DEPOKPOS – Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran lawyer atau pengacara sangat vital. Mereka bukan hanya pendamping hukum bagi tersangka atau terdakwa, tetapi juga bagian penting dari upaya penegakan keadilan.
Dalam konteks hukum pidana, seorang lawyer berperan sebagai pembela yang memastikan kliennya mendapatkan hak-hak hukum secara adil sesuai prosedur.
Peran utama Lawyer dalam kasus pidana
1. Pemberi konsultasi hukum
Lawyer memberikan nasihat hukum kepada klien sejak tahap awal penyidikan. Mereka menjelaskan hak-hak hukum, risiko dari tindakan hukum, serta langkah-langkah yang harus diambil.
2. Pendamping saat pemeriksaan
Sesuai dengan Pasal 56 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), setiap tersangka/terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum. Lawyer memastikan agar proses pemeriksaan oleh penyidik, jaksa, hingga hakim berjalan sesuai prosedur hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.
3. Penyusun strategi pembelaan
Lawyer melakukan analisis terhadap alat bukti, saksi, dan keterangan terdakwa untuk menyusun strategi pembelaan yang efektif. Dalam banyak kasus, keberhasilan pembelaan tidak hanya bergantung pada kebenaran materil, tetapi juga pada kecermatan strategi hukum.
4. Representasi di persidangan
Di pengadilan, lawyer bertindak sebagai juru bicara klien. Mereka mengajukan pleidoi (pembelaan), mengajukan eksepsi, serta memberikan kontra argumen terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.
5. Menjaga prinsip fair trail
Lawyer memiliki fungsi kontrol terhadap praktik peradilan. Mereka berperan sebagai pengawas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, seperti kriminalisasi atau penyiksaan dalam proses penyidikan.
Tantangan yang dihadapi lawyer pada pidana
• Stigma negatif
Lawyer yang membela tersangka kasus besar, seperti korupsi atau terorisme, kerap mendapat stigma sebagai “pembela penjahat”. Padahal, pembelaan hukum adalah hak dasar setiap orang tanpa memandang jenis kejahatannya.
• Tekanan eksternal
Dalam beberapa kasus, lawyer menghadapi tekanan dari pihak berwenang atau publik. Ini bisa berupa intimidasi, kriminalisasi balik, hingga ancaman fisik.
• Minimnya akses untuk masyarakat kurang mampu
Banyak masyarakat yang tidak mampu menyewa lawyer. Padahal, hukum menjamin bantuan hukum gratis bagi mereka yang tidak mampu (melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH), namun implementasinya belum merata.
Profesi lawyer dalam ranah hukum pidana bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan moral untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Di tengah tantangan yang kompleks, lawyer berperan sebagai benteng terakhir dari hak-hak individu yang terancam oleh kekuasaan negara. Tanpa lawyer, sistem peradilan akan timpang dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Ahmad Dzakir Rosyid
Mahasiswa STEI SEBI
