Menurutnya organisasi ini menyiapkan arah baru dunia komedi agar semakin berdaya, bergairah, dan memiliki peran strategis bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar hiburan, PaSKI DKI Jakarta optimis menjadikan komedi sebagai kekuatan budaya dan ekonomi kreatif, khususnya dalam menyongsong 5 abad Kota Jakarta. “Kata Mucle di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Sebagai aktris komedi kawakan lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tak pernah kekurangan ide kreatif ini menegaskan komedi harus ditempatkan sebagai bagian penting dari ekosistem budaya perkotaan. “Jakarta sebagai kota global membutuhkan ruang ekspresi yang sehat, segar, dan mampu menghadirkan optimisme. “Ucapnya.

Lebih rinci, Mucle menegaskan bahwa komedi bukan hanya tontonan. Komedi adalah energi sosial yang bisa menghidupkan suasana, menguatkan budaya, dan membuka peluang ekonomi kreatif. “ujarnya.

Sebagai organisasi yang dipercaya, PaSKI DKI pun mulai menjalin komunikasi dengan berbagai mitra strategis guna menyiapkan program besar dalam waktu dekat untuk program sambut 5 abad Jakarta.

“Menyongsong perayaan lima abad Jakarta, PaSKI DKI Jakarta siap ambil bagian dalam menguatkan identitas ibu kota sebagai kota budaya dan kota sinema. Hal itu menjadi bidikan prioritas Mucle dalam program unggulan berbasis budaya dan industri kreatif.

“Yang pasti peran partisipasi kami untuk menyukseskan Jakarta sebagai kota modern yang tetap punya jiwa budaya dan penuh kreativitas. “Jelasnya.

Mucle juga menjelaskan seniman komedi dari semua Budaya akan dirangkul. Komitmen PaSKI DKI Jakarta tidak diragukan lagi demi mengangkat para seniman komedi dari beragam latar budaya yang hidup di Jakarta.

Keberagaman itu kata dia menjadi nilai kekuatan besar ibu kota. Para pelaku seni komedi akan dilibatkan aktif dalam setiap kegiatan sesuai kebutuhan program yang disusun.

Selain itu, komedi masuk sekolah dan kantor juga menjadi salah satu andalan program PaSKI DKI Jakarta. Gebrakan ini dijelaskan Mucle mulai dari penyiapan pengembangan seni komedi di luar panggung dan layar kaca.

“PaSKI DKI Jakarta akan menggelar workshop serta coaching clinic komedi untuk guru agar proses belajar mengajar lebih humanis dan menyenangkan. “Ulas Mucle.

Tak berhenti disitu, program serupa juga akan menyasar kalangan korporasi dan pemerintahan. “Humor yang sehat bisa mencairkan suasana kerja, memperkuat komunikasi, dan membangun semangat bersama. “Imbuhnya.

Dengan posisi yang strategis, PaSKI selalu menggandeng banyak mitra besar. Dalam rangkaian program menuju 5 abad Jakarta, PaSKI DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan berbagai asosiasi seperti IVENDO, IMARINDO, AELI, Rental Indonesia, serta Backstager. Sinergi itu juga akan dibangun bersama Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata.

Mucle menjelaskan dengan tebar senyum di tengah hiruk pikuk Kota merupakan ibadah yang tak ternilai. Untuk itu PaSKI DKI Jakarta menargetkan pemanfaatan ruang-ruang publik sebagai panggung interaksi masyarakat.

“Di tengah kerasnya ritme kehidupan ibu kota, PaSKI ingin memastikan Jakarta tetap punya ruang untuk tersenyum dan tertawa bahkan di tengah hiruk pikuk kota, kami ingin menebarkan lebih banyak senyum. Karena tiada hari tanpa komedi. “pungkasnya.[]

Artikel Mucle: PaSKI DKI Bergerak Sambut 5 Abad Jakarta pertama kali tampil pada FWJI News.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 28 April 2026, bertempat di Yayasan Sekolah Master Indonesia. Sebanyak 100 anak yatim dan dhuafa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima manfaat dari program ini.

Selain penyaluran bantuan, acara juga diisi dengan berbagai kegiatan edukatif yang bertujuan meningkatkan minat baca anak. Para peserta mendapatkan edukasi literasi serta menikmati sesi dongeng yang dibawakan oleh Duta Baca Kota Depok. Tak hanya itu, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk membaca langsung melalui fasilitas perpustakaan keliling yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

Suasana penuh keceriaan terlihat dari antusiasme para siswa yang mengikuti rangkaian acara. Program ini tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap literasi sejak dini.

Ibu Lianty selaku Kepala Sekolah Yayasan Sekolah Master Indonesia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Zakat, Perpustakaan Kota Depok, dan Paguyuban Duta Baca Kota Depok atas perhatian dan kepeduliannya kepada anak-anak kami. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi mereka,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan semangat berbagi dan budaya literasi dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi muda.

Artikel Rumah Zakat Bersama Perpustakaan Kota Depok dan Paguyuban Duta Baca Kota Depok Berikan Bingkisan Yatim dan Edukasi Literasi pertama kali tampil pada FWJI News.

Setibanya di lokasi, relawan berkoordinasi dengan pihak terkait dan tim gabungan guna mendukung kelancaran proses evakuasi. Relawan turut membantu pemindahan korban, memberikan pertolongan pertama, serta memastikan korban mendapatkan penanganan lebih lanjut secara cepat dan tepat.

Selain terlibat dalam proses evakuasi, Relawan Rumah Zakat juga melakukan asesmen kebutuhan di lapangan guna mendukung penyaluran bantuan yang sesuai bagi korban dan keluarga terdampak.

Rumah Zakat menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini. Semoga para korban yang wafat mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta korban luka-luka diberikan kesembuhan. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Rumah Zakat akan terus berkomitmen untuk hadir dalam setiap situasi darurat kemanusiaan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan bantuan tersalurkan secara optimal sesuai kebutuhan di lapangan.

Artikel Rumah Zakat Terjunkan Relawan Bantu Evakuasi Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Timur pertama kali tampil pada FWJI News.

Usung Semangat “Bersyukur Berqurban”, Distribusi Siap Menjangkau Penjuru Negeri hingga Mancanegara

FLORES TIMUR – ASAR Humanity resmi memulai rangkaian program Qurban 2026 melalui kegiatan Kick Off bertajuk “Bersyukur Berqurban” yang dilaksanakan di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (26/4).

Dipilihnya wilayah Adonara sebagai lokasi pembuka bukan tanpa alasan. Kawasan ini merepresentasikan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses distribusi hewan qurban, sehingga kehadiran program ini diharapkan mampu memperluas pemerataan manfaat hingga ke wilayah pelosok.

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Madinatunnajah ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk dukungan kolaboratif dalam menyukseskan program qurban.

Rangkaian acara berlangsung khidmat, diawali dengan tilawah Al-Qur’an dan dilanjutkan dengan penampilan Tari Dana Dani, tarian adat khas Adonara yang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat. Momentum ini menjadi simbol bahwa qurban tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga tentang merawat nilai budaya dan solidaritas sosial.

Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan simbolis tiga ekor sapi oleh tim ASAR Humanity kepada pihak Pondok Pesantren Madinatunnajah sebagai tanda dimulainya program Qurban 2026.

Perwakilan ASAR Humanity, Royaldo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa qurban merupakan momentum untuk menghadirkan kebahagiaan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang jarang tersentuh distribusi.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa kebahagiaan qurban tidak hanya dirasakan di perkotaan, tetapi juga sampai ke pelosok negeri bahkan hingga mancanegara seperti Palestina dan Afrika,” ujar Royaldo.

Selain seremoni, kegiatan ini juga menghadirkan testimoni dari masyarakat penerima manfaat yang menggambarkan betapa qurban menjadi momen yang sangat dinanti setiap tahunnya.

Kick Off ini menjadi langkah awal dari rangkaian distribusi Qurban ASAR Humanity 2026 yang akan menjangkau berbagai daerah di Indonesia hingga wilayah internasional.

Melalui semangat “Bersyukur Berqurban”, ASAR Humanity mengajak masyarakat luas untuk turut ambil bagian dalam menghadirkan kebahagiaan bagi sesama.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat menyalurkan qurbannya melalui platform resmi ASAR Humanity di:
https://qurban.asarhumanity.org/

Artikel ASAR Humanity Resmi Mulai Program Qurban 2026 pertama kali tampil pada FWJI News.

Dia menyinggung polemik itu tentunya menjadi presedent buruk dan tamparan telak bagi nama Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dinyatakan wilayah zona hijau pencegahan korupsi. Alih-alih bersih namun luntur akibat kasus tersebut.

Berdasarkan pernyataan KPK. Dugaan suap proyek ijon, eks bupati Ade Kuswara diduga menerima aliran dana gravitasi suap Rp 14,2 miliar dari Desember 2024 hingga 2025. Dalam kasus ini, tersangka eks bupati Bekasi Kabupatem juga melibatkan ijon dengan janji proyek tahun 2026.

Mirisnya, lanjut Mariam praktik korupsi itu juga melibatkan ayah Bupati, HM Kunang, yang juga menjabat sebagai kepala desa (kades) sebagai perantara.

“Untuk pencegahan dini, Plt. Bupati Asep Surya Atmaja pengganti sementara untuk Kabupaten Bekasi agar segera merombak habis kedinasannya dan mulai bersih-bersih dari para jajarannya terkhusus bagi mereka yang kena kasus ijon. “Ucap Mariam.

Selain itu, Mariam juga menekankan adanya rotasi dan pentingnya fakta integritas pejabat dilingkungan Kabupaten Bekasi sebagai bentuk pernyataan resmi pengemban amanah rakyat yang bersih dari KKN.

“Kita berharap dikepemimpinan sementara Plt. Bupati Asep Surya Atmaja kedepannya mampu menciptakan iklim pembangunan wilayah. Selain itu SDM yang dibentuk juga memliki potensi dan jiwa yang sehat guna memberikan kontribusi aktif untuk kepentingan masyarakat Bekasi Kabupaten. “Tegasnya.

Menyinggung soal pempublikasiaan dan sosialisasi berbasiis informasi yang dikelola Diskominfo msupun kedinasan lain dan BUMD wilayah. Mariam menegaskan agar anggaran sosialisasi publikasi tidak lagi dimainkan oleh 1 organisasi kewartawanan dan kedekatan para media dengan pejabatnya. Dia menekankan peran organisasi kewartawanan yang memiliki legal standing resmi Kemenkumham dan AHU serta SK Kesbangpol merupakan dasar kuat untuk melakukan mitra strategis di Pemerintahan.

“Sentilan ini juga kami sampaikan ke Diskominfo dan seluruh Kedinasan maupun BUMD di Kabupaten Bekasi agar mulai sadar dan melek. Dana sosialisasi dan publikasi itu merupakan anggaran nyata dan bukan anggaran siluman. Sebagai pilar demokrasi, setidaknya peran kami sangat penting untuk berikan informasi aktif demi kemajuan Kabupaten Bekasi. “Pungkas Mariam.[]

Artikel FWJI Bekasi Kabupaten Desak Plt. Bupati Rombak Pejabatnya yang Masuk Lingkaran Kasus Ijon pertama kali tampil pada FWJI News.

Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993, WPFD berfungsi sebagai pengingat bagi semua negara bahwa pers yang bebas, independen, dan pluralistik sangat penting bagi perdamaian, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini diabadikan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

“Kebebasan pers adalah oksigen peradaban,” demikian pernyataan resmi yang dirilis di Jakarta pada Kamis, 23 April 2026, dari Dr. Bambang Herry Purnomo, S.H., M.H., Presiden WPO.

“Di mana pers dibungkam, ketidakadilan tumbuh. Di mana jurnalis dilindungi, demokrasi berkembang dan perdamaian menjadi mungkin.”

WPO menekankan bahwa Hari Kebebasan Pers Sedunia memiliki tiga mandat universal: menilai keadaan kebebasan pers di seluruh dunia, membela independensi media dari campur tangan politik atau ekonomi, dan menghormati jurnalis yang telah dianiaya, dipenjara, atau dibunuh dalam upaya mencari kebenaran.

Untuk menandai hari penting ini, WPO, bekerja sama dengan Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, akan menyelenggarakan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia selama dua hari pada tanggal 2–3 Mei 2026 di Wisma Arga Muncar, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

“Tanggal 3 Mei memiliki bobot sejarah yang mendalam,” kata Presiden. “Acara ini memperingati Deklarasi Windhoek 1991 — sebuah piagam penting yang dirancang oleh jurnalis Afrika di Namibia yang meletakkan dasar bagi standar kebebasan pers modern. Menghormati tanggal ini berarti menghormati keberanian mereka yang membela kebenaran di bawah ancaman.”

Acara ini akan mempertemukan 150 hingga 300 jurnalis, akademisi, dan pemimpin masyarakat sipil dari seluruh Indonesia dan mitra internasional, yang mencerminkan komitmen WPO terhadap keterlibatan akar rumput dan dialog global.

WPO juga menyoroti bahwa konferensi global tahunan UNESCO selama periode ini membahas tantangan mendesak yang dihadapi jurnalisme saat ini — mulai dari keamanan digital dan disinformasi hingga perlindungan fisik wartawan di zona konflik.

Menanggapi pertanyaan publik, WPO mengklarifikasi perbedaan antara dua peringatan yang sering disamakan di Indonesia: “Hari Kebebasan Pers Sedunia adalah peringatan internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan setiap tanggal 3 Mei. Hari ini membahas tantangan global terhadap kebebasan berekspresi. Hari Pers Nasional Indonesia, yang dirayakan pada tanggal 9 Februari, memperingati berdirinya Asosiasi Jurnalis Indonesia (IBU) dan tetap menjadi tradisi nasional yang vital. Keduanya penting, tetapi mandat dan cakupannya berbeda.”

WPO menegaskan kembali pendiriannya: dunia yang damai tidak dapat terwujud tanpa pers yang bebas, dan pers yang bebas tidak dapat bertahan tanpa solidaritas global.

Artikel WPO Bermitra dengan FWJ Indonesia Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia pertama kali tampil pada FWJI News.

Proclaimed by the United Nations General Assembly in 1993, WPFD serves as a reminder to all nations that a free, independent, and pluralistic press is fundamental to peace, justice, and sustainable development. This principle is enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights.

“Press freedom is the oxygen of civilization,” stated Dr. Bambang Herry Purnomo, S.H., M.H., President of WPO, in an official statement released in Jakarta on Thursday, 23 April 2026. “Where the press is silenced, injustice grows. Where journalists are protected, democracy thrives and peace becomes possible.”

WPO emphasized that WPFD has three universal mandates: to assess the state of press freedom worldwide, to defend media independence from political or economic interference, and to honor journalists who have been persecuted, imprisoned, or killed in pursuit of truth.

To mark this pivotal day, WPO, in partnership with Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, will host a two-day commemoration of World Press Freedom Day on 2–3 May 2026 at Wisma Arga Muncar, Puncak, Bogor, West Java.

“May 3 carries profound historical weight,” the President noted. “It commemorates the 1991 Windhoek Declaration — a landmark charter drafted by African journalists in Namibia that laid the foundation for modern press freedom standards. Honoring this date means honoring the courage of those who defend truth under threat.”

The event will convene 150 to 300 journalists, academics, and civil society leaders from across Indonesia and international partners, reflecting WPO’s commitment to grassroots engagement and global dialogue.

WPO also highlighted that UNESCO’s annual global conference during this period addresses urgent challenges facing journalism today — from digital safety and disinformation to the physical protection of reporters in conflict zones.

In response to public inquiries, WPO clarified the distinction between two observances often conflated in Indonesia: “World Press Freedom Day is a United Nations-designated international observance held every May 3. It addresses global challenges to free expression. Indonesia’s National Press Day, celebrated on February 9, commemorates the founding of the Indonesian Journalists Association (PWI) and remains a vital national tradition. Both are important, but their mandates and scope differ.”

WPO reiterates its stance: a peaceful world cannot exist without a free press, and a free press cannot survive without global solidarity.

WPO — Peace is Action, Peace is A Must.

*WPO GLOBAL NEWS*

Artikel WPO President: World Press Freedom Day Is a Global Call to Defend Truth and Human Dignity pertama kali tampil pada FWJI News.

Diketahui sebelumnya, Duncan diamankan akibat dugaan penyalahgunaan izin tinggal pada Senin (20/4) .

‎Menanggapi kejadian tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. menegaskan bahwa pihak Imigrasi harus bertanggung jawab penuh atas nyawa tahanan yang berada di bawah otoritas mereka.

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa hanya dianggap sebagai kecelakaan biasa.

‎Prof. Taufiqurrohman menilai insiden bunuh diri di dalam tahanan merupakan bentuk nyata dari kelalaian petugas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Meskipun tindakan tersebut adalah inisiatif dari tahanan, petugas seharusnya mampu mencegahnya melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.

‎‎”Kecelakaan dalam tahanan itu kelalaian dari pihak penahan, meskipun itu inisiatif dari pihak tahanan, tetapi kan itu mestinya tidak terjadi. Harusnya tetap diawasi,” ujarnya kepada wartawan, Jum’at (24/4).

‎Selain itu, ia pun juga menyoroti aspek kondisi mental tahanan. Jika benar tahanan tersebut mengalami depresi, maka seharusnya pengawasan dilakukan secara khusus dan lebih hati-hati.

‎”Makanya itu kalau depresi itu sudah diketahui, kan mestinya di fokuskan. Jangan dilepas itu, berarti kelalaian itu” tegasnya.

‎”Mestinya hati-hati cara menahannya gitu. Jangan disamakan dengan orang yang kondisinya kuat mental gitu”, tambahnya.

‎Lebih lanjut, ia menilai bahwa kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang memiliki konsekuensi hukum. Petugas imigrasi dinilai tidak bisa mengelak karena korban berada dalam kekuasaan penuh mereka saat kejadian berlangsung.

‎‎”Tapi prinsipnya bagaimanapun juga gak bisa mengelak petugas. Kalau itu kecelakaan karena dia bunuh diri, enggak bisa seperti itu. Lepas dari tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga dia kan masih dalam status ada di kekuasaan pihak imigrasi kan,” ungkapnya.

‎Adapun konsekuensi hukum terkait kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan diatur dalam Pasal 474 ayat (3) dengan bunyi:

‎”Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

‎Menutup keterangannya, dirinya juga menyoroti harus adanya pengusutan tuntas guna memastikan apakah prosedur pengamanan telah dijalankan sesuai standar atau terdapat pelanggaran yang menyebabkan terjadinya insiden hilangnya nyawa seseorang.

‎”Apapun yang sudah terjadi mengenai bunuh diri itu, berarti itu tanggung jawab orang yang sedang melakukan penahanan itu. Jadi ya statusnya kan lagi ditahan di imigrasi ya artinya yang bertanggung jawab ya pihak imigrasi atas kematiannya itu. Harus diusut itu dan tidak bisa mengatakan ini bunuh diri. Kecelakaan gak bisa. Kecelakaan dalam tahanan itu kelalaian dari pihak penahan,” pungkasnya.

Artikel WNA Bunuh Diri di Kantor Imigrasi Depok, Guru Besar Hukum: Kelalaian Bisa Dipidana! pertama kali tampil pada FWJI News.

Usia ke-27 bagi sebuah kota seharusnya menjadi fase kedewasaan—bukan sekadar bertambah umur, tetapi bertambah kualitas. Kota Depok hari ini berdiri sebagai kota besar dengan lebih dari 3 juta jiwa dan APBD yang telah menembus Rp4,3 triliun.

Angka-angka ini terlihat impresif. Namun pertanyaannya sederhana: apakah pertumbuhan ini benar-benar menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya?

Mari kita jujur. Di tengah geliat pembangunan, Depok masih bergulat dengan persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Banjir yang terus berulang setiap musim hujan, kemacetan yang semakin melumpuhkan produktivitas, longsor di sejumlah titik rawan, hingga persoalan sampah yang telah masuk kategori darurat.

Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah cermin dari arah kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi “Depok terus berkembang”. Padahal yang terjadi seringkali hanyalah pembesaran kota tanpa penataan yang matang. Permukiman tumbuh, tetapi drainase tertinggal. Kendaraan bertambah, tetapi sistem transportasi stagnan. Produksi sampah meningkat, tetapi sistem pengelolaannya masih konvensional.

Pertumbuhan tanpa kendali adalah awal dari krisis yang terstruktur.

Momentum HUT ke-27 ini seharusnya menjadi titik balik. Kita tidak bisa lagi menjalankan pola lama—mengelola kota dengan pendekatan reaktif, menunggu masalah viral baru bergerak, dan menyelesaikan persoalan secara parsial.
Depok membutuhkan keberanian politik dalam kebijakan publik.

Pertama, kita harus berani mengakui bahwa persoalan banjir dan tata ruang adalah masalah struktural. Dibutuhkan penataan ulang yang serius, termasuk pengendalian pembangunan dan penegakan aturan yang konsisten—tanpa kompromi.

Kedua, kemacetan tidak bisa lagi diatasi dengan solusi tambal sulam. Dibutuhkan integrasi sistem transportasi yang modern, berbasis konektivitas, bukan sekadar pelebaran jalan.

Ketiga, persoalan sampah harus keluar dari pendekatan lama. Kita memerlukan transformasi menuju sistem pengelolaan yang berbasis teknologi, sirkular ekonomi, dan partisipasi masyarakat secara masif. Jika tidak, krisis ini hanya akan menjadi bom waktu ekologis.

Keempat, yang tidak kalah penting adalah perubahan cara kerja birokrasi. Tidak boleh lagi ada pola “No Viral, No Action”. Pemerintah harus hadir sebelum masalah membesar, bukan setelah tekanan publik memuncak.

Di sinilah peran kepemimpinan diuji. Bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun benar untuk masa depan kota.

Depok tidak kekurangan potensi. Letaknya strategis, masyarakatnya dinamis, dan kapasitas fiskalnya cukup kuat. Yang dibutuhkan adalah arah yang jelas, keberanian bertindak, dan konsistensi dalam eksekusi.

HUT ke-27 ini bukan hanya seremoni. Ini adalah momen refleksi sekaligus peringatan bahwa kota ini tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama, jika kita menginginkan hasil yang berbeda.

Depok harus memilih: menjadi kota besar yang berkualitas, atau sekadar kota yang terus membesar dengan masalah yang ikut membesar.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kita memiliki tanggung jawab yang sama—memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Mari kita jadikan usia ke-27 ini sebagai momentum perubahan nyata dan Kuncinya adalah Kolaborasi. Bukan hanya membangun kota, tetapi membangun peradaban kota.

Selamat Ulang Tahun ke-27 Kota Depok.
Saatnya berbenah, saatnya melompat lebih jauh.

Artikel 27 Tahun Kota Depok, Saatnya Berbenah dan Melompat Lebih Jauh pertama kali tampil pada FWJI News.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan tarif khusus Rp1 berlaku di seluruh layanan Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT) maupun Non BRT.

“Melalui tarif Rp1, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus mengajak lebih banyak warga beralih ke angkutan umum sebagai pilihan mobilitas yang efisien dan berkelanjutan,” ujar Ayu di Jakarta, Kamis.

Penerapan tarif khusus itu berlaku mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Sementara itu, untuk layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares (Transcare), serta layanan gratis bagi pelanggan kategori penerima manfaat, tetap beroperasi dengan tarif Rp0, sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2016.

Ayu menuturkan peringatan Hari Angkutan Nasional menjadi kesempatan untuk mendorong masyarakat semakin akrab dengan transportasi publik.

Lebih lanjut, dia menegaskan Transjakarta berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

“Kami berharap momentum ini dapat semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, tidak hanya pada peringatan Hari Angkutan Nasional, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup mobilitas sehari-hari yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” tutur Ayu.

Artikel Hari Ini Naik TransJakarta hanya Rp 1 pertama kali tampil pada FWJI News.