Ajang tahunan yang diselenggarakan Komunitas Jelajah itu bertujuan memberikan apresiasi kepada museum dan tokoh peduli permuseuman di Tanah Air. Acara berlangsung meriah, dihadiri oleh sekitar 500 insan permuseuman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Tokoh peranakan Tionghoa ini memang banyak menaruh perhatian terhadap penelitian dan pelestarian kebudayaan Tionghoa yang terkait sejjarah perjuangan bangsa. Ia banyak melakukan restorasi bangunan tua yang punya nilai sejarah tinggi, khususnya bagi perjalanan sejarah kaum peranakan di Indonesia.

Tahun 2007 misalnya, ia membeli bangunan tua berusia lebih 200 tahun di Jalan Cilame, Pasar Lama, Tangerang, dan merestorasi menjadi Museum Benteng Heritage. Museum itu menjadi Museum Tionghoa Peranakan pertama di Indonesia.

Di Rembang, Jawa Tengah ia juga membeli bangunan tua milik keluarga Kapitan Liem, tokoh Tionghoa yang membela Sunan Kuning ketika melawan Belanda.

Berkat bantuan Kapitan Liem itulah Sunan Kuning akhirnya memenangkan peperangan. Selain menyimpan catatan sejarah penting tersebut, bangunan yang sudah lama terbengkalai itu memiliki nilai budaya yang tinggi dengan arsitektur peranakan Tionghoa yang khas, unik dan artistik. Rumah itu pun ia restorasi besar-besaran dan kini ia beri nama “Liem Heritage: The Hidden Treasure of Rembang.”

Melalui upayanya itu ia berusaha menyusun sejarah perjalanan bangsa, khususnya dalam konteks bagaimana peran masyarakat Tionghoa dalam sejarang perjuangan Indonesia yang dicintainya itu.

“Dan poin pentingnya adalah ia mewujudkan semua itu melalui museum sehingga semua nilai itu bisa terawatt dan dikomunikasikan kepada generasi yang akan datang,” jelas Wiendu Nuryanti, Ketua Dewan Juri.

Seperti tahun sebelumnya, penyelenggaraan Indonesia Museum Awards tahun ini memilih museum-museum yang meraih apresiasi dalam 5 kategori, yaitu Museum Cerdas, Museum Lestari, Museum Bersahabat, Museum Inspiratif, dan Museum Komunikatif.

Selain itu, akan ada pemberian penghargaan berupa apresiasi khusus kepada tokoh yang dinilai Dewan Juri telah memberikan kontribusi dan sumbangsih nyata untuk pemajuan permuseuman dan kebudayaan Indonesia.

Penghargaan khusus itu berupa Tokoh Peduli Museum dan Anugerah Pengabdian Sepanjang Hayat untuk tokoh yang dinilai memberikan andil secara luar biasa dalam merawat dan melestarikan warisan nilai-nilai budaya bangsa secara berkelanjutan, dan menunjukan kerja nyata bagi pemajuan permuseuman dan kebudayaan Indonesia secara umum.

Selain itu, perhelatan ini juga memberikan Penghargaan Khusus Amir Sutaarga kepada tokoh daerah yang secara konsisten dan terus menerus merawat dan melestarikan kearifan lokal dan kekayaan nilai-nilai budaya di daerahnya sehingga dapat dinikmati dan dijadikan pelajaran bagi generasi yang akan datang.

Tahun ini Indonesia Museum Awards juga kembali memberikan penghargaan khusus Media Peduli Museum, sebagai apresiasi terhadap media yang banyak memuat artikel dan konten dengan pesan-pesan yang positif tentang museum.

“Kami menilai media memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dari kerja bersama menuju permuseuman yang lebih baik,” jelas Yuliandre Darwis, anggota Dewan Juri. “Apa yang dimuat dan ditulis oleh media akan mempengaruhi persepsi publik terhadap museum,” terang pakar Komunikasi itu.

Berikut daftar Pemenang dan Penerima Anugerah Indonesia Museum Awards 2025

Kategori Museum Cerdas:
Museum Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan

Kategori Museum Bersahabat:
Bayt AlQur”an & Museum Istiqlal TMII

Kategori Museum Lestari:
Museum Provinsi NTT

Kategori Museum Komunikatif:
Museum Bank Indonesia

Kategori Museum Inspiratif:
Museum Provinsi NTB

Kategori Khusus Museum of Honor: MUSEUM NASIONAL INDONESIA

Kategori Khusus Media Peduli Museum: OKEZONE

Kategori Khusus Tokoh Peduli Museum: UDAYA HALIM

Kategori Khusus Pengabdian Sepanjang Hayat: WIWOHO BASUKI TJOKRONEGORO

Kategori Khusus Anugerah Amir Sutaarga: JOHSZUA ROBERT MANSOBEN

Artikel Udaya Halim Dinobatkan jadi Tokoh Peduli Museum di Indonesia Museum Award 2025 pertama kali tampil pada FWJI News.

Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi C DPRD Kota Depok H.  Bambang Sutopo (HBS) saat dikonfirmasi Depokpos, Rabu (19/10).

HBS menyebut, kepastian ditundanya rencana tersebut setelah Banggar DPRD Kota Depok menggelar rapat pada Selasa (17/10) kemarin. Hal ini sesuai dengan Rapat Renja 2026 dengan komisi C, 12 September lalu yang hanya dianggarkan untuk Detailed Engineering Design (DED) Fly Over Margonda, pada rapat pembahasan banggar sempat muncul pengajuan anggaran sebesar 275 milyar, yang bersumber dari pinjaman.

“Hal ini sdah sesuai Waktu Rapat Renja 2026 Dinas PUPR dg komisi C, 12 September lalu yang hanya dianggarkan utk DED FO Margonda, dan belum ada FS, serta belum mendapat persetujuan dari Dewan dan dari Pusat,” tegas HBS.

HBS Sebagai Anggota DPRD Kota Depok juga menegaskan Komisi C akan terus mengawal usulan pinjaman daerah dan menyebut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.

“Yang pertama memastikan usulan pinjaman daerah selaras dengan kapasitas fiskal daerah dan diuji kelayakannya, DPRD perlu meminta dokumen studi kelayakan, laporan keuangan 3 tahun terakhir, proyeksi pengembalian, risiko gagal bayar,” jelas HBS.

“Yang kedua, bahwa pinjaman hanya boleh digunakan untuk proyek-yang produktif dan strategis, bukan hanya untuk menutup defisit rutin atau belanja operasional yang biasa,” tambahnya.

“Karena sanksi denda dan mekanisme pemotongan transfer bisa timbul, saya sebagai anggota DPRD Depok perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan dan transparansi, termasuk tahapan persetujuan peminjaman, penggunaan dana, dan pelaporan pengembalian,” tambah HBS.

Hal tersebut menurutnya karena beban pengembalian dapat mempengaruhi APBD ke depan, DPRD harus mempertimbangkan dampak pembiayaan utang terhadap kemampuan daerah menjaga layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“Sebagai bentuk mitigasi risiko, DPRD bisa mengusulkan agar pinjaman tersebut tidak melebihi masa jabatan Kepala Daerah (praktik yang disarankan oleh ekonom) agar tanggung jawab pengembalian tidak dilempar ke penggantinya,” jelasnya.

Seperti diketahui, PP 38/2025 membuka peluang bagi Pemkot Depok untuk mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, namun dengan syarat ketat, batas pemanfaatan, dan risiko sanksi yang nyata apabila kewajiban pengembalian tidak dipenuhi.

“Bagi DPRD Kota Depok, peran pengawasan menjadi sangat penting agar pinjaman daerah benar-benar mendukung pembangunan daerah dan tidak menjadi beban fiskal di masa depan,” pungkas HBS.

Sebelumnya, Ketua Komisi C pada DPRD Depok, Hengky mengaku hingga kini pihaknya bersama anggota komisi C belum mendapatkan laporan perihal kajian perencanaan dan kajian teknis rencana pembangunan Fly Over Margonda.

“Sudah pernah rapat kerja antara DPUPR dengan Komisi C, namun belum sampai kepada materi khusus tentang perencanaan yang matang tentang pembangunan fly over yang di maksud. Bahkan hingga kini, DED maupun Feasibility Study (FS) belum kami terima dari Bappeda Kota Depok,” papar Hengky.

Sebagai Ketua Komisi C, Hengky mengaku tidak bermaksud menghambat rencana pembangunan Fly Over Margonda. Ia bahkan dalam rapat paripurna memberikan apresiasi atas langkah Wali Kota Depok dalam mengentaskan masalah kemacetan yang ada.

Hengky mengaku hanya mengimbau agar Pemkot Depok berhati-hati dalam penggunaan anggaran, terlebih itu uang masyarakat dimana penggunaannya harus berdasarkan pada layanan Good Governance, sehingga benar2 menyentuh pada aspek prioritas kebutuhan masyarakat yang dalam penggunaannya tepat sasaran.

Hengky menegaskan bahwa proses penganggaran pada proyek infrastruktur strategis harus mengikuti prinsip kehati-hatian serta mematuhi standar tata kelola yang baik.

Komisi C menilai bahwa Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) merupakan dokumen fundamental yang wajib diselesaikan sebelum anggaran pembangunan fisik disetujui.

“Komisi C berpandangan bahwa pengambilan keputusan anggaran harus didasarkan pada dokumen teknis yang lengkap dan valid. Tanpa DED dan FS yang tuntas, risiko ketidaktepatan biaya, ketidaksesuaian desain, serta potensi pemborosan anggaran menjadi sangat tinggi,” tegas Hengky.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menolak pembangunan, namun meminta agar Pemerintah Kota Depok memastikan seluruh pra-syarat teknis dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini penting agar proyek dapat berjalan efektif, efisien, dan terukur, serta tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

Ia katakan, Komisi C DPRD Depok mendorong Pemkot Depok untuk mempercepat penyelesaian FS dan DED secara terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi publik, menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada DPRD serta menjamin bahwa setiap proyek infrastruktur besar memiliki kajian teknis yang kuat agar tepat manfaat dan tepat anggaran.

“Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan. Namun dukungan tersebut harus sejalan dengan kehati-hatian, agar setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Hengky.

Artikel DPRD Depok Konfirmasi Rencana Pembangunan Fly Over Margonda Ditunda pertama kali tampil pada FWJI News.

Terungkap bahwa 81.864 kasus TBC sudah ditemukan hanya dalam lima bulan pertama 2025.

Angka ini bagian dari estimasi 234 ribu kasus TBC yang membayangi provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.

dr. Benny menegaskan kunci percepatan ada pada penemuan kasus aktif di lapangan.

“Pertemuan ini menyoroti kebutuhan untuk memperkuat penemuan kasus aktif (ACF), pemerataan penggunaan mobile X-ray dan TCM, serta pentingnya penanganan stigma yang masih melekat pada TB dan kusta,” katanya.

Ia juga memuji upaya Pemprov Jabar yang memperkuat layanan primer dan meningkatkan kapasitas puskesmas. Menurutnya, strategi berbasis komunitas ini harus semakin agresif agar penemuan kasus tidak lagi tertinggal dari estimasi beban TBC di lapangan.

Dikutip dari Laman Kemenkes, Minggu (16/11/2025) Jawa Barat mencatat 4.763 pasien TB dengan Diabetes Mellitus (DM) dan 1.165 pasien dengan HIV, dengan angka kematian mencapai 2.294 jiwa. Angka ini memperkuat posisi Jabar sebagai episentrum TBC nasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menggerakkan seluruh kabupaten/kota.

“Pemprov Jabar tengah menyiapkan pengumuman resmi kepada seluruh masyarakat Jawa Barat sebagai bentuk ajakan bersama untuk meningkatkan kewaspadaan, memanfaatkan layanan skrining, dan memperkuat peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengobatan,” ujarnya.

Ia juga mengundang Wamenkes untuk hadir dalam kegiatan lapangan provinsi dalam waktu dekat. Menurutnya, momentum ini akan menjadi dorongan besar untuk menyatukan langkah menghadapi TBC dan kusta secara terpadu.

Tak berhenti di situ, Dedi mengumumkan rencana kunjungan incognito ke sejumlah puskesmas.

“Hasil kunjungan ini akan menjadi dasar perbaikan layanan dan penyempurnaan strategi provinsi,” kata Dedi.

Sementara itu, capaian pengobatan TBC di Jawa Barat masih tertinggal. Keberhasilan terapi TBC Sensitif Obat baru mencapai 80 persen dari target nasional 90 persen.

Untuk TBC resisten obat, baru 1.063 kasus yang tertangani dari target 2.866, menunjukkan kesenjangan besar yang harus segera dibereskan. Beban TBC juga diperparah komorbid. (B. Karmila)

Artikel Tercatat 81 Ribu Kasus TBC di Jawa Barat, Tercatat 4.763 TB dan 1.165 Pasien HIV pertama kali tampil pada FWJI News.