Kepastian kucuran dana untuk bank-bank BUMN itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 28 Agustus 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Beleid itu resmi berlaku mulai 1 September 2025.

“Besaran penggunaan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah),” tulis Pasal 2 ayat (3) beleid yang resmi ditandatangani Sri Mulyani pada Kamis (28/8).

Aturan tersebut terbit sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sri Mulyani berdalih upaya tersebut mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

“Dalam rangka pembiayaan KKMP dan/atau KDMP perlu dilakukan sinergi pendanaan antara pemerintah dan bank,” klaim sang Bendahara Negara dalam Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 63 Tahun 2025.

Momen terbitnya aturan tersebut bertepatan dengan aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta. Pemicunya adalah gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR RI.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bakal mengalokasikan anggaran Rp83 triliun di Himbara sebagai jaminan kredit Kopdes Merah Putih. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di APBN 2026, yakni pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.

Selain menyiapkan dana jaminan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk menopang pembangunan Kopdes Merah Putih melalui Dana Desa. Jumlahnya bahkan tembus Rp60,6 triliun untuk tahun depan.

“Dalam hal ini, Kemenkeu akan meletakkan dana, menaruh dananya di Himbara, dananya berasal dari pemerintah Rp83 triliun. Kami akan letakkan di sana (Himbara) yang nanti dipakai untuk akses para koperasi (Kopdes Merah Putih) tadi untuk meminjam,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Sumber: CNN Indonesia

Riset IFG Progress mematok angka proyeksi pada rentang 4,7–5,0 persen

DEPOKPOS – Holding BUMN Asuransi Indonesia Financial Group (IFG) optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5 persen (year on year/yoy) pada keseluruhan 2025 setelah di kuartal II 2025 bertumbuh 5,12 persen.

Riset IFG Progress mematok angka proyeksi pada rentang 4,7–5,0 persen. Meski inflasi tetap menjadi tantangan, namun kinerja neraca dagang dan belanja masyarakat mulai membaik, didukung dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) menjadi 5,25 pada Juli 2025.

Sekretaris Perusahaan IFG Denny S. Adji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, juga menyoroti kontribusi sektor asuransi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor jasa keuangan dan asuransi memberi andil sebesar 0,13 persen, di mana subsektor asuransi dan dana pensiun menyumbang 0,05 persen. IFG meyakini data ini menegaskan kontribusi positif sektor asuransi meski dihadapkan pada tantangan geopolitik dan perubahan iklim.

“Dengan semangat sinergi, para pelaku industri nasional perlu memperkuat perannya dalam menghadapi tantangan geopolitik global, terkhusus dalam upaya untuk membuka peluang baru bagi pertumbuhan sektor asuransi di Indonesia,” ujar Denny.

Melihat pentingnya upaya membuka peluang baru bagi sektor asuransi di Indonesia, IFG memperkuat peran strategis dengan berpartisipasi dalam Indonesia Professional Insurance Forum 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI).

Kegiatan itu dianggap menjadi ajang strategis bagi para pelaku industri untuk berbagi wawasan dan strategi menghadapi tantangan geopolitik global yang mempengaruhi sektor asuransi.

“IFG selalu mendukung forum yang membahas isu-isu penting bagi keberlanjutan industri asuransi. Melalui ajang ini, kami ingin berkontribusi pada penguatan tata kelola risiko dan inovasi yang adaptif dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Denny.

Selaras dengan visi IFG sebagai holding BUMN yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, partisipasi perusahaan dalam forum yang digelar AAMAI sekaligus menjadi komitmen perusahaan untuk memperkuat sinergi dengan regulator, asosiasi profesi, dan pelaku industri lainnya.