Oleh: Arvan Sasongko, Pembina Teknis Perbendaharaan Mahir, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
DEPOKPOS – Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang efektif dan akuntabel menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan kebijakan sosial di Indonesia. Isu ketidaktepatan sasaran, data ganda, hingga kebocoran anggaran masih sering muncul dalam laporan audit tahunan. Dalam konteks inilah, penerapan Payment ID berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat menjadi solusi nyata yang bukan sekadar mendukung efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat integritas sistem secara keseluruhan.
Ketidaktepatan Sasaran: Masalah Lama yang Belum Tuntas
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyaluran bansos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap fakta serius: sebanyak 5.623 penerima tidak memenuhi kriteria kelayakan (ojs.indopublishing.or.id). Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa data yang terintegrasi dan verifikasi yang kuat, bansos bisa meleset dari sasaran.
Lebih jauh, audit atas pengelolaan bansos oleh Kemensos periode 2020–2023 menemukan bahwa hanya sebagian rekomendasi audit yang ditindaklanjuti. Meskipun mayoritas rekomendasi ditindaklanjuti, masih terdapat temuan audit yang berulang setiap tahun, menandakan bahwa upaya perbaikan sistem belum optimal (ekonomis.unbari.ac.id).
Payment ID: Bukan Sekadar Identifikasi, Tapi Reformasi Data
Dengan menjadikan NIK sebagai identitas utama dalam penyaluran bantuan, pemerintah berupaya membangun sistem yang terintegrasi dan otomatis. Payment ID yang ditautkan dengan NIK memungkinkan pemadanan data secara digital, mempermudah proses verifikasi, serta mencegah penerima ganda dan penyalahgunaan bantuan.
Lebih dari itu, sistem ini memungkinkan bantuan ditransfer langsung ke rekening atau akun dompet digital penerima, tanpa perantara. Proses ini mengurangi potensi keterlambatan, mencegah pungutan liar, dan mempercepat distribusi bantuan saat kondisi darurat.
Efektivitas: Manfaat Utama, Bukan Sekadar Dampak Turunan
Ketika sistem bantuan berbasis digital berjalan secara optimal, efektivitas menjadi hasil utama yang diharapkan. Dengan data yang bersih, proses yang transparan, serta transaksi yang terdokumentasi dengan baik, setiap rupiah bantuan akan lebih mudah dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral.
Laporan-laporan resmi yang mencerminkan kelemahan sistem manual justru memperkuat argumen bahwa pendekatan digital berbasis identitas tunggal seperti Payment ID adalah jalan keluar yang realistis dan terukur.
Mendorong Inklusi dan Penguatan Ekonomi Warga Rentan
Selain mendukung efektivitas bansos, sistem ini juga berkontribusi pada perluasan inklusi keuangan. Penerima manfaat akan terdorong untuk membuka rekening resmi, yang pada akhirnya akan menghubungkan mereka dengan layanan keuangan formal. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat lapisan bawah.
Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan jaringan perbankan di wilayah terpencil dan rendahnya literasi digital tetap perlu menjadi perhatian utama agar sistem ini benar-benar menjangkau seluruh kalangan.
Implementasi Payment ID berbasis NIK tidak hanya menjawab kebutuhan teknis pengelolaan bansos, tetapi juga menjadi bagian dari agenda reformasi tata kelola yang lebih luas. Dengan memperkuat akurasi data, mempercepat proses penyaluran, dan meningkatkan transparansi, sistem ini berpeluang besar menjadi tonggak penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.
Efektivitas yang lahir dari sistem ini bukanlah efek samping, melainkan tujuan utama yang kini dapat diwujudkan secara nyata. Dan di tengah tekanan anggaran serta tuntutan publik terhadap akuntabilitas, efektivitas bukan lagi pilihan—melainkan keharusan.
