Mengatasi fenomena Islamofobia butuh langkah nyata. Hal ini diungkap Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia Anis Matta pada Webinar Nasional Say No to Islamophobia yang digelar UBN Podcast, Sabtu (15/3/2025).

Menurut Anis, Islamofobia lahir dari luka lama antara Islam dan Barat. Oleh karena itu, untuk menutup celah Islamofobia, perlu menciptakan kontra narasi.

“Indonesia bisa menjadi pelopor atau mengambil peran kepemimpinan dalam melawan isu Islamofobia, bukan mengulangi trauma sejarah masa lalu. Tetapi menghentikan trauma sejarah itu dan menciptakan satu kontra narasi Islamofobia,” ungkap Anis.

Kontra narasi yang dimaksud Anis adalah menghadiri Islam rahmatan lil alamin. Ada tiga narasi yang bisa diwujudkan dalam kehidupan berbangsa bernegara.

“Menurut saya, ada tiga narasi yang jika bertemu satu titik keseimbangan itu menjadi model yang sangat menginspirasi masyarakat dunia. Yaitu Islam, demokrasi dan kesejahteraan,” jelas Ketua Umum Partai Gelora ini.

Anis menilai Indonesia berpeluang mampu menyatukan tiga narasi itu dalam satu titik keseimbangan. Sehingga hal ini diyakini mampu mengakhiri konflik narasi antara Islam dan Barat.

Dikatakan Anis, Islam ditakuti karena menjadi sumber inspirasi kekerasan. Manakala Indonesia mampu memposisikan sebagai negara muslim yang demokratis dan sejahtera maka tidak ada lagi gelombang Islamofobia.

“Ini akan menjadi kontra narasi Islamofobia yang sangat efektif. Bahwa di negara muslim terbesar ini tidak ada ketakutan seperti itu. Islam tidak menjadi sumber kekerasan di sini. Tetapi justru Islam menjadi sumber inspirasi perdamaian,” ujar Anis.

Untuk diketahui, Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi A/RES/76/254. Tanggal 15 Maret dipilih karena tanggal tersebut merupakan hari peringatan penembakan di Masjid Christchurch yang menewaskan 51 orang. Dua penembakan massal berturut-turut terjadi di Masjid Christchurch, Selandia Baru, pada 15 Maret 2019. Penembakan tersebut dilakukan oleh seorang pelaku tunggal pada saat salat Jumat.

Dalam pertemuan ini, PUI menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah diplomasi yang telah diambil oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, khususnya dalam memperkuat hubungan Indonesia dengan dunia Islam dan negara-negara Timur Tengah. PUI juga menyoroti posisi strategis Indonesia di tengah percaturan global, terutama di kalangan negara-negara Muslim, serta potensinya untuk menjadi salah satu dari lima kekuatan besar dunia di masa depan.

Dr. Kana Kurniawan, Sekretaris Jenderal DPP PUI, menyampaikan bahwa PUI sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan, telah memiliki lebih dari 5.000 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, berdasarkan data dari Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, PUI berharap dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah (NGO) dari Timur Tengah dalam hal pemberian beasiswa dan pertukaran pelajar serta mahasiswa.

KH Nurhasan Zaidi, Ketua Majelis Syura PUI, mengingatkan kembali peran historis PUI sebagai salah satu organisasi pendiri Republik Indonesia. Tiga tokoh utama PUI, yaitu KH Abdul Halim, KH Ahmad Sanusi, dan Mr. Syamsudin, pernah menjadi anggota BPUPKI dan aktif bersidang di Gedung Pancasila, yang kini menjadi bagian dari Kompleks Kementerian Luar Negeri. Mr. Syamsudin sendiri pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Penerangan, dan Duta Besar RI untuk Pakistan.

“Kantor Kementerian Luar Negeri ini membangkitkan suasana historis dan nostalgia bagi PUI. Di sinilah para pendiri PUI, KH Abdul Halim dan KH Ahmad Sanusi, dahulu aktif dalam rapat-rapat BPUPKI. Dengan semangat yang sama, PUI akan terus melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa,” ujar KH Nurhasan Zaidi. Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki posisi strategis di antara negara-negara Muslim, dengan kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi modal untuk kebangkitan dunia Islam.

PUI mengundang Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta untuk hadir dalam Muktamar PUI yang akan diselenggarakan pada Mei 2025 di Medan. Dalam acara tersebut, Anis Matta diharapkan dapat memberikan orasi kebangsaan dengan tema “Posisi dan Kontribusi Strategis Indonesia di Tengah Percaturan Umat Islam Dunia.”

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan posisi Wamenlu Anis Matta terhadap isu-isu dunia Islam, termasuk Palestina. PUI akan selalu mendukung kebijakan strategis Kementerian Luar Negeri, terutama dalam memperkuat solidaritas dan kemajuan dunia Islam,” tegas KH Nurhasan Zaidi.

Selain itu, Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D, Ketua Bidang HLN DPP PUI, mengusulkan agar Jakarta menjadi tuan rumah Konferensi Dunia Islam. “Dalam dinamika geopolitik global yang terus berkembang, kami melihat Jakarta memiliki potensi sebagai pusat baru gerakan Islam global. Oleh karena itu, PUI mengusulkan penyelenggaraan Konferensi Dunia Islam yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia, organisasi-organisasi Islam di Indonesia, serta dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri,” paparnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menyambut baik usulan dan dukungan dari PUI. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan global, terutama karena populasi penduduk yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. “Indonesia berpotensi menjadi salah satu dari lima kekuatan besar dunia di masa depan,” ujar Anis Matta.

Ia juga menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam Muktamar PUI dan memberikan pandangan mengenai posisi strategis Indonesia di tengah negara-negara Muslim serta peluang diplomasi untuk memperkuatnya. “PUI sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah, khususnya melalui jalur diplomasi luar negeri, untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dunia,” tambah Anis Matta.