Pembangunan adalah kebutuhan. Mobilitas warga Depok setiap hari menghadapi tantangan yang semakin berat, dan kemacetan Margonda tidak bisa terus dibiarkan. Karena itu, gagasan pembangunan Flyover Margonda adalah ide yang patut dikaji serius.

Namun, sebagai Anggota Komisi C DPRD Kota Depok yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, saya perlu menegaskan bahwa pembangunan harus maju, tetapi kemampuan fiskal daerah juga harus waras. Apalagi jika pembiayaannya menggunakan pinjaman daerah Rp275 miliar.

Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya menyetujui pembangunan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam benar-benar berbuah manfaat, tidak menjadi beban, dan tidak mengancam layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, banjir, dan perumahan rakyat.

1. Depok Memang Butuh Infrastruktur Besar, Tapi Sesuai Prioritas

Saya setuju bahwa jalan-jalan utama Depok memerlukan intervensi besar. Tetapi pembangunan flyover harus menjawab pertanyaan kunci:

Apakah ini solusi terbaik dan paling efektif mengurai kemacetan?
Bagaimana analisis lalu lintas dan dampak ekonominya?

Apakah ini prioritas tertinggi dibanding persoalan krusial seperti banjir, sekolah, atau pelayanan dasar lainnya?

Pembangunan besar tidak boleh sekadar berorientasi proyek, tetapi harus berorientasi manfaat jangka panjang.

2. Pinjaman Daerah Harus Dibatasi Secara Cermat

PP 38/2025 memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pinjaman. Tetapi ruang ini bukan cek kosong. DPRD wajib memastikan, rasio utang daerah tetap aman; kemampuan bayar APBD tidak terganggu lima hingga sepuluh tahun ke depan; tidak ada pengurangan anggaran untuk pelayanan dasar demi menutup cicilan pinjaman.

Kita ingin Depok maju, bukan Depok terbelit kewajiban finansial jangka panjang.

3. Transparansi dan Kajian Teknis adalah Harga Mati

Sebelum skema pinjaman ini dibahas lebih jauh, Pemkot Depok perlu membuka:

Feasibility Study (FS) lengkap, rancangan teknis dan desain detail, RAB secara transparan, skema pembebasan lahan, potensi risiko selama pembangunan.

Saya sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Depok akan menelaah seluruh aspek itu dengan sangat ketat.

4. Kami Ingin Depok Maju, Dengan Cara yang Aman

Flyover Margonda bisa menjadi proyek strategis yang baik jika seluruh kajian dan kemampuan fiskal terpenuhi. Tetapi akan berbahaya jika dibangun dengan asumsi tergesa-gesa.

Saya ingin memastikan kepada masyarakat bahwa DPRD Depok, khususnya Komisi C, berdiri di garis yang sama, mendukung pembangunan strategis, tetapi tidak akan memberikan persetujuan tanpa kajian yang matang, transparan, dan bertanggung jawab.

Depok harus terus tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu harus ditopang fondasi keuangan yang sehat, prioritas yang benar, dan proses yang transparan.

Jika Flyover Margonda terbukti layak, bermanfaat besar, dan tidak mengancam fiskal kota, maka saya siap mendukung.

Tetapi jika kajian menunjukkan risiko besar atau manfaat yang tidak sebanding dengan beban APBD, maka saya akan berdiri di sisi publik untuk mengatakan, kita harus mencari alternatif solusi yang lebih baik.

Sebagai Anggota Komisi C DPRD Depok, saya berkomitmen menjaga Depok tetap berkembang dan tetap sehat secara fiskal. Itu amanah publik yang harus kami jaga.

Artikel Pinjaman Rp275 M untuk Flyover Margonda, Depok Perlu Maju, Tapi Tetap Harus Waras Secara Fiskal pertama kali tampil pada FWJI News.

“Kami siap membawa partai tersebut berjaya dan memenangkan di Pemilu 2029 baik legislatif maupun eksekutif,” kata Bambang Sutopo yang juga anggota DPRD Kota Depok, Rabu.

Bambang menjelaskan peran strategis Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada yaitu Pertama merancang dan menggerakkan mesin pemenangan pemilu legislatif dan pilkada.

Kedua mengelola jaringan struktur, kader, saksi, dan simpatisan secara langsung.

Ketiga menjadi “ujung tombak” kemenangan PKS di lapangan.

Dengan amanah barunya di Kota Depok, Bambang Sutopo siap mengkonsolidasikan seluruh kekuatan PKS, memaksimalkan potensi generasi muda dan komunitas masyarakat, serta mengarahkan strategi pemenangan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

“Penunjukan ini merupakan bentuk penghargaan atas pengalaman panjang dan rekam jejak keberhasilan beliau dalam berbagai kontestasi politik,” katanya.

Dengan modal kepemimpinan strategis, kemampuan membangun tim, serta pengalaman membidik kemenangan sejak level lokal hingga nasional, posisi ini meneguhkan peran Bambang Sutopo sebagai arsitek utama pemenangan PKS di Depok.

Visi tersebut bukan hanya untuk memperkuat peran PKS di parlemen, tetapi juga untuk menghadirkan kepemimpinan Kota Depok yang lebih kuat, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

PKS Kota Depok menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD PKS Kota Depok Tahun 2025 pada Ahad 7 September 2025 di Kantor DPD PKS Depok.

Musda tersebut menetapkan Heridianto selaku Ketua DPD PKS Depok, Sekretaris Hengky dan Bendahara Bayu Tri Iksani.

Artikel PKS Pede Kembali Kuasai Depok di 2029 pertama kali tampil pada FWJI News.