunan konten. Padahal, konten-konten yang disebarkan merupakan ekspresi yang sah.

Ketujuh, penyitaan, penggeledahan, dan penyedotan data secara paksa terhadap Hp para massa aksi di Bali oleh kepolisian.

Berangkat dari temuan-temuan di atas, SAFENet mendesak pemerintah, terutama Polri, untuk menghentikan segala bentuk represi digital dalam menangani aksi demonstrasi.

SAFENet juga mendesak pemerintah harus memastikan perlindungan terhadap hak atas informasi publik di masa kritis. Media, termasuk media independen, harus diberi ruang penuh untuk melakukan liputan tanpa hambatan teknis.

Mereka juga mendesak perusahaan-perusahaan media sosial, utamanya Meta, ByteDance, dan Google, untuk memastikan operasi bisnisnya menghormati hak asasi manusia dan tidak tunduk pada permintaan moderasi konten maupun pembatasan fitur.

Media Singapura The Straits Times dalam artikel berjudul “Indonesian students vow more protests after one killed in Jakarta demonstration” mewartakan bahwa mahasiswa di Indonesia berniat berunjuk rasa di Markas Besar Polri pada Jumat (29/8) ini menyusul tewasnya Affan.

“Para mahasiswa Indonesia menyatakan akan berdemo di Mabes Polri pada 29 Agustus setelah seorang driver meninggal dunia usai ditabrak kendaraan polisi selama bentrokan keras menyusul demonstrasi di luar gedung DPR sehari sebelumnya,” demikian tulis The Straits Times.

The Straits Times menuliskan bahwa seorang driver ojek online berusia 21 tahun meninggal dunia pada Kamis usai dilindas rantis Brimob ketika polisi mencoba membubarkan massa.

Massa unjuk rasa masih berkumpul hingga malam hari dan polisi memutuskan menembakkan gas air mata serta meriam air.

“Media lokal melaporkan bahwa korban berusia 21 tahun tersebut sedang mengantar pesanan makanan,” tulis media Singapura tersebut.

The Straits Times juga menyoroti aksi unjuk rasa sekelompok driver di depan markas polisi Kwitang pasca rantis Brimob melindas Affan. Massa akhirnya berhasil ditenangkan dan dibubarkan oleh militer yang dikerahkan ke lokasi tersebut.

Media Thailand, Bangkok Post, juga menyoroti kasus meninggalnya Affan oleh polisi. Bangkok Post memperingatkan bahwa akan ada lebih banyak demo di Indonesia usai demo pada Kamis menewaskan satu orang.

“Indonesia bersiap menghadapi lebih banyak demo pada Jumat setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam bentrokan antara pedemo dan polisi, sebuah insiden yang telah memicu kemarahan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang penanganan perbedaan pendapat oleh Presiden Prabowo Subianto,” tulis Bangkok Post.