Tren penyebaran kasus COVID-19 ini akan terus mengalami kenaikan hingga pertengahan Januari 2024

JAKARTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengingatkan warga yang beraktivitas di luar rumah untuk selalu mewaspadai penularan COVID-19.

“Jadi siklus sekarang sedang naik mungkin karena musim, pancaroba dan lain-lain, tapi tidak perlu takut beraktivitas, yang penting tetap waspada saja,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ani menyebut, secara keseluruhan kasus aktif COVID-19 di Jakarta sebanyak 517 orang. Tren penyebaran kasus COVID-19 ini akan terus mengalami kenaikan hingga pertengahan Januari 2024.

Dari 517 kasus aktif tersebut, sekitar 300 kasus menjalani isolasi mandiri (isoman) sementara sisanya menjalani perawatan di rumah sakit.

“Lebih banyak isoman, karena tidak terlalu berat gejalanya, kebanyakan ringan. Kita harapkan tren ini di pertengahan Januari turun lagi,” ucap Ani.

Selain itu, Ani melaporkan bahwa kasus kematian COVID-19 hingga 26 Desember 2023 sebanyak 16 kasus. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan data awal Desember 2023 yakni sebanyak 3 kasus.

“Sampai saat ini yang meninggal 16 orang. Case fatality rate (risiko kematian/ CFR) 0,8 persen,” kata Ani.

Menghadapi situasi tersebut, Ani memastikan ketersediaan tempat tidur rumah sakit sudah memadai. Seluruh RSUD di Jakarta juga siap siaga menangani pasien COVID-19 hingga kondisi pasien membaik di ruangan isolasi khusus.

Dinkes DKI Jakarta menyebut peralihan musim atau pancaroba menjadi salah satu penyebab naiknya angka kasus COVID-19 selain dua faktor lainnya yang juga menjadi pendorong kasus tersebut terus meningkat.

Lalu, faktor kedua terkait imunitas tubuh manusia. Antibodi COVID-19 mulai menurun enam bulan sesudah vaksinasi COVID-19.

Faktor ketiga, adanya mutasi virus atau varian baru. Namun meski virus bermutasi sehingga lebih cepat menular tetapi gejala yang muncul seharusnya tidak lebih berat.

Adapun fokus pemerintahan, yakni melindungi kelompok rentan dengan cara melengkapi vaksinasi dan melakukan deteksi kesehatan.

“Pada hari ini Dompet Dhuafa memberikan tenda untuk RSUD Kebayoran Lama sekaligus dalam rangka milad Dompet Dhuafa yang ke -28 dan program Covid-19 . Bekerja sama dengan RSUD Kebayoran Lama, kita mendistribusikan sarana untuk RS Darurat berupa tenda dan perlengkapan medis yang akan dipergunakan untuk perawatan pasien Covid-19,” jelas dr. Yeni Purnamasari, MKM selaku General Manager Kesehatan Dompet Dhuafa.

Ia juga menerangkan nantinya di dalam tenda yang didirikan persis di depan IGD Rumah Sakit ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan yang diperlukan.

“Tenda ini akan dilengkapi dengan fasilitas seperti velbed, tiang infus, side bed kabinet, pasien monitor, HFNC dan oksigen. Mudah-mudahan ini menjadi upaya Dompet Dhuafa bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama pasien covid yang saat ini memerlukan ruang-ruang perawatan untuk kasus sedang atau yang memerlukan penanganan di rumah sakit,” ujar Yeni.

Ia berharap dengan bantuan yang diberikan ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan mampu bangkit melawan Covid-19.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak RSUD Kebayoran Lama atas kerjasamanya yang sangat baik dan mudah-mudahan ini bermanfaat, semoga banyak dhuafa dan masyarakat yang dapat kita bantu. Tak lupa bantuan ini juga dari masyarakat Indonesia yang sama-sama peduli. Kita berharap Indonesia bisa bangkit melawan corona dan kita semua bisa tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kasus covid ini bisa kita atasi bersama dan indonesia akan kembali bangkit,” pungkas Yeni.

Kolaborasi hari ini disambut baik oleh pihak RSUD Kebayoran Baru, dr. Yenny Nariswari Harumansyah, MARS selaku Direktur Rumah Sakit Kebayoran Baru menggungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dompet Dhuafa atas bantuan yang telah diberikan.

“Terima kasih banyak untuk teman-teman Dompet Dhuafa yang hari ini meluangkan waktunya hadir di RSUD Kebayoran Lama, pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu selamat milad Dompet Dhuafa yang ke-28, semoga Dompet Dhuafa semakin berjaya, semakin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan seluruh umat tentunya. Saya mewakili secara umum Pemprov DKI Jakarta, mewakili Dinas Kesehatan dan juga khususnya RSUD Kebayoran Lama mengucapkan banyak terima kasih sudah membantu kami dalam penanganan layanan Covid-19, sudah menyumbangkan tenda dan seperangkat alat kesehatan didalamny untuk bisa kami gunakan dalam meningkatkan kapasitas IGD kami dalam menangani pasien-pasien covid yang semakin hari sepertinya trennya semakin banyak,” ungkap Yenny.

Yenny berharap dengan bantuan yang diberikan ini mampu menangani pandemi Covid-19 dan bisa diselesaikan. “Mudah-mudahan apa yang sudah didampaikan oleh teman-teman, amanah untuk kami RSUD Kebayoran Lama untuk mempergunakan sebaik-baiknya, menjadi ikhtiar kita bersama supaya penanganan pandemi Covid-19 ini bisa segera terselesaikan”. []

“Khusus IGD ya, mulai hari ini hanya bisa melayani pasien COVID-19, bagi pasien non-COVID-19 bisa ke klinik terdekat,” kata Direktur Utama RSUD Kabupaten Bekasi dr Sumarti di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan pasien non COVID-19 tetap akan dilayani namun tidak di ruang IGD. Pihaknya telah menyiapkan poliklinik khusus hingga skema merujuk pasien ke rumah sakit terdekat.

“Tetap boleh masuk, kami sudah menyiapkan jalur khusus menuju atas (poliklinik) agar tidak kontak langsung dengan pasien COVID-19. Kalau ada pasien non covid yang kondisinya sudah kritis, kami juga sudah siapkan rujukan,” katanya.

Rumah sakit pelat merah yang berada di Kecamatan Cibitung tersebut sudah mendirikan tenda darurat untuk merawat pasien sementara mengingat kapasitas tempat tidur yang dimiliki sudah terisi penuh.

“Di tenda juga sudah penuh sampai pelataran Gedung RSUD, semua pasien COVID-19,” ucapnya.

Sumarti mengaku tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) isolasi COVID-19 telah mencapai 100 persen padahal kuota yang diberikan hanya 70 persen dari total tempat tidur di rumah sakit tersebut.

“Untuk pasien COVID-19 saja 180 lebih ranjang. Sudah 100 persen semua terisi. Sementara kapasitas total tempat tidur di ruang rawat inap ada 240 unit. Kami sudah berupaya mengurangi alokasi ranjang untuk pasien non-COVID tapi masih saja kekurangan. Tadinya 50-50 sekarang perbandingannya sudah 70 persen pasien covid dan 30 non-COVID,” ucapnya.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan tingkat keterisian rumah sakit sudah di atas 90 persen sejak terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada 7 Juni 2021 lalu padahal sebelum periode itu, tingkat keterisian masih di bawah 20 persen.

“Jadi kami sudah dari jauh-jauh hari menyiapkan tenda-tenda darurat di RSUD,” katanya.

Sejauh ini pemerintah daerah juga telah melakukan penambahan kapasitas tempat tidur di dalam tenda-tenda darurat tersebut sebanyak 155 unit dan masih akan ditambah lagi menyusul banyaknya pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit.

Eka juga meminta RSUD membuka tempat isolasi untuk memindahkan pasien COVID-19 bergejala ringan agar pasien bergejala berat dapat segera tertangani.

“Sebagai alternatif, bagi pasien gejala ringan kami sudah siapkan tiga hotel isolasi juga asrama sekolah. Bersama Forkopimda kami juga tengah membahas tambahan tempat isolasi di ruang-ruang terbuka publik,” kata dia. []

“Kami ambil kebijakan menghentikan sementara pelayanan pada dinas-dinas yang terkonfirmasi. Kemudian memperluas tracing dengan melakukan rapid antigen minimal 10 kontak per kasus konfirmasi,” ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Kamis (24/6).

Sedikitnya ada empat kantor layanan yang ditutup sementara, yaitu Bappedalitbang, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP).

Di samping itu, ia menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan agar mewajibkan rumah sakit, khususnya swasta menambah ruang perawatan minimal 30 persen.

“Kami juga akan tambah tenaga kesehatan dengan merekrut relawan untuk pusat isolasi yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.

Sebagai informasi, hingga Rabu (23/6), Bed Occupancy Rate (BOR) pada 29 ruamh sakit yang ada di Kabupaten Bogor telah menyentuh 93,75 persen.

Kemudian, jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor sudah menembus angka 19.801 kasus dengan rincian 779 kasus berstatus aktif, 110 kasus meninggal dunia, 18.906 kasus sembuh.(KR-MFS)

TPU tersebut diantaranya, TPU Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong, TPU Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang, TPU Ciomas Kecamatan Ciomas, TPU Cicadas Kecamatan Gunungputri, TPU Cipenjo Kecamatan Cileungsi, TPU Singasari Kecamatan Jonggol, TPU Jabon Mekar Kecamatan Parung, TPU Rancabungur Kecamatan Rancabungur, TPU Galuga Kecamatan Cibungbulang, dan TPU Gorowong Kecamatan Parungpanjang.

Terkait hal ini, Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin memerintahkan kepada para Camat untuk :

1. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan mengamankan TPU milik Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut yang akan digunakan bagi penduduk yang meninggal akibat wabah Covid-19 di wilayahnya masing-masing.
2. Mengantisipasi dan mengkomunikasikan adanya penolakan warga atas penggunaan TPU tersebut, yang akan digunakan bagi penduduk yang meninggal akibat wabah Covid-19.
3. Menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat dalam melaksanakan kegiatan pemakaman.
4. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi dan unsur terkait lainnya.
5. Melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor melalui Sekretaris Daerah selaku ketua harian.

“Dinas Pemakaman tidak sanggup, sudah capek semuanya.  Sampai jam 6 sore tadi saja sudah 146 jenazah, sisanya masih ditaruh. Hari ini diangkat karena ambulans tidak mungkin lagi, akhirnya dengan truk berkapasitas delapan peti mati,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri saat rapat di Komisi C bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Langkah tersebut juga, kata Edi, membutuhkan dana yang tidak sedikit dan hampir dipastikan menguras lagi dana belanja tidak terduga (BTT) DKI yang saat ini diarahkan untuk penanganan COVID-19.

Dalam rangka pemakaman tersebut, BTT DKI dikucurkan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mencapai Rp13,02 miliar.

Rinciannya, untuk pengadaan peti jenazah, baju alat pelindung diri atau APD senilai Rp4,63 miliar, penyaluran insentif bulan Januari hingga Maret 2021 mencapai Rp5,22 miliar dan pengadaan peti jenazah, masker sarung tangan karet senilai Rp3,16 miliar.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan DKI Jakarta memproyeksikan jumlah kasus aktif di Ibu Kota dapat menyentuh di angka 218 ribu hingga akhir Agustus 2021.

Proyeksi itu dibarengi dengan variabel temuan varian baru Covid-19 di DKI Jakarta beberapa waktu terakhir.

“Hal ini terkait dengan adanya prediksi varian baru yang menjadi perhitungan kita. Jadi, kami menghitung kasus aktif harian di DKI Jakarta itu sangat luar biasa,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, Senin (21/6).

Widyastuti menerangkan posisi tertinggi kasus aktif tahun lalu mencapai 26 ribu pasien dalam kurun waktu satu hari. Malahan, Widyastuti menerangkan, kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta saat ini sudah melampaui angka 30 ribu kasus per hari.

“Kalau kita lakukan prediksi ini bisa sampai tembus kasus aktif harian itu mencapai lebih dari 70 ribu. Bahkan, kalau sampai Agustus bisa mencapai 218 ribu,” tutur Widyastuti.

Dia menuturkan proyeksi itu dibuat untuk mempersiapkan sejumlah skenario mitigasi terkait penanganan lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 di sejumlah layanan kesehatan Ibu Kota.

Dengan demikian, dia meminta adanya intervensi yang lebih tegas terkait pembatasan mobilitas warga dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Kalau tahun lalu secukupnya hanya di Jakarta dan sekitarnya, tetapi tentu dengan tahun ini karena maraknya di provinsi lain bisa diharapkan pembatasan yang lebih luas,” kata dia. []

Sumber: Antara News

Sebelumnya, pada Selasa (22/6), ada sebanyak 230 warga Kota Bogor yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pada saat itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebut, angka 230 kasus itu, adalah rekor tertinggi selama adanya pandemi COVID-19.

“Ini angka tertinggi selama COVID-19 sejak Maret 2020. Kita harus terus siap siaga dan waspada,” kata Bima Arya di Bogor, seperti dikutip Antara, Kamis.

Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan adanya tambahan 310 kasus positif COVID-19, maka warga Kota Bogor yang masih sakit mencapai 2.056 orang.

Tambahan kasus positif ini berdampak langsung pada meningkatnya keterisian tempat tidur (BOR) pasien positif COVID-19 di 21 rumah sakit rujukan di Kota Bogor.

Sebelum tambah 310 kasus positif, BOR pasien COVID-19 di 21 rumah sakit rujukan di Kota Bogor, pada Selasa (22/6) ada sebanyak 668 pasien positif COVID-19 atau sekitar 78 persen dari 856 tempat tidur yang tersedia di 21 rumah sakit rujukan di Kota Bogor.

Menurut Bima Arya, berdasarkan penelitian Dinas Kesehatan Kota Bogor, tingginya lonjakan kasus positif COVID-19 di Kota Bogor berasal ada dua klaster penularan yakni klaster keluarga dan klaster luar kota.

“Klaster keluarga kalau dibedah lagi, asalnya kebanyakan dari klaster luar kota juga. Warga Kota Bogor yang bekerja di luar kota, terutama Jakarta, tertular COVID-19 dan menularkan anggota keluarganya,” katanya.

Guna mengantisipasi terus peningkatan kasus COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor yang diketuai Bima Arya, melakukan langkah-langkah antisipatif, pertama, menambah ketersediaan tempat tidur di 21 rumah sakit rujukan di Kota Bogor dan menambah ruang isolasi untuk pasien positif COVID-19.

Menurut Bima, dirinya telah meminta kepada pimpinan seluruh rumah sakit di Kota Bogor untuk dapat menambah ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19 minimal 30 persen dari kapasitas tempat tidur di rumah sakit.

“Pada rapat koordinasi dengan pimpinan rumah sakit di Kota Bogor, Minggu (20/6), pimpinan rumah sakit menyatakan menyetujui,” katanya.

Pada saat itu, ketersediaan tempat tidur untuk pasien positif COVID-19 di rumah sakit ada sebanyak 829 tempat tidur, dan pada Rabu hari ini sudah bertambah menjadi 856 tempat tidur.

Kemudian, tempat isolasi untuk pasien positif COVID-19 tanpa gejala atau OTG, ada di Gedung Pusdiklat BPKP di Ciawi Bogor dengan kapasitas 100 tempat tidur dan sudah terisi hampir penuh.

“Pemerintah Kota Bogor sedang menyiapkan tambahan tempat isolasi untuk pasien OTG,” katanya. []

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, Balai Kota Bogor dan kantor-kantor pemerintahan lainnya rencananya akan ditutup sementara mulai Rabu (23/6). Selain itu, kantor pusat pemerintahan Kota Bogor dan beberapa kantor lainnya akan disterilkan selama sepekan ke depan hingga 28 Juni mendatang. Sementara ASN melakukan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah.

Bima Arya menyebutkan, terdapat 27 ASN yang terpapar dari sekitar delapan dinas atau bagian di lingkungan Pemkot Bogor. Di antaranya pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sekretariat Daerah (Setda), Badan Pendapatan Daerah (Dispenda), Bappeda, Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Untuk itu saya menginstruksikan untuk melakukan penutupan sementara Balai Kota dan kantor-kantor pemerintahan lainnya dengan melakukan work from home (WFH) hingga Senin, 28 Juni 2021,” kata Bima Arya, Selasa (22/6).

Sementara itu, pantauan Republika di kantor DPMPTSP Kota Bogor tampak sepi aktivitas. Di pintu masuk terpampang sebuah tulisan “Pelayanan DPMPTSP tutup sementara dari tanggal 21-23 Juni 2021, buka kembali 24 Juni 2021”. Serta terdapat pengumuman “Pelayanan perizinan dialihkan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Mal Lippo Keboen Raya”.

Bima Arya mengatakan, untuk layanan DPMPTSP bisa diakses melalui daring. Sementara layanan Disdukcapil bisa melalui Kecamatan. Untuk BPBD melakukan sterilisasi atau desinfeksi di seluruh dinas.

Sehingga, Bima Arya kembali mengingatkan warganya agar jangan lengah dan terus terapkan protokol kesehatan. “Perkantoran lainnya di Kota Bogor melakukan penyesuaian sistem kerja bagi para karyawan masing-masing,” katanya. []

Kang Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil – menyampaikan langsung usulan itu kepada Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin saat rapat terbatas via video conference dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (7/4/20).

Ikut dalam rapat terbatas jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.

Menurut Kang Emil, PSBB yang sudah diberlakukan di DKI Jakarta perlu juga mencakup semua wilayah di Bodebek dikarenakan 70 persen persebaran COVID-19 secara nasional berada di kawasan Jabodetabek. Untuk itu, Kang Emil mengusulkan namanya bukan Klaster DKI Jakarta tapi Klaster Jabodetabek.

“Hampir 70 persebaran persebaran COVID-19 ada di Jabodetabek. Ini mengindikasikan semua terpusat di klaster itu. Maka usul saya tetapkan saja apa yang sudah ditetapkan di DKI Jakarta kepada Kota – Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok,” katanya.

Menurutnya, kasus positif yang banyak di kawasan Jabodetabek ditambah Bandung Raya menguatkan indikasi bahwa pola persebaran COVID-19 bersifat urbanitas.

“Semakin ke kota semakin banyak, semakin kabupaten semakin sedikit kasusnya,” sebut Kang Emil.

Kang Emil berpendapat, bila hanya DKI Jakarta saja yang menerapkan PSBB hasilnya tidak akan signifikan karena mobilisasi warga dari kawasan Bodebek ke Jakarta terbilang tinggi. Lagi pula jika nomenklaturnya klaster, maka tidak bisa lagi berpikir tentang wilayah administrasi pemerintahan.

“Kita tidak bisa lagi berpikir administrasi kewilayahan. Saya mengusulkan Kementerian Kesehatan mengambil inisiatif bersama Kepala Gugus Tugas, bahwa keputusan PSBB jangan satu wilayah saja kalau urusannya di klaster Jabodetabek. Tetapkan oleh Gugus Tugas yang kemudian diusulkan ke Presiden, bahwa PSBB-nya semua disamakan oleh sebuah radius kepadatan,” usulnya.

Konsekuensinya, kata Kang Emil, tidak ada lagi mobilisasi manusia antarwilayah di Jabodetabek, terkecuali pergerakan untuk urusan distribusi kebutuhan hidup rakyat.

“Kalau itu dijadikan keputusan hari ini atau besok maka semuanya serempak tidak ada lagi pergerakan di wilayah Jabodetabek,” tambah Kang Emil.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin pun menyadari kawasan Jabodetabek merupakan episentrum penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa. Karenanya perlu langkah strategis untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran virus.

“Saya sudah punya gambaran dan laporan dari Gubernur Jabar di antaranya mengenai pentingnya ada koordinasi antar tiga Gubernur dalam membatasi pergerakan antar wilayah di Jabodetabek dan mengajukan permenkes tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” kata Wapres.

Menurut Ma’ruf, apabila PSBB Klaster Jabodetabek seperti usulan Gubernur Jabar Ridwan Kamil jadi ditetapkan, maka Wapres meminta penguatan koordinasi antara tiga gubernur yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Gubernur Banten. “Karena itu penting adanya koordinasi antargubernur dalam implementasi PSBB tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI yang juga juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menuturkan, permasalahan utama COVID-19 adalah pembawa penyakit, yaitu mobilisasi manusia. Oleh karena perlu dilakukan pembatasan pergerakan dan aktivitas sosial.

“Jadi basis kita berpikir sebenarnya adalah pembawa penyakit yaitu manusia. Maka kita harus melakukan pembatasan pergerakan manusia,” ucap Achmad Yurianto yang akrab disapa Yuri.

Yuri sependapat dengan usulan Gubernur Jawa Ridwan Kamil untuk menjadikan kawasan Jabodetabek sebagai satu klaster PSSB. Pergerakan manusia tidak dapat dibatasi wilayah administrasi pemerintah.

“Jabodetabek harus dijadikan satu klaster yang kemudian dikelola dengan pendekatan basis epidemologi, sehingga penanganannya sama. Ini yang menjadi penting,” tegasnya.

Yuri melihat pergerakan dari wilayah penyangga ke Ibu Kota Negara cukup tinggi. Institusi perkantoran belum kompak menerapkan sistem kerja dari rumah. “Kami melihat masih belum semua institusi atau perkantoran yang menetapkan work from home. Ini yang menjadi masalah,” jelasnya.

Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Daud Achmad berharap, PSSB Klaster Jabodetabek segera diberlakukan. Pemda Provinsi Jawa Barat segera mengirimkan surat pengajuan PSSB untuk wilayah Bodebek kepada Kementerian Kesehatan.

“Jadi secara keputusan memang belum final tapi sudah disepakati akan ada Klaster Jabodetabek. Besok pagi surat pengajuannya akan dikirim ke Kemenkes, mudah-mudahan ada keputusan secepatnya,” harap Daud. []