Oleh: Amanda Zahra Saqia, Mahasiswa PPKn Universitas Pamulang
Korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, aparatur pemerintahan, maupun pihak swasta terus bermunculan dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Meskipun banyak pelaku korupsi telah dijatuhi hukuman penjara, pada kenyataannya tidak semua aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara. Kondisi ini menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera secara maksimal. Oleh karena itu, kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu langkah yang dinilai mampu memperkuat sistem hukum Indonesia dalam memberantas korupsi dan berbagai tindak pidana yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.
RUU Perampasan Aset pada dasarnya bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi negara dalam menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selama ini proses pengembalian aset hasil kejahatan sering kali menghadapi berbagai kendala, baik karena aset telah dipindahkan kepada pihak lain, disembunyikan, maupun dicuci melalui berbagai transaksi keuangan yang rumit. Akibatnya, negara sering mengalami kesulitan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Menurut saya, keberadaan RUU ini sangat penting karena dapat menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk mempertahankan kekayaannya meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana.
Jika RUU Perampasan Aset dapat diterapkan secara efektif, dampak positif yang paling nyata adalah meningkatnya jumlah aset negara yang berhasil dipulihkan. Dana yang selama ini hilang akibat korupsi dapat dikembalikan dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, hingga bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemulihan kerugian negara.
Selain berdampak pada pemulihan aset negara, RUU Perampasan Aset juga berpotensi meningkatkan efek jera bagi para pelaku korupsi. Selama ini terdapat pandangan bahwa hukuman penjara saja belum cukup karena setelah bebas, pelaku masih dapat menikmati kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku kejahatan menganggap risiko melakukan korupsi masih sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Dengan adanya mekanisme perampasan aset, pelaku tidak hanya kehilangan kebebasannya tetapi juga kehilangan seluruh keuntungan yang berasal dari tindak pidana.
Di sisi lain, keberadaan RUU Perampasan Aset juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum adalah adanya anggapan bahwa hukum sering kali tidak mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya. Ketika pelaku korupsi masih dapat menikmati hasil kejahatannya, masyarakat merasa bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, apabila negara mampu merampas aset hasil tindak pidana secara transparan dan sesuai prosedur hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan meningkat.
Meskipun memiliki banyak manfaat, RUU Perampasan Aset juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Kewenangan untuk menyita dan merampas aset merupakan bentuk kekuasaan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan apabila tidak diawasi dengan baik.
Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses perampasan aset dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan putusan pengadilan yang sah. Pengadilan harus menjadi lembaga yang berwenang menilai apakah suatu aset benar-benar berasal dari tindak pidana atau tidak. Selain itu, seluruh proses penyitaan dan perampasan harus dapat diawasi oleh masyarakat serta lembaga independen agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
Solusi lain yang perlu dilakukan adalah memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, dan lembaga peradilan. Pelacakan aset hasil tindak pidana sering kali membutuhkan koordinasi yang kompleks karena aset dapat dipindahkan ke berbagai wilayah bahkan ke luar negeri. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelacakan transaksi keuangan modern juga perlu ditingkatkan agar proses identifikasi aset dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.
Sebagai kesimpulan, saya berpendapat bahwa RUU Perampasan Aset merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkuat sistem hukum Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Kehadiran RUU ini dapat memberikan dampak positif berupa pemulihan kerugian negara, peningkatan efek jera bagi pelaku kejahatan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Namun, agar tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal, pemerintah harus memastikan adanya perlindungan hak warga negara, mekanisme pengawasan yang ketat, serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait.