Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan hak setiap pekerja dan harus dapat diakses tanpa terkecuali.

“Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” ujar Yassierli dalam Seminar Strengthening Indonesia’s Social Security: The Politics of Protection and The Role of Social Dialogue in Building the Welfare State di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menyampaikan bahwa tantangan saat ini adalah memastikan pekerja sektor informal dapat masuk dalam skema jaminan sosial yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pekerja formal.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan regulasi bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga didorong masuk dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan regulasi, sehingga diakui sebagai pekerja dan memperoleh hak perlindungan.

“BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja,” kata Yassierli.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data terintegrasi penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menambahkan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.

“Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini diserahkan sebanyak 300 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja informal. Mereka meliputi marbot dan imam masjid, guru ngaji, satpam perumahan, petugas kebersihan, asisten rumah tangga, hingga para pengemudi di lingkungan Eramas 2000.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya “jemput bola” dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi.

“Dengan iuran hanya Rp16.800 per bulan, pekerja informal sudah mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada seluruh pekerja, baik formal maupun informal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa model pelayanan berbasis komunitas ini akan dikembangkan menjadi konsep Masjid Jamsos dan RW Jamsos yang siap diperluas dan diadopsi secara nasional.

“Model pelayanan seperti ini menjadikan masjid dan RW sebagai simpul perlindungan sosial. Ke depan, konsep Masjid Jamsos dan RW Jamsos akan diperluas sehingga penjaminan masyarakat dimulai dari tahap paling bawah, yaitu masjid dan RW, di seluruh Indonesia. Inilah fondasi perlindungan sosial yang kuat berbasis komunitas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dirut BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa penguatan perlindungan pekerja informal juga dilakukan melalui kerja sama strategis dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

“Kami membangun kolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia agar masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi titik pelayanan Jamsostek. Dengan demikian, masjid dapat berperan aktif sebagai pusat pemberdayaan, pelayanan, dan perlindungan sosial bagi pengurus, jamaah, serta masyarakat sekitarnya,” jelasnya.

Melalui program ini, peserta akan memperoleh sejumlah manfaat, antara lain santunan kematian karena sakit sebesar Rp42 juta serta perlindungan kecelakaan kerja berupa perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis. Apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris akan menerima santunan minimal Rp75 juta.

Dalam kegiatan ini turut hadir jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Timur juga hadir yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kota Administrasi Jakarta Timur, Fauzi, didampingi Wakil Camat Cakung serta Lurah Pulogebang.

Ketua DKM Masjid Al Akbar Eramas 2000, Deden Edi, menyampaikan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja informal di lingkungan masjid dan perumahan.

“Dengan adanya perlindungan ini, imam masjid, marbot, dan guru ngaji di lingkungan masjid dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan penuh semangat karena ada jaminan perlindungan ketika terjadi risiko kerja,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua RW 15, Ahmad Hidayat, menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut. “Model perlindungan ketenagakerjaan seperti ini yang selama ini kami harapkan. Dengan adanya jaminan kematian maupun kecelakaan kerja, warga tidak perlu lagi melakukan penggalangan dana ketika terjadi musibah. Selain manfaatnya besar, iurannya juga sangat terjangkau. Karena itu kami mengikutsertakan seluruh petugas keamanan dan kebersihan untuk mengikuti program ini, dan biayanya ditanggung oleh kas RW 015,” jelasnya.

Kick off Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui masjid dan lingkungan RT/RW ini diharapkan dapat berkembang menjadi gerakan besar yang mampu menyentuh dan melindungi para pekerja hingga ke pelosok negeri.

Dengan menjadikan masjid dan RT/RW sebagai simpul literasi manfaat sekaligus pusat layanan jaminan sosial, diharapkan semakin banyak masyarakat memahami pentingnya perlindungan bagi para pekerja, khususnya pekerja informal.

Peluncuran perdana gerakan ini juga bertepatan dengan kegiatan Gerakan Bantu Tetangga (GEBAT) Masjid Al Akbar Eramas 2000 Jakarta yang telah diinisiasi sejak dua tahun lalu sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar.

Pelaksanaannya pada bulan suci Ramadan menjadikan momentum ini semakin istimewa karena memperkuat nilai gotong royong, kepedulian, dan perlindungan sosial bagi sesama.

Kegiatan pemberian kartu Jamsostek bagi pekerja informal ini diharapkan menjadi awal dari proses perluasan perlindungan pekerja informal yang terus berkembang, sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas. Negara hadir untuk memastikan setiap pekerja, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan yang layak dan berkelanjutan.*

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) 2027 oleh Komisi C DPRD Kota Depok bersama dinas mitra bidang infrastruktur dan pembangunan pada 9–11 Februari 2026 seharusnya menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan anggaran daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan mendasar warga.

Namun di tengah fokus besar pada pembangunan fisik, muncul kenyataan yang sulit diabaikan, berupa layanan dasar kesehatan masyarakat justru terpinggirkan oleh kebijakan anggaran yang ada.

Keputusan Pemerintah Kota Depok menghapus Program Universal Health Coverage (UHC) serta Santunan Kematian menjadi indikator nyata adanya pergeseran orientasi prioritas belanja daerah.

Dua program ini mungkin tidak besar secara nominal dalam struktur APBD, tetapi memiliki dampak sosial yang sangat besar, terutama bagi masyarakat miskin, lansia, dan kelompok rentan.

Di tengah masyarakat, berkembang sebuah ungkapan yang menyakitkan: “Orang miskin dilarang sakit.” Kalimat ini memang terdengar keras, tetapi ia lahir dari realitas yang dirasakan langsung oleh warga yang sebelumnya sangat bergantung pada keberadaan UHC.

UHC: Jaminan Kesehatan yang Dicabut

Selama berjalan, UHC di Kota Depok telah menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin akses kesehatan tanpa hambatan administratif. Warga cukup menunjukkan KTP Depok untuk memperoleh layanan kesehatan dasar, terutama bagi mereka yang kesulitan menjaga kepesertaan BPJS akibat keterbatasan ekonomi.

Ketika program ini dihapus dengan alasan keterbatasan anggaran, persoalannya bukan sekadar soal fiskal, melainkan soal prioritas kebijakan publik. Sebab kesehatan bukan pilihan program, tetapi hak dasar warga negara yang wajib dijamin pemerintah.

Tanpa UHC, banyak warga kini berada dalam posisi rentan: menunda pengobatan, menanggung biaya sendiri, atau bahkan membiarkan penyakit tanpa penanganan medis.

Santunan Kematian: Simbol Solidaritas yang Hilang

Penghapusan Santunan Kematian memperkuat kesan bahwa kebijakan anggaran semakin menjauh dari kebutuhan sosial warga. Nilainya mungkin kecil, namun maknanya sangat besar sebagai simbol empati dan kehadiran pemerintah saat keluarga menghadapi duka.

Kini, keluarga kurang mampu harus menanggung sendiri seluruh biaya pemakaman tanpa bantuan apapun. Di titik ini, warga mulai merasakan bahwa kebijakan publik tak lagi menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dasar.

Distorsi Orientasi Anggaran

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik tentu penting. Namun ketika pembangunan fisik tersebut berjalan dengan mengorbankan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat, maka telah terjadi distorsi orientasi anggaran.

Pemerintah tampak lebih menekankan pada pembangunan yang terlihat secara kasat mata, sementara kebutuhan yang tidak terlihat “rasa aman sosial warga” justru terabaikan.

Pertanyaan publikpun menjadi sangat wajar.

Mengapa program layanan kesehatan dasar tidak dapat dipertahankan melalui penyesuaian anggaran?

Mengapa tidak dicari alternatif pembiayaan atau skema kolaboratif?

Mengapa yang dikorbankan justru program yang menyentuh warga paling rentan?

Perubahan Lanskap Hukum Kesehatan Nasional

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan terjadi pergeseran paradigma besar dalam tata kelola kesehatan di Indonesia.

Pendekatan lama berbasis klaim layanan (claim based health service) berubah menjadi pendekatan berbasis populasi (population based health service) yang meliputi:

• Promotif – menjaga masyarakat tetap sehat
• Preventif – mencegah masyarakat jatuh sakit
• Kuratif – mengobati saat sakit
  Rehabilitatif – memulihkan pasca sakit

Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab kondisi kesehatan seluruh populasi wilayahnya, bukan sekadar pembayar klaim layanan individu.

Implikasi Yuridis bagi Pemerintah Daerah

Dengan paradigma baru ini, pemerintah daerah tidak lagi cukup hanya:

• Mengandalkan skema BPJS,
• Menunggu klaim pelayanan dari fasilitas kesehatan.

Pemerintah daerah wajib menjamin seluruh penduduknya memiliki akses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif maupun finansial.

Artinya keberadaan UHC yang dibiayai APBD menjadi keniscayaan hukum, bukan pilihan kebijakan.

Jika UHC dihapus, maka pemerintah daerah justru:

• Bertentangan dengan arah kebijakan nasional terbaru,
• Tidak menjalankan mandat UU Kesehatan yang baru,
• Berpotensi mengabaikan kewajiban konstitusionalnya.

Mengembalikan Arah Kebijakan pada Keadilan Sosial

Momentum penyusunan Renja 2027 dan pembahasan APBD berikutnya harus menjadi titik evaluasi mendalam bagi Pemerintah Kota Depok dan DPRD. Kebijakan anggaran tidak boleh hanya diukur dari besarnya proyek fisik, tetapi dari sejauh mana ia menjamin hak dasar warga.

Kesehatan dan perlindungan sosial bukan beban anggaran, melainkan investasi kemanusiaan. Sebab pada akhirnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tetapi dari berapa banyak warganya yang merasa terlindungi ketika mereka sakit, lemah, dan berduka.

Wallahualam bissawab.