Merdeka bukan sekadar kata yang diucapkan dengan lantang setiap 17 Agustus, tapi kondisi yang harus diperjuangkan setiap saat, termasuk melawan “penjajah” yang kini berwajah penguasa.
Pati mengingatkan kita bahwa penjajahan bisa datang lagi kapan saja, bukan dari luar, namun justru dari dalam, melalui kebijakan yang menindas dan sikap kekuasaan yang merendahkan rakyatnya.
Apa yang terjadi di Pati bukan sekadar urusan lokal, ini adalah potret kemerdekaan berpendapat yang terjadi di Indonesia. Pati mengingatkan bahwa kemerdekaan merupakan proses yang harus tetap dijaga setiap hari.
Betul bahwa kebijakan kenaikan pajak 250 persen dari Bupati Pati sudah dibatalkan, namun ucapan “Mau bawa demo lima puluh ribu orang pun saya tidak akan gentar saya tidak akan merubah keputusan” tersebut sudah terlanjur menusuk hati warga Pati.
Kalimat tersebut dianggap bentuk arogansi tanpa batas dari seseorang yang dipilih justru terhadap orang-orang yang memilihnya.
Kalimat itu, yang mungkin diucapkan dalam ruang terbatas, telah bergema ke seluruh pelosok Pati bahkan ke pelosok Nusantara, menjadi simbol jarak yang semakin lebar antara rakyat dan pemimpinnya.
Bagi masyarakat Pati, sebagaimana yang mereka tuangkan di media sosial, ini bukan sekedar nominal pajak. Ini soal martabat, soal perasaan dilihat dan dihargai oleh pemimpinnya. Soal kebijakan mencekik yang diambil tanpa dialog, dan ketika kritik datang, yang muncul bukan empati melainkan provokasi.
Ini memperkuat kesan bahwa kekuasaan telah menjadi menara gading, terputus dari realitas rakyat yang setiap hari harus memeras keringat untuk sekadar bertahan hidup.
Maka, ketika sang Bupati memutuskan membatalkan kenaikan pajak tersebut, gelombang protes tetap masif bahkan semakin membesar, penolakan terhadap arogansi dan kesewenang-wenangan. Penolakan terhadap tantangan dari orang yang dipilih ke pemilihnya.
Depok Harus Belajar dari Pati
Di banyak daerah, termasuk Kota Depok, situasi serupa sebenarnya bisa sangat mudah ditemukan. Kebijakan publik sering dibuat secara teknokratis, berbicara dengan angka-angka dan kepentingan partai politik, tanpa mempertimbangkan apa sebetulnya yang dibutuhkan rakyat.
Kasus pembatalan pembangunan Masjid Raya di jalan Margonda misalnya, pembangunan mesjid yang biayanya sudah dianggarkan, justru dibatalkan sepihak tanpa mendengarkan aspirasi warga Depok.
Yang membedakan Pati adalah respons rakyatnya: mereka memilih untuk bersatu, mengorganisir diri, dan menyuarakan penolakan secara terbuka dan masif.
Maka, apakah Pemkot Depok harus terlebih dulu dihadapkan gelombang penolakan seperti di Pati agar mau mendengarkan aspirasi warganya sendiri?
Pati hari ini adalah ujian bagi demokrasi, jika rakyat Pati berhasil membuat pemimpinnya tunduk pada aspirasi rakyat maka itu akan menjadi pesan kuat bagi kepala daerah lain di seluruh Indonesia: kekuasaan adalah mandat rakyat, bukan mandat partai!
Namun, jika pesan lain dari Pati hari ini adalah bahwa kekuasaan bisa mengabaikan suara rakyat tanpa konsekuensi berarti. Efeknya bisa berdampak kepada skala nasional, semangat partisipasi publik melemah, apatisme tumbuh, dan jurang antara rakyat dan penguasa semakin melebar.
Ditulis oleh Bang San, Ketua FWJI Korwil Depok
